Selasa, Desember 1, 2020

Elsam: Pemerintahan Jokowi Ada Kemajuan tentang HAM

Infid: Pemerintah Satu Suara Selesaikan Masalah HAM

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-427 di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus. International NGO Forum on...

Menteri Susi Desak PBB Terbitkan Hukum Kelautan

Surabaya, 11/8 - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menerbitkan Rights of Ocean atau aturan hukum yang melindungi potensi kelautan...

CEO Telegram Temui Menkominfo untuk Bahas Pemblokiran

Jakarta, 1/8 - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menerima CEO Telegram Pavel Durov yang berkunjung ke Jakarta untuk menindaklanjuti proses mekanisme penanganan konten negatif...

Komitmen Pemerintah Perkuat KPK Dipertanyakan

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi masih patut dipertanyakan. Sejak awal pergantian pemerintahan, upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi semakin terlihat jelas. Kegaduhan yang...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Mahsiswa Universitas Atma Jaya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah nyata dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Jakarta, Jumat (25/9). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Mahasiswa Universitas Atma Jaya meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah nyata dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Jakarta, Jumat (25/9). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ari Yurino menilai, rencana pemerintah Joko Widodo menyatakan penyesalan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu merupakan satu kemajuan kecil dengan kondisi politik saat ini.

“Iya, bisa dianggap satu kemajuan kecil, sebab ada niat dari pemerintah untuk menyatakan penyesalan. Kalau pemerintah menyatakan penyesalan berarti ada kesalahan dan mengakui ada pelanggaran HAM masa lalu,” kata Ari ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (6/1).

Dia menambahkan, ketika sudah ada pengakuan dari pemerintah, tahapannya selanjutnya adalah bagaimana langkah untuk memenuhi keadilan bagi korban. Jika semuanya dicampur, terlalu sulit, apalagi dengan situasi politik saat ini.

“Ada beberapa ‘pelaku’ yang berada di elite penguasa sehingga ekpektasi harus diturunkan. Ini bahasa politik yang tidak menggunakan bahasa permintaan maaf. Tapi poinnya adalah pelanggaran HAM masa lalu,” ujar Ari.

Selain itu, pihaknya melihat bahwa keluarga korban tidak terlalu mempersoalkan ganti rugi. Yang terpenting adalah adanya pengakuan dari pemerintah soal perbuatan yang salah di masa lalu. Hal tersebut penting karena selama ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah soal kasus pelanggaran HAM berat.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dituntaskan melalaui jalur nonyudisial. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang mencari kata-kata yang pas untuk menggambarkan jalan keluarnya.

“Kami sedang mencari kata-kata yang pas untuk itu. Apakah menyesal atau bagaimana,” kata Luhut. Selain memberikan penyataan menyesal, pemerintah tengah menyiapkan langkah lainnya untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu. Langkah-langkah itu sedang dikaji. Tapi, di antara langkah tersebut, pemerintah dipastikan tidak akan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Sebab, sulit juga karena siapa yang jadi korban, siapa yang menggantinya.

Selain itu, Luhut menambahkan untuk proses hukum, hampir tidak bisa dilakukan lagi. Pasalnya, sudah banyak bukti dan saksi-saksi yang meninggal dunia. Karena itu, jalur nonyudisial ini akan dirampungkan dalam waktu dekat. Ini harus segera, mengingat kasus ini sudah berlangsung lama.

“Kira-kira dalam dua hingga tiga bulan ke depan akan diproses. Kami tidak mau berlama-lama lagi karena sudah terlalu lama di-pending,” kata Luhut.

Pemerintah hanya bisa menyesalkan peristiwa-peristiwa itu. Seperti kasus Semanggi, Talangsari, PKI dan pelanggaran HAM berat lainnya. Menurut Luhut, pelanggaran HAM masa lalu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.