Tugas Negara dan Kebijakan Ekonomi

145
jokowi-pajak
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Ronald Reagan, pada saat terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-40, usianya tidak muda lagi. Mantan penyiar radio dan bintang film itu terpilih pada usia 70 tahun. Ia menjadi Presiden AS tertua ke-2 setelah Presiden Dwight D. Eisenhower yang terpilih pada usia 73 tahun.

Reagan terpilih karena bagi kebanyakan rakyat Amerika, kecenderungan ekonomi, sosial, dan politik pada era kepresidenan Jimmy Carter telah menimbulkan rasa kecewa. Banyaknya kasus kejahatan dan polarisasi rasial di pusat-pusat kota, kemerosotan perekonomian, dan inflasi di masa pemerintahan Carter telah menimbulkan kecurigaan atau bahkan rasa tidak percaya (distrust) rakyat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial-politik yang sudah akut.

Sebagai Presiden yang mewakili kelompok konservatif (Partai Republik)—yang lama tak memegang kendali pemerintahan—Reagan berada pada posisi yang sangat baik untuk memberikan warna dan harapan baru bagi rakyat Amerika yang berada pada akumulasi kekecewaan terhadap kelompok liberal (Partai Demokrat).

Pada masa-masa awal kepresidenan Reagan, semua bidang dalam negeri dihantam resesi. Produk kotor nasional turun 2,5 persen pada tahun 1982; angka pengangguran melonjak di atas 10 persen, dan hampir sepertiga industri manufaktur di Amerika tidak berproduksi, akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala yang massif.

Belum lagi krisis minyak yang ikut memperburuk keadaan. Kenaikan harga minyak telah menjadikan ekonomi biaya tinggi, termasuk di sektor pertanian. Padahal permintaan terhadap produk pertanian menurun tajam. Para petani kesulitan mendapatkan keuntungan.

Salah satu tugas negara adalah untuk melindungi rakyat (warga negara) dari ancaman kemiskinan. Kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan Carter harus diatasi secepatnya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Jika tidak, ancaman kemiskinan dan kelaparan akan diderita rakyat Amerika.

Karena itu, sebagai kepala negara, Reagan segera mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi yang kemudian disebut sebagai Reaganomic. Reagan percaya bahwa negara akan (kembali) makmur jika kekuatan sektor ekonomi swasta dilepaskan. Reagan menghendaki pemotongan pajak besar-besaran untuk mendorong konsumen lebih banyak lagi mengeluarkan uang, menabung, dan menanamkan modal. Reagan percaya bahwa pemotongan pajak dapat meningkatkan investasi bisnis, pendapatan, dan pemasukan anggaran pemerintah melalui pajak pendapatan.

Meskipun parlemen (Senat dan Konggres) dikendalikan Partai Demokrat, Presiden Reagan pada tahun pertama jabatannya berhasil meloloskan sebagian besar program ekonominya, termasuk potongan pajak sebesar 25 persen bagi individu yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.

Reaganomic membuahkan hasil. Pada akhir tahun 1983 kondisi ekonomi di beberapa sektor mulai membaik, dan pada awal tahun 1984 perekonomian bangkit kembali. Pengeluaran konsumen meningkat akibat adanya pemotongan pajak federal. Bursa saham melonjak sebagai cerminan adanya optimisme untuk membeli. GNP tumbuh tiap tahunnya sebesar 4,2 persen. Tingkat inflasi tahunan bertahan di kisaran 3-5 persen. Lapangan kerja baru tercipta lebih dari 13 juta.

Pertumbuhan ekonomi di era Reagan memecahkan rekor terbaik sejak Perang Dunia II. Namun, di bawah kepemimpinan Reagan, utang negara meningkat hampir tiga kali lipat. Kesenjangan ekonomi meningkat karena hampir seluruh pertumbuhan kekayaan nasional hanya berputar-putar di kelompok yang berpenghasilan tinggi. Banyak keluarga miskin dan kelas menengah mengalami kemunduran. Lapangan kerja yang membutuhkan ketrampilan rendah dan menengah dihapuskan dari perekonomian karena tidak mampu mengikuti laju kelompok lainnya.

Meskipun tidak sama persis, apa yang menjadi kebijakan Reagan di AS dalam mengatasi ancaman resesi, agak mirip dengan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan Joko Widodo di Indonesia. Pemotongan dan bahkan pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi salah satu langkah penting yang ditempuh Jokowi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah (yang ditargetkan meraup hingga Rp 165 triliun).

Menurunkan harga pangan untuk menekan inflasi dan menggenjot investasi di bidang industri manufaktur untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan baru, di bidang pariwisata untuk meraup devisa, dan di bidang perikanan untuk meningkatkan ekspor dan stok ikan dalam negeri.

Sekarang ini, pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur—selain menerapkan kebijakan deregulasi sebagai prasyarat untuk menarik investasi. Setelah seluruh proyek pembangunan infrastruktur sudah rampung, atau sudah berjalan minimal setengahnya, tentu dampaknya akan sangat signifikan bagi peningkatan investasi dan penyediaan stok pangan dalam negeri. Ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai merupakan hambatan utama dalam percepatan laju perekonomian di tanah air.

Untuk saat ini, kebijakan ekonomi yang ditempuh Jokowi belum bisa dirasakan hasilnya secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang tampak di permukaan malah penambahan utang negara. Tapi saya yakin, jika kebijakan-kebijakan yang telah diambil bisa dilaksanakan secara konsisten, perbaikan kondisi perekonomian akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tugas negara, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum—sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—hanya bisa dijalankan jika perekonomian Indonesia membaik, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan meningkatnya pendapatan negara..

Komentar anda