Selasa, Oktober 27, 2020

Kepolisian dan Kejaksaan Tak Boleh Ulur Kasus Freeport

Petinggi Demokrat Berkumpul di Cikeas Jelang Pertemuan SBY – Prabowo

Cikeas, 27/7 - Sejumlah petinggi Partai Demokrat mulai tampak berkumpul di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono menjelang kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Kamis malam. Berdasarkan...

Pilkada Serentak Momentum Perempuan Turut Berdemokrasi

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang dinilai dapat dijadikan momentum bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia....

Pemerintah DKI Kesulitan Bongkar Pagar Gedung untuk Pejalan Kaki

Akses pejalan kaki untuk mencapai ke satu lokasi membutuhkan waktu lama, bahkan membutuhkan waktu 30 menit dan energi yang besar untuk mencapai tujuan. Karena...

Kontras: Kepolisian dan LPSK Gagal Lindungi Rakyat

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan Kepolisian telah gagal mengimplementasikan Perkappolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Tugas...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).
Sejumlah haul truck tengah beroperasi di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).

Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia masih terus bergulir. Alih-alih mengungkap tuntas kasus ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai justru menyajikan opera sabun.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait mengatakan, respons dan sikap tegas Presiden Jokowi terhadap drama di MKD yang tengah membelokkan akal sehat rakyat itu harus dibarengi dengan langkah-langkah tegas Kepolisian dan Kejaksaan Agung agar kasus yang merendahkan lembaga kepresidenan dapat dituntaskan.

“Kepolisian dan Kejagung tidak boleh mengulur waktu untuk menetapkan status tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemufakatan jahat,” kata Hendrik di Jakarta, Senin (14/12).

Pada konteks yang lain, pihaknya memandang perlu pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang juga disinyalir juga melanggar hukum dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dengan kata lain, tambah Hendrik, menetapkan Setya Novanto tersangka, bukan berarti membenarkan tindakan Menteri Sudirman Said.

Di sisi lain, Almisbat menaruh apresiasi pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, yang bersedia memberikan keterangan kepada MKD. Namun, disayangkan dalam pernyataan yang emosionalnya itu Luhiut dinilai membawa embel-embel sebagai seorang tentara, bukan menampilkan sosok negarawan.

“Sikap ini seolah-olah dia sebagai sok patriot dan sok ksatria, yang memandang pihak lawan sebagai gerombolan pengacau yang harus ditumpas,” ujarnya. Kendati demikian, perlu dimaklumi bahwa nama Luhut Binsar Pandjaitan hampir sebanyak 66 kali disebut dalam rekaman percakapan.

Ini bukan masalah ringan, lanjut Hendrik, apalagi mengingat Luhut disinyalir pernah berinisiatif menjembatani kelompok suku Amungme dan Komoro di Papua untuk mendapatkan konsesi dari PT Freeport Indonesia. Karena itu, pemerintah harus membongkar tuntas persoalan Freeport.

“Jauh dari itu, ada harapan besar terhadap Presiden Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan Freeport serta mau mendengarkan suara rakyat, khsusnya masyarakat Papua. Agar sumber daya alam kita dapat sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Hendrik.

Almisbat menilai siapa pun yang secara sendiri-sendiri berupaya menjembatani kontrak karya Freeport berpotensi sebagai komprador. Untuk itu, negara perlu hadir dalam penyelesaian kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan membentuk satu badan ad hoc oleh Presiden.

Pembentukan badan tersebut untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait kontrak karya Freeport. Pendapat Sudirman Said dan Luhut Binsar Pandjaitan tak perlu dilibatkan dalam soal kontrak karya PT Freeport Indonesia guna menghindari konflik kepentingan, kata Hendrik.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Politik dan Monopoli Media Sosial

Saat ini, kita hidup di era cyberspace (dunia maya). Era yang pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson dalam buku Neuromancer itu, dimaknai sebagai suatu...

Candu Media Sosial, Kajian Filosofis dan Psikologis

Bermain ria di “alam medsos” terkadang meng-asyikkan. Tapi akhirnya menganggap dunia nyata jadi tak menarik untuk bersosialisasi dan mengemban hidup secara hakiki. Untuk melihat...

Membendung Hegemoni China di Asia Tenggara

Lima hari sudah Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi berkunjung ke empat negara di Asia Tenggara (15-18 Oktober 2020). Dalam kunjungan ke Kamboja,...

Reformasi Kewenangan Legislasi DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anak kandung reformasi telah berusia 16 tahun. Lembaga negara buah amandemen ketiga UUD 1945 mengalami banyak goncangan. Isu pembubaran...

ARTIKEL TERPOPULER

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Sebuah buletin baru “Buletin Dakwah Kaffah” terbit pada 18 Dzulqa’dah 1438 H/11 Agustus 2017. Judul “Islam Kaffah” mengingatkan kita kembali slogan Hizbut Tahrir Indonesia...

Candu Media Sosial, Kajian Filosofis dan Psikologis

Bermain ria di “alam medsos” terkadang meng-asyikkan. Tapi akhirnya menganggap dunia nyata jadi tak menarik untuk bersosialisasi dan mengemban hidup secara hakiki. Untuk melihat...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.