Kamis, Januari 21, 2021

MKD Jangan Sia-Siakan Kepercayaan Publik

Penyewaan Pulau Terluar Menyalahi Konstitusi

  Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah berencana menyewakan pulau-pulau terluar Indonesia. Sebanyak 31 pulau rencananya akan disewakan kepada investor hingga puluhan tahun lamanya. Keputusan pemerintah...

Imparsial: Utamakan Kesejahteraan Prajurit Dulu

Kementerian Pertahanan berencana menerapkan kewajiban bela negara bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga universitas serta karyawan atau pekerja kantoran. Namun, berbagai...

Boikot Produk untuk Mendidik Perusahaan Pembakar Lahan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nasional, Abetnego Tarigan, mengatakan boikot oleh masyarakat terhadap produk pembakar lahan merupakan tindakan mendidik perusahaan. Dengan boikot, perusahaan...

Buruknya Pengelolaan Dana Pencegahan Kebakaran Hutan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan buruknya tata kelola dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Indonesia. Berdasarkan riset Fitra di beberapa daerah, perencanaan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11). ANTARA
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11). ANTARA

Koailisi Bongkar Mafia Parlemen menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kesempatan utuk memperbaiki citra Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini terpuruk karena berbagai persoalan. Namun, jika tidak serius, MKD akan menjadi museum sejarah DPR.

“Kalau kesempatan ini dihilangkan, artinya tidak memproses kasus Setya Noanto, maka MKD menghancurkan keadaban DPR. Dengan demikian, DPR tidak punya integritas, kredibilitas, dan kewibawaan sehingga kepercayaan publik hilang,” kata Romo Beny Susatyo, perwakilan Koalisi Bongkar Mafia Parlemen, di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan bahwa MKD dibentuk untuk menegakkan kehormatan dan marwah anggota DPR. Karena itu, sudah waktunya MKD serius memulihkan citra DPR dengan memproses Novanto atas pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said. Bukan mempersoalkan penggunaan kop Kementerian ESDM saat Menteri Sudirman mengadukan Novanto ke MKD.

Romo Beny menambahkan, dengan mempersoalkan kop surat yang dinilai bukan subtansialnya, justeru publik menilai MKD tidak memiliki niat baik untuk menindaklanjuti kasus pelangaran kode etik yang dilakukan Novanto. Jika tidak serius, MKD akan diadili oleh rakyat.

Pihakya juga menyoroti petisi online yang meminta Ketua DPR dipecat dan menggelar sidang terbuka. Petisi itu menunjukkan bahwa publik merasa kehilangan simpatik terhadap DPR dan petisi tersebut merupakan peringatan luar biasa. “Kemarahan publik ini yang dituangkan ke dalam petisi sebagai ungkapan kekecewaan, karena DPR sudah melecehkan martabat lembaganya. Karena itu, kasus ini harus dilihat serius. Jangan dianggap enteng,” tegas Romo.

Selain itu, kasus ini awal dari puncak gunung es. Ini membuktikan bahwa praktik pencaloan itu terus terjadi sehingga banyak investasi asing memberikan saham bodong kepada elite politik untuk kepentingan pribadinya. “Kita itu bukan dijajah Hindia Belanda, tapi dijajah perusahaan. Perusahaan itu perserikat perdagangan. Teriak nasionalisme tapi mereka bagian dari mafia tersebut.”

Romo menilai, kasus seperti ini terjadi karena pondasi dasarnya diciptakan oleh Orde Baru untuk membiayai politik sehingga terjadi politik transaksional. Dalam teori komunikasi simbolik, lanjut Romo, kalau simbol DPR tercemar, maka akan sulit untuk dipulihkan. Bahkan ketidakseriusan MKD memproses kasus itu menyebabkan DPR masuk ke dalam jurang yang sempurna.

Dengan demikian, simbol DPR sebagai wakil rakyat tidak bermakna. Sebab, simbol tersebut dihancurkan oleh dirinya sendiri. “Ingat, kasus Partai Demokrat. Ketika mulut dan perbuatan berbeda, maka rakyat akan memberikan sanksi sosial dan tidak akan terpilih kembali untuk periode selanjutnya.”

Romo Benny mendesak agar negara hadir dan menuntaskan persoalan ini. Negara dalam hal ini pemerintah Joko Widodo tidak boleh berpangku tangan begitu saja. “Segera bertindak, proses MKD maupun proses hukum agar kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Jika dibiarkan, praktik mafia menjadi masalah besar. Karena itu, kasus ini harus serius dikawal,” kata Romo.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.