Senin, Januari 25, 2021

Kepolisian dan Kejaksaan Tak Boleh Ulur Kasus Freeport

BI dan OJK Berperan Besar Tangani Pembakaran Hutan

Direktur Eksekutif Transparansi untuk Keadilan (TUK) Norman Jiwan mengatakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting menangani masalah pembakaran hutan dan asap. Pasalnya,...

Indef: UMKM Mampu Perkuat Ekonomi Nasional

  Kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat perekonomian nasional kian memburuk. Efek dominonya muncul hingga ke berbagai sektor. Dari mulai melambungnya harga-harga...

BPLHD Jakarta Kurang Tegas Soal Uji Emisi Kendaraan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta kurag tegas menjalankan mandat Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005, khususnya ihwal...

Gaya Ahok Bisa Mengundang Jakarta Darurat Sampah

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Jakarta Moestaqiem Dahlan menilai sampah di ibu kota merupakan persoalan klasik. Hal itu terlihat dari perseteruan antara...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).
Sejumlah haul truck tengah beroperasi di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).

Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia masih terus bergulir. Alih-alih mengungkap tuntas kasus ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai justru menyajikan opera sabun.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Sirait mengatakan, respons dan sikap tegas Presiden Jokowi terhadap drama di MKD yang tengah membelokkan akal sehat rakyat itu harus dibarengi dengan langkah-langkah tegas Kepolisian dan Kejaksaan Agung agar kasus yang merendahkan lembaga kepresidenan dapat dituntaskan.

“Kepolisian dan Kejagung tidak boleh mengulur waktu untuk menetapkan status tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemufakatan jahat,” kata Hendrik di Jakarta, Senin (14/12).

Pada konteks yang lain, pihaknya memandang perlu pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang juga disinyalir juga melanggar hukum dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dengan kata lain, tambah Hendrik, menetapkan Setya Novanto tersangka, bukan berarti membenarkan tindakan Menteri Sudirman Said.

Di sisi lain, Almisbat menaruh apresiasi pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, yang bersedia memberikan keterangan kepada MKD. Namun, disayangkan dalam pernyataan yang emosionalnya itu Luhiut dinilai membawa embel-embel sebagai seorang tentara, bukan menampilkan sosok negarawan.

“Sikap ini seolah-olah dia sebagai sok patriot dan sok ksatria, yang memandang pihak lawan sebagai gerombolan pengacau yang harus ditumpas,” ujarnya. Kendati demikian, perlu dimaklumi bahwa nama Luhut Binsar Pandjaitan hampir sebanyak 66 kali disebut dalam rekaman percakapan.

Ini bukan masalah ringan, lanjut Hendrik, apalagi mengingat Luhut disinyalir pernah berinisiatif menjembatani kelompok suku Amungme dan Komoro di Papua untuk mendapatkan konsesi dari PT Freeport Indonesia. Karena itu, pemerintah harus membongkar tuntas persoalan Freeport.

“Jauh dari itu, ada harapan besar terhadap Presiden Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan Freeport serta mau mendengarkan suara rakyat, khsusnya masyarakat Papua. Agar sumber daya alam kita dapat sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Hendrik.

Almisbat menilai siapa pun yang secara sendiri-sendiri berupaya menjembatani kontrak karya Freeport berpotensi sebagai komprador. Untuk itu, negara perlu hadir dalam penyelesaian kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan membentuk satu badan ad hoc oleh Presiden.

Pembentukan badan tersebut untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait kontrak karya Freeport. Pendapat Sudirman Said dan Luhut Binsar Pandjaitan tak perlu dilibatkan dalam soal kontrak karya PT Freeport Indonesia guna menghindari konflik kepentingan, kata Hendrik.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.