Selasa, Januari 19, 2021

Pemprov DKI Diminta Tak Langsung Mencabut KJP

Perbankan Tak Punya Komitmen Investasi Berkelanjutan

Dalam kurun waktu 2004 sampai 2014, total pinjaman dan penjaminan dari sektor lembaga keuangan untuk sektor energi terbarukan meningkat jadi US$ 119 miliar, dari...

Jaringan Intelektual Berkemajuan: Ekonomi Kreatif yg Berkepribadian dalam Kebudayaan

Jakarta - Industri dan ekonomi kreatif Indonesia makin kokoh sebagai penopang ekonomi terpenting di luar migas. Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB)...

Ahok dan Isu Penodaan Agama

Isu penodaan agama (blasphemy) akhir-akhir ini kembali dicuatkan oleh kelompok tertentu sebagai cara untuk mempertanyakan sikap seseorang yang dikesankan telah melenceng dari koridor agama....

Jokowi Harus Punya Komitmen Kuat Melaksanakan SDGs

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) Sugeng Bahagijo menyatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan atau...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi Kartu Jakarta Pintar program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ANTARA FOTO
Ilustrasi Kartu Jakarta Pintar, salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ANTARA FOTO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk tidak langsung memberikan sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pelaku penyalahgunaan kartu bantuan sosial dari pemerintah ini. Pasalnya, KJP merupakan bantuan pemerintah untuk kegiatan operasional sekolah yang berhak didapatkan setiap pelajar.

“Jika KJP tersebut dicabut oleh Pemprov DKI, dampaknya justru akan lebih besar. Banyak anak-anak nantinya mau tidak mau harus putus sekolah,” kata Direktur Eksekutif Institue for Education Reform Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen, di Jakarta, Selasa (22/12).

Menurut dia, pencabutan KJP seharusnya menjadi cara terakhir yang diambil dalam menangani penyalahgunaan dana bantuan sosial ini. Sebelum itu dilakukan, Pemprov DKI Jakarta perlu menyelidiki kasus penyalahgunaan yang terjadi dan memperbaiki sistem pemberian KJP tersebut.

Abduhzen menjelaskan, penyalahgunaan KJP kerap dilakukan oleh orang tua siswa yang mendapat dana bantuan tersebut. Karenanya, tidak adil rasanya apabila pencabutan langsung dilakukan, namun yang terkena dampaknya justru anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah melalui KJP itu.

“Ketika dana KJP disalahgunakan orang tua pelajar, maka pelajar yang bersangkutan kemungkinan besar tidak dapat menjalani sekolahnya dengan baik. Sanksi tegas tentu harus ada karena uang ini untuk kelangsungan sekolah siswa, namun jangan langsung mencabutnya begitu saja,” ujarnya.

Dia menyarankan, sebelum mengambil langkah tegas bagi penyalahgunaan KJP, Pemprov DKI sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara intensif terkait seharusnya uang bantuan itu digunakan. Sebab, alasan ketidaktahuan bisa dijadikan celah bagi penerima KJP ataupun toko yang memfasilitasi penyalahgunaan ini.

Karena itu, lanjut Abduhzen, harus diselidiki lebih dulu, apakah benar penerima KJP yang menyalahgunakan dana bantuan tersebut atau pemilik toko yang memang menganjurkan tarik tunai dengan alasan kartu tidak bisa digunakan. Keuntungan 10 persen dari penarikan tunai di toko akan lebih menguntungkan bagi pemilik toko dibandingkan menjual peralatan sekolah.

“Jadi, jika uang tersebut untuk biaya transportasi pelajar, maka yang tepat diberikan adalah dalam bentuk kartu yang bisa ditarik tunai. Namun, jika hanya untuk seragam ataupun buku sekolah, akan lebih baik diberikan langsung ke pelajar yang berhak menerima KJP agar tidak ada lagi penyalahgunaan.”

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Tanpa Fatwa Halal, Pak Jokowi Tetap Harus Menjalankan Vaksinasi

Akhirnya MUI mengatakan jika vaksin Sinovac suci dan tayyib pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Jokowi sendiri sudah divaksin sejak Rabu, 13 Januari 2021,...

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.