in ,

Grace Natalie: Indonesia Krisis Kebajikan

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace natalie berpidato menyambut satu tahun usia Partai Solidaritas Indonesia, di Jakarta (16/11). Endrey Gromiko/Geotimes
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie berpidato menyambut satu tahun usia Partai Solidaritas Indonesia dan sekaligus membuka Kopi Darat Nasional PSI I di Senayan, Jakarta (16/11). Andrey Gromiko/Geotimes

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kebajikan. Pasalnya, cita-cita para pemimpin terdahulu menjadikan Indonesia  sebuah bangsa yang maju, berdaulat, dan bermartabat, kini arahnya semakin jauh menyimpang dari yang diharapkan.

“Kebajikan semakin sulit ditemukan di Indonesia. Padahal, krisis kebajikan ini akibatnya jauh lebih buruk dari pada krisis ekonomi. Tidak adanya rasa kebajikan, apalagi pada seorang pemimpin, menimbulkan kerugian pada masyarakat. Misalnya, banyak kasus dana-dana publik yang kerap dikorupsi,” kata Grace dalam pidato menyambut satu tahun Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin malam (16/11).

Merujuk pada ungkapan Ali bin Abi Thalib, Grace menegaskan bahwa kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Karena itu, dia mengingatkan sekaligus mengajak generasi muda dan masyarakat dari berbagai latar belakang ras, suku, maupun agama untuk melawan setiap hal yang merugikan bangsa seperti tindakan korupsi dan intoleransi.

Grace menjelaskan, semakin hari kasus korupsi di negeri ini telah meluas dan sistematis. Anggaran publik seakan hanya dijadikan tabungan segelintir orang yang berkuasa. Kejahatan yang terorganisir ini tentu harus diperangi bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu memiliki rasa solidaritas untuk melawan tindak pidana korupsi.

“Kasus yang terjadi seperti tindakan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melanggengkan praktik korupsi, ke depan tidak boleh lagi terulang. Sebagai anak dari lahirnya semangat reformasi, seharusnya peran KPK justru diperkuat, bukan diperlemah,” ujar mantan pembawa acara berita televisi itu.

Sementara dalam hal intoleransi, lanjut dia, pemerintah seolah melakukan pembiaran terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang berbeda keyakinan. Nilai dan keyakinan dalam diri masing-masing orang tidak dapat dipaksakan, apalagi mengingat Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya dan agama.

Baca Juga :   Kebijakan Menteri Jonan tentang Gojek Dicurigai Pesanan

“Toleransi merupakan syarat mutlak berlangsungnya perdamaian di Indonesia yang bumi, tanah, dan lautnya kaya raya dan berlimpah. Sungguh tidak mungkin mengakui NKRI tanpa mengakui keragaman bhineka tunggal ika. Apa arti dari Sabang sampai Merauke jika tidak diikat dengan toleransi,” tuturnya.

“Banyak kasus yang terjadi hari-hari ini seperti pembakaran rumah ibadah, pelarangan kegiatan beribadah, dan meminggirkan atau mengusir kelompok keyakinan minoritas tertentu dari tanah yang merupakan haknya, tentu melukai keberagaman. Ini sama saja artinya dengan melukai bangsa Indonesia sendiri.”

Karena itu, Grace meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla agar menetapkan korupsi dan intoleransi sebagai ancaman nasional yang harus segera diselesaikan bersama. Dengan begitu, tindak pidana korupsi dan intoleransi dapat diperangi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Written by Tito Dirhantoro

Tito Dirhantoro

Reporter GeoTIMES.

Leave a Reply

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR