Senin, Oktober 26, 2020

Fitra Apresiasi Ahok Ihwal Evaluasi Rancangan Anggaran DKI

PBNU Minta Massa Aksi Protes Lima Hari Sekolah Tertib

Jakarta, 14/8 - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan kepada siapapun yang menggelar aksi damai menuntut pemerintah membatalkan Permendikbud...

Menkeu Jabarkan Tahapan Persiapan Pertukaran Informasi Pajak

Jakarta, 25/7 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain...

Perbankan Turut Andil dalam Pembakaran Hutan

Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang tergabung dalam konglomerasi lintas negara. Mereka adalah pemegang saham...

Menteri Sri Mulyani Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

Jakarta, 25/7 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keterlibatan swasta sangat penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran belanja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sarana infrastruktur. "Ruang...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri). Antara.
Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri). Antara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengevaluasi rancangan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pasalnya, ada temuan harga yang tidak sesuai dengan pasar dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Ditemukan harga yang tidak sesuai dengan pasar dan berpotensi penggelembungan anggaran. Jadi KUA-PPAS masih proses review dan perlu evaluasi terhadap SKPD, terutama yang mengusulkan penyusunan anggaran,” kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto ketika dihubungi di Jakarta, Senin (23/11).

Yenny menjelaskan, KUA-PPAS masih dalam pembahasan di tingkat eksekutif sehingga perubahan atau pengurangan anggaran masih bisa dibenarkan selama belum ada kesepakatan final. Jika belum final, tidak masalah karena ini kan masih dalam tahapan rancangan anggaran.

Usulan anggaran SKPD tersebut, lanjut dia, dihimpun oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) untuk dilakukan pengawasan internal terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. “Sikap Ahok sudah tepat, sebab perencanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Yenny.

Seharusnya DPRD bukan mempertanyakan pemangkasan dalam KUA-PPAS, sebab itu masih dalam bentuk draf sehingga tidak ada pelanggaran. Akan tetapi mempertanyakan keterlambatan pengusulan KUA-PPAS ke DPR. Seharusnya eksekutif mengusulkan KUA-PPAS pada Juli-Agustus 2015, bukan November.

“DPRD harus mengimbau eksekutif soal keterlambatan itu. Sebab, ini akan berimplikasi pada keterlambatan Rapat Persetujuan Penetapan/Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD DKI. Kita tidak mau keterlambatan APBD 2015 terulang kembali pada 2016. Kalau terulang lagi, pembangunan di Jakarta akan stagnan.”

Sebelumnya, Ahok menyatakan tidak melanggar mekanisme pembahasan anggaran dengan melakukan perubahan atau pemangkasan anggaran dalam KUA-PPAS tanpa melalui Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Pasalnya ini masih dalam proses pembahasan di SKPD dan belum ada tanda tangan KUA-PPAS.

Ahok mengakui, dirinya lebih berhati-hati dalam penyusunan KUA-PPAS. Dia beralasan penyusunan itu tidak boleh melenceng dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dia juga menyebutkan, apabila RKPD yang sudah tercantum dalam KUA-PPAS telah ditandatanganinya, itu baru dinilai sebagai pelanggaran.

Dalam rapat Badan Anggaran yang dihadiri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan adanya pemangkasan anggaran oleh eksekutif yang seharusnya disepakati bersama dengan Banggar. Menurut Dewan, Ahok telah menyalahi mekanisme karena mengubah anggaran tanpa adanya pemberitahuan ke DPRD DKI.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Membendung Hegemoni China di Asia Tenggara

Lima hari sudah Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi berkunjung ke empat negara di Asia Tenggara (15-18 Oktober 2020). Dalam kunjungan ke Kamboja,...

Reformasi Kewenangan Legislasi DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anak kandung reformasi telah berusia 16 tahun. Lembaga negara buah amandemen ketiga UUD 1945 mengalami banyak goncangan. Isu pembubaran...

Mencari Petunjuk Kekebalan Covid-19

Orang yang telah pulih dari Covid-19 mungkin khawatir tentang efek kesehatan yang masih ada, tetapi beberapa mungkin juga fokus pada apa yang mereka lihat...

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

ARTIKEL TERPOPULER

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Sebuah buletin baru “Buletin Dakwah Kaffah” terbit pada 18 Dzulqa’dah 1438 H/11 Agustus 2017. Judul “Islam Kaffah” mengingatkan kita kembali slogan Hizbut Tahrir Indonesia...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.