Selasa, Maret 2, 2021

Terkait Trans Jakarta, Pemprov DKI Dinilai Berpotensi Selewengkan APBD

Pemerintah Perlu Minta Maaf pada Warga Sumatera dan Kalimantan

Melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah menegaskan Indonesia tidak akan meminta maaf kepada dua negara terkena dampak bencana kabut asap, yaitu Singapura dan Malaysia....

Presiden Jokowi Diminta Kembali ke Poros Maritim

Semasa kampanyenya Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Namun, sejumlah langkah yang diambil Presiden Jokowi sejauh ini belum menunjukkan...

Pemasukan Negara dari Reklamasi Merupakan Tindakan Salah

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan Presiden Joko Widodo mendapatkan bisikan yang salah soal Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan...

Ahok dan Raksasa Penjaga Islam Pulau Jawa

Foto-foto Aksi 212 di Jakarta beberapa hari lalu membuat tidak sedikit pendukungnya membusungkan dada. Bukan hanya karena tidak adanya aksi brutal seperti pada 411...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) memaparkan gagasan didampingi Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kiri), Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar (kedua kiri) dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (kanan) ketika diskusi Pembentukan UU Megapolitan yang diinisiasi oleh DPD RI di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2). Diskusi tersebut mengenai perubahan iklim, pembangunan infrastruktur dan permukiman, serta pemeliharaan lingkungan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Koz/pd/14.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,  Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar,  dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam diskusi Pembentukan UU Megapolitan di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Koz/pd/14.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai berpotensi menyelewengkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu terlihat dari rencana Pemprov DKI yang akan mengganti bus Metromini dengan bus Trans Jakarta. Alih-alih memperbaiki pelayanan umum, hal tersebut justeru menimbulkan potensi adanya korupsi.

“Pengadaan bus-bus baru Trans Jakarta ini seolah menjadi ajang untuk proyek di Pemprov DKI. Pemprov DKI tidak serius meningkatkan pelayanan umum. Hal ini tentu mengakibatkan banyak kerugian, terutama pada APBD Jakarta,” kata Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Khadafi ketika ditemui di Jakarta.

Dia menjelaskan, indikasi penyelewengan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI bentuknya boleh jadi seperti yang sudah seringkali terjadi, yakni melalui mekanisme lelang. Namun, lelang tersebut sesungguhnya hanya mekanisme formal semata. Padahal, pemenang dalam lelang tersebut sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya.

“Seperti kasus pengadaan bus Trans Jakarta tempo hari, misalnya. Bus untuk Trans Jakarta kan berasal dari Cina. Namun, justru Gubernur Ahok menginginkan bus dari Swedia. Ini terlihat aneh. Sudah kelihatan, korporasi atau perusahaan bisa mempengaruhi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah,” tuturnya.

Karena itu, Ucok meminta, untuk mengatasi adanya potensi penyelewengan dana APBD, Pemprov DKI Jakarta seharusnya transparan dan melibatkan warga DKI untuk turut berpartisipasi dalam melahirkan suatu kebijakan. Keterlibatan masyarakat itu, kata dia, bisa melalui polling. Cara demikian patut dilakukan untuk mengetahui lebih jelas apa yang diinginkan dan dibutuhkan warga.

Selain pengadaan bus Trans Jakarta, potensi penyelewengan dana di lingkup pemerintah daerah, tidak terkcuali DKI Jakarta, itu juga bisa dari sektor dana bantuan sosial. Tak adanya transparansi, dana bantuan sosial merupakan sektor yang paling rawan diselewengkan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Yasin.

Dia mengungkapkan, pada saat dirinya masih menjadi pimpinan lembaga anti korupsi, pihaknya telah melakukan penelitian pada 2007 sampai 2010. Pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemprov DKI Jakarta, kerap tidak melaksanakan transparansi terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pelaporan lebih lanjut yang dilakukan pemda. “Padahal, dana bantuan sosial harus ada pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yasin.

“Dalam penelitian itu, KPK menemukan besaran anggaran dalam penyelewengan dana bantuan sosial yang jumlahnya mencapai Rp 307 triliun. Penyelewengan biasanya terjadi di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk di Ibu Kota.”

Karena itu, dia berharap, ke depan anggaran yang ada dalam APBD, terutama dana bantuan sosial, perlu dihemat. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemanfaatannya dapat digunakan secara efektif. Dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terlebih pada saat ini yang sangat rawan dijadikan modal biaya untuk pemilihan umum para incumbent.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.