Selasa, Desember 1, 2020

Jokowi, Rohingya, dan Diplomasi Kita

Menjadi Indonesia Pasca-1965

Tak kurang dari dua hari, kita disajikan dengan dua berita yang mudah diduga. Pertama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan...

Utang dari ADB Patut Dipertanyakan

Bank Pembangunan Asia (ADB)  telah menyetujui permohonan Indonesia terkait pengajuan pinjaman utang sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 5,58 triliun. Pinjaman utang ini...

Jokowi dan Tantangan SDGs

  Dua petugas berusaha memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di Sumatera tahun lalu (ilustrasi). ANTARA FOTO 2 Agustus 2015 adalah hari yang bersejarah. Pemberlakuan...

Jokowi, Kemiskinan, dan Imbauan

Memasuki awal tahun ini, Senin (4/1/2016), Badan Pusat Statistik kembali melansir persentase penduduk miskin. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita...
Avatar
Budi Setiawan
Pengamat Sosial dan Hubungan Internasional, tinggal di Jakarta

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi.

Tanpa kesigapan Indonesia membantu Myanmar mengatasi krisis Rohingya, masalah kemanusiaan yang mengharu biru ini bakal menjadi krisis internasional. Eskalasi kekerasan terus berlanjut jika Myanmar dibiarkan mengatasi masalahnya sendirian. Kebijakan rezim militer Myanmar yang sangat represif akan mengundang Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan Myanmar sebagai negara yang harus diintervensi.

Perlu diketahui, sejak krisis Kosovo dan Timor Leste, Dewan Keamanan PBB telah menegaskan bahwa kedaulatan sebuah negara tidak terbatas pada aspek legalitas dan batas teritorial, melainkan juga bagaimana penyelenggara negara melindungi hak asasi manusia rakyatnya. Jika menindas, kepemimpinan negara harus dicopot PBB dengan berbagai cara.

Pesan dari Jakarta

Indonesia berhasil menyakinkan Myanmar akan realitas internasional ini. Jakarta mampu membujuk rezim Yangon menghentikan eskalasi kekerasan. Myanmar sejak awal memang panik dan resah karena gempuran tudingan internasional hingga butuh rasa aman dan ruang untuk membela diri. Dia memerlukan pihak yang dipercaya, jujur, dan paham akan keadaan sebenarnya. Myanmar menunjuk pihak itu adalah Indonesia.

Mereka minta Indonesia sebagai satu-satunya pintu bagi apa pun bantuan kemanusiaan serta upaya-upaya internasional dalam menyelesaikan krisis Rohingya tersebut. Myanmar nampaknya puas dengan kecerdikan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatukan aneka organisasi Islam yang sebagian besar juga menghimpun dana ke Suriah dalam satu wadah aliansi bantuan kemanusiaan.

Pembentukan aliansi ini berhasil menyekat persepsi bahwa bantuan dari Indonesia adalah untuk Muslim Rohingya, tetapi untuk semua masyarakat lintas agama dan ras. Imbangan dari Aliansi kemanusiaan itu adalah keterlibatan sejak awal Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi ) dan Palang Merah Indonesia (PMI) yang tanpa gembar gembor sudah aktif melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di Rakhike. Keberhasilan ini telah menciptakan persepsi internasional bahwa tragedi Rohingya bukanlah konflik agama tapi kemanusiaan.

Dan atas nama kemanusiaan, Indonesia akan membujuk keras Bangladesh agar menampung pengungsi Rohingya, sementara upaya penanganan krisis di level internasional tengah dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang lagi. Indonesia menegaskan penyelesaian krisis dan keterlibatan internasional harus disetujui oleh Myanmar. Langkah memanggil dunia internasional ini tepat karena bagaimanapun Indonesia tidak bisa menanggung tugas besar sendirian.

Nantinya Indonesia ingin semua kesepakatan internasional sesuai usulan awalnya: menginginkan Rakhine sebagai kawasan inklusif yang memberi rasa aman bagi semua warga terlepas apa pun agamanya. Indonesia sejak tahun 2012 berusaha keras mewujudkan ini. Jika model pembangunan di Rakhine ini berhasil, maka program serupa bisa ditiru untuk mengatasi problema separatisme yang sampai kini mendera Myanmar.

Jadi, Indonesia ingin menanamkan embrio perdamaian permanen di kawasan Rakhine yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan nasional Myanmar tentang rekonsiliasi nasional . Indonesia akan terus menyakinkan Myanmar bahwa tindakan represif hanya akan membuat negara ini lemah daya tawarnya di pelataran internasional. Campur tangan asing dengan maksud-maksud penguasaan ekonomi akan terjadi jika Myanmar terus menindas orang Rohingya.

Dan bisa dipastikan Indonesia memberikan contoh betapa dirinya sendiri pernah mengalami kejadian ketika intervensi asing sangat merendahkan martabat bangsa dan menciptakan kerugian besar dalam skala ekonomi dan politik secara jangka panjang. Hanya dengan kepemimpinan nasional yang kuat, entah itu militer atau sipil, dan berwelas asih serta bertindak terukur dalam kasus Rohingya, Myanmar bisa berwibawa di mata internasional. Perkembangan menunjukkan, wejangan dan jalan yang ditawarkan Indonesia ini disambut baik Myanmar.

Keberhasilan di Myanmar ini sekali lagi merupakan kisah sukses diplomasi kita yang mengemban amanat negara yang bebas aktif memajukan perdamaian internasional. Apa yang dilakukan Menteri Retno Marsudi di Myanmar juga menegaskan bahwa sejak lama kita menjadikan diplomasi sebagai unsur penting pertahanan negara.

“Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” menegaskan diplomasi adalah untuk mencegah niat negara lain menyerang atau mengancam kepentingan nasional. Karena itu, keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi strategis yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan negara.

Dalam buku itu juga ditegaskan peran penting Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat internasional dilaksanakan melalui usaha-usaha perdamaian di berbagai kawasan dalam rangka membangun kepercayaan dunia. Upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas di berbagai kawasan, baik pada tataran regional maupun global, dilakukan melalui upaya-upaya diplomasi yang menjamin kepentingan nasional.

Acuan ini, meski dibuat 2015, adalah kelanjutan doktrin pertahanan sebelumnya yang selalu mengedepankan diplomasi sebagai ujung tombak kepentingan nasional. Jadi, terlepas dari beda gaya arahan politik luar negeri antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, garis merah pentingnya diplomasi ini selalu sama dan akan terus mewarnai perjalanan para diplomat kita di masa-masa mendatang.

Yang selalu senyap bekerja memadamkan potensi ancaman ketika masih jauh di halaman depan. Yang hanya bersuara ketika memang penting bersuara. Seperti di kasus Rohingya.

Avatar
Budi Setiawan
Pengamat Sosial dan Hubungan Internasional, tinggal di Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.