Minggu, Januari 24, 2021

Cara Jakarta Tingkatkan Pendapatan dari Parkir

Menghormati Pilihan Basuki

Pada awalnya, Gubernur (petahana) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berada dalam dilema antara memilih jalur perseorangan atau jalur partai politik. Setelah dilakukan silaturahmi antar...

Kasus Ahok dalam Perspektif HAM

Sidang perdana dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dimulai pada Selasa 13 Desember 2016. Persidangan dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan...

Langkah Kuda Ahok

Langkah Basuki Tjahaja Purnama menghadapi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 bagaikan langkah kuda dalam permainan catur, zig-zag, dan tak mudah ditebak. Gubernur petahana...

Ziarah Ahok, Mbah Priok, dan Ingatan Tragedi

Fenomena politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan anomali di tengah kultur politik negeri ini. Ahok sering dicaci maki, dirajam fitnah hingga teriakan kafir serta...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi parkir elektronik di kawasan, Sabang, Jakarta Pusat/ANTARA FOTO
Ilustrasi parkir elektronik di kawasan, Sabang, Jakarta Pusat/ANTARA FOTO

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor. Tak terkecuali dari usaha perparkiran. Sebab, pendapatan dari sektor itu disebut berpotensi mencapai triliunan rupiah. Karenanya, potensi besar ini perlu dimanfaatkan. Untuk mencapainya, tentunya Pemprov DKI Jakrta perlu melakukan inovasi, sehingga potensi pendapatan dari berbagai sektor dapat dimaksimalkan.

Pengamat tata kota dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Bhakti Alamsyah, mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil dari sektor perparkiran sebenarnya caranya mudah. Pemerintah DKI perlu membuat terminal parkir berbasis elektronik dengan menggunakan kartu debit yang terintegrasi. Artinya, pengguna mesti mendepositokan terlebih dahulu uangnya sebelum menggunakan layanan tersebut.

Kartu itu, lanjut dia, nantinya bisa digunakan untuk pembayaran parkir dengan cara berlangganan selama satu bulan. Jadi, setiap pengguna yang memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang sudah ditetapkan menggunakan sistem pembayaran elektronik, pembayaran parkir bisa langsung dipotong melalui kartu tersebut.

“Dengan cara berlangganan ini Pemprov DKI bisa memiliki dana terlebih dulu yang bersumber dari sektor perparkiran. Dengan begitu, dana ini bisa diputar untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam mendukung program-program pemerintah daerah. Tidak seperti selama ini yang menggunakan cara lama, yaitu dengan memasukkan koin atau membayar langsung di tempat kepada petugas,” kata Bhakti saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut dia, jika Pemprov DKI Jakarta orientasinya memang mau meningkatkan pendapatan daerah, cara demikian tentu mesti dilakukan. Terlebih teknologi yang dimiliki saat ini sudah sangat mendukung. Karenanya, ini seharusnya sudah bisa diterapkan. Selain itu, lokasi-lokasi penerapan untuk pembayaran parkir dengan cara demikian mesti ditambah. Adapun saat ini baru ada di Jalan Agus Salim (Sabang), Jakarta Pusat, dan beberapa ruas jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk tarif parkir kendaraan yang menggunakan cara demikian, idealnya untuk kendaraan motor sebesar Rp 3.000 dan bertambah setiap jamnya dengan dikenai harga yang sama. Untuk mobil idealnya dihargai Rp 5.000 dan juga setiap jamnya dikenai tambahan biaya dengan harga serupa.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram melihat pendapatan asli daerahnya, yang bersumber dari usaha perparkiran, hanya mencapai Rp 26 miliar. Padahal, jika dikalkulasi sebenarnya pendapatan dari lahan parkir bisa menyentuh angka hingga Rp 1,8 triliun atau bahkan lebih.

“Potensi parkir di Jakarta itu kira-kira Rp 1,8 triliun. Tapi target pemasukan parkir di APBD Jakarta hanya Rp 26 miliar. Ini jauh banget, kan,” kata Basuki.  [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Berita sebelumnyaMenalar Ganjar
Berita berikutnyaRevolusi Mental
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menteri Agama Memang untuk Semua Agama, Mengapa Tidak Kita Dukung?

Pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut, bahwa dirinya adalah “menteri agama untuk semua agama” masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang tidak sepakat,...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus KDRT khususnya terhadap perempuan masih banyak terdengar di wilayah Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (6/03/20) juga meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) yang...

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

NKK/BKK Zaman Now

Menurut kamus politik, Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK, adalah sebuah penataan organisasi kemahasiswaan, dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.