in ,

Proyek Kereta Gantung Harus Ada Persetujuan Warga Bandung

Kereta gantung di kota La Paz, Bolivia. REUTERS/ABI/Bolivian Presidency/Handout
Kereta gantung di kota La Paz, Bolivia. REUTERS/ABI/Bolivian Presidency/Handout

Koalisi Anti Utang menhimbau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil alias Emil untuk meminta persetujuan masyarakat Bandung ihwal rencana pembangunan kereta gantung dengan dana utang dari Asian Development Bank (ADB). Pasalnya, utang itu nantinya akan dipikul masyarakat Bandung sendiri.

“Sosialisasikan ke rakyat Bandung soal kereta gantung. Sebab, yang tanggung utang itu rakyat Bandung sendiri. Pajak mereka akan disisihkan untuk pembangunan tersebut. Padahal pembangunan kereta gantung tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan ketika dihubungi, Selasa (9/8).

Dia menilai utang pemerintah Bandung memiliki beban yang tidak kecil sehingga berimplikasi pada utang luar negeri pemerintah Indonesia. Setiap utang luar negeri daerah pasti melalui pemerintah pusat karena regulasinya tertulis dalam undang-undang.

Ketika pemerintah Bandung berutang pada ADB sebesar Rp 5 triliun, maka pemerintah memiliki risiko finansial. Misalnya risiko dari nilai bunga yang meningkat atau melemahnya nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah secara tidak langsung akan meningkatkan bungan pinjaman itu sendiri. “Maukah rakyat Bandung menanggungnya,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah Bandung harus menyiapkan dana pendamping dalam pembangunan kereta gantung. Dana itu untuk kesiapan pemerintah dalam proyek tersebut, dari pembebasan lahan, persiapan proyek, dan jasa konsultasi. Semua dana itu murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan kondisi normal saja utang luar negeri punya risiko finansial yang besar, apalagi dalam kondisi ekonomi kita yang sedang lesu,” tutur Dani. “Karena itu, gak usah macam-macam. Tidak usah bangun. Lihat dulu kesejahteraan masyarakat Bandung.”

Dani menambahkan membangun kereta gantung jangan cuma dilihat kemoderenannya. Pandangan ini harus diubah karena pembangunan dengan biaya utang bukan suatu kehebatan. “Modern dengan cara utang itu sangat memalukan. Bagi saya, itu hinaan dan saya tidak bangga,” tegas Dani.

Baca Juga :   Lima Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 Diperiksa KPK

Seperti diketahui, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tengah mempersiapkan pembangunan proyek kereta gantung. Proyek itu akan bekerjasam dengan ADB dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Untuk prototipenya dibuat sepanjang 800 meter oleh PT Aditya Dharmaputra Persada. Sementara itu, proyek besarnya mencapai 42 kilometer.

“Insya Allah kereta gantung yang 42 kilometer itu dibiayai ADB. BUMN diharapkan yang mengerjakannya. Tapi kalau yang mengerjakan swasta, mungkin lebih berat karena bunga pinjamannya 5% sehingga pemerintah kota nyicilnya pasti mahal,” kata Emil.[*]

Written by Reja Hidayat

Reja Hidayat

Reporter GeoTIMES.

Leave a Reply

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR