Kamis, Maret 4, 2021

Menguji Independensi Ahok

Satu Banding Sembilan

ANTARA FOTO/Rony Muharrman/pd/16 Dua puluh tahun lalu Indonesia pernah punya ide meningkatkan cadangan pangan dalam skala raksasa. Ide itu sejuta hektare sawah di kawasan gambut Kalimantan...

Menuju Spiritualitas Gitu Aja, Kok, Repot

"Gitu aja, kok, repot!?" Kita mungkin merindukan ungkapan ini. Terbayang gestur Gus Dur kala mengucapkannya. Suaranya enteng meluncur bebas. Nadanya santai. Nuansa humor terasa...

Alienasi Guru dalam Ideologi Kompetisi

“Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan.” John Tylor Gatto memutuskan untuk menyudahi karier cemerlangnya sebagai guru pada tahun 1991. Ironis, di tahun ke-30 pengabdiannya sebagai...

Tiada Asap tanpa Api, Tiada Deforestasi tanpa Investasi

Hutan dan Lahan Indonesia: Magnet Investasi Uang tak berkewarganegaraan. Itu yang banyak diyakini oleh banyak pendukung kapitalisme. Di mana pun peluang menghasilkan keuntungan, ke situ...
Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

Relawan Komunitas Teman Ahok berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa 'Ahok' di Balai Kota, Jakarta. Dok. Teman Ahok
Relawan Komunitas Teman Ahok berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ di Balai Kota, Jakarta. | Dok. Teman Ahok

Ada anak muda bernama Singgih Widiyastono. Dalam dialog yang ditayangkan salah satu TV, dia begitu yakin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang populer disapa Ahok, akan terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar Februari tahun depan. Keyakinan Singgih didukung sejumlah survei yang menempatkan Ahok pada tingkat popularitas dan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain yang diperkirakan akan maju dalam Pilkada DKI.

Sebagai relawan “Teman Ahok”, Singgih bersama sekitar 300 relawan lainnya sudah berhasil mengumpulkan 650 ribu fotokopi KTP warga DKI Jakarta, lebih dari cukup untuk mencalonkan Ahok dari jalur independen (perseorangan).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang direvisi Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2015, syarat minimal yang dibutuhkan Ahok “hanya” sekitar 525 ribu KTP. Meskipun begitu, sesuai yang dicanangkan dari awal, “Teman Ahok” tetap bertekad akan mengumpulkan satu juta KTP paling lambat hingga Mei 2016.

Pertanyaannya kemudian, haruskah Ahok maju dari jalur independen? Mengingat popularitas dan elektabilitasnya saat ini, bisa dipastikan akan ada partai politik yang melamarnya. Tentu Ahok punya hak untuk menimbang-nimbang jalur mana yang akan dipilih.

Jalur partai politik mungkin menjadi pilihan paling “mudah” dan “aman” bagi Ahok. Dukungan partai akan mempermudah baginya untuk berkampanye. Seluruh kader partai akan ikut berusaha memenangkannya. Verifikasi keabsahan dukungan ratusan ribu, atau bahkan sejuta fotokopi KTP yang rumit pun dengan sendirinya bisa diabaikan.

Cukup hanya melalui satu partai politik, PDI Perjuangan yang memiliki 28 kursi DPRD misalnya, Ahok sudah bisa melenggang sebagai calon yang sah. Apalagi jika ditambah partai-partai yang lain. Semakin banyak partai yang mendukung, akan semakin mudah bagi Ahok untuk memenangkan pemilihan.

Tapi, pilihan paling “mudah” dan “aman” itu sudah pasti akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saat terpilih, Ahok tidak bisa terbebas dari pengaruh partai politik. Kalau sekadar pengaruh mungkin tidak begitu bermasalah, tapi kalau sudah diatur dan dianggap sebagai “petugas partai”, pasti akan menjadi masalah besar. Kesulitan Joko Widodo sebagai presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya, misalnya untuk menentukan anggota kabinet, bisa menjadi pelajaran yang amat berharga bagi Ahok.

Untuk itulah, jalur perseorangan/independen merupakan pilihan yang paling rasional bagi Ahok. Selain menghargai jerih payah para relawan “Teman Ahok”, melalui jalur ini (jika berhasil menang) akan menjadi pelajaran yang sangat penting. Pertama, bagi partai politik. Kedua, bagi perjalanan demokratisasi di negeri ini.

Bagi partai politik, keberhasilan calon independen akan menjadi “cambuk” untuk memperbaiki diri, terutama dalam melakukan rekrutmen dan proses kaderisasi politik. Keberadaan kader-kader yang mumpuni, berintegritas, dan berprestasi merupakan keniscayaan bagi partai politik. Jika tidak, pilar demokrasi yang amat penting ini akan ditinggalkan para pemilihnya.

Bagi perjalanan demokratisasi, keberhasilan calon independen akan menjadi preseden yang baik bagi ketepatan pilihan rakyat. Banyak kalangan menilai, pilihan rakyat tidak identik dengan demokrasi, malah dianggap bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat ketimbang pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan asas manfaat, tidak ada bedanya antara pilihan rakyat dan musyawarah mufakat. Dari sisi kepraktisan, musyawarah mufakat jauh lebih efisien.

Dalam praktik, musyawarah mufakat diimplementasikan dalam bentuk oligarki partai politik. Peran serta rakyat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan diabaikan. Makna demokrasi sebagai kekuasaan di tangan rakyat dimanipulasi dengan kekuasaan partai politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dan, untuk melanggengkan praktik politik semacam ini, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pun sudah diupayakan oleh sejumlah partai politik.

Maka, keberhasilan calon independen sebagai manifestasi dari pilihan rakyat secara langsung sangat penting artinya untuk membuktikan bahwa hasil dari pilihan rakyat tidak lebih buruk dari pilihan (para pemegang kekuasaan) partai politik. Ini dari proses pemilihan.

Dari sisi jalannya pemerintahan, kepala daerah yang berasal dari jalur independen lebih menjamin jalannya proses demokratisasi. Antara eksekutif dan legislatif terjadi proses checks and balances, tidak saling mengkooptasi, dan menutup kemungkinan terjadinya kongkalikong (permufakatan jahat) dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah menggantikan posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok sudah membuktikan keberhasilannya menjalankan proses checks and balances secara baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari posisinya yang terbebas dari kooptasi partai politik, terutama setelah dirinya menyatakan keluar dari Partai Gerindra. Ini bukti bahwa menjaga independensi merupakan pilihan yang tepat bagi Ahok. Pilihan yang perlu dipertahankan untuk periode berikutnya.

Avatar
Abd. Rohim Ghazali
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

Demitologisasi SO 1 Maret

Menarik bahwa ada kesaksian dari Prof. George Kahin tentang SO 1 Maret 1949. Menurutnya, SO 1 Maret bukanlah serangan balasan pertama dan terbesar dari...

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

ARTIKEL TERPOPULER

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.