in

HUTRI72 –TOLERANSI, NASIONALISME, DAN PENEGAKAN HAM UPAYA MERAWAT KEINDONESIAN


HUTRI72 –TOLERANSI, NASIONALISME, DAN PENEGAKAN HAM UPAYA MERAWAT KEINDONESIAN

Merawat Indonesia adalah kewajiban setiap insan yang hidup di nusantara ini. Ungkapan itu tidak lagi menjadi cita-cita, tetapi keharusan dalam tindakan hidup generasi hari ini.

Faunding fathers bangsa Indonesia telah begitu luar biasa berkorban untuk melepaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajah selama tiga  setengah abad. Dengan  telah kehilangan segalanya, berupa harta benda, kesenangan pribadi, bahkan semua tahun hidup mereka dipertaruhkan hanya untuk melahirkan sebuah negara bangsa, bernama Indonesia.

Sehingga menyebut nama Indonesia, seharus di maknai sebagai sebuah usaha-usaha patriotisme, pencapaian kemanusian, dan cinta dari para pendiri bangsa ini. Sebab mereka telah meninggalkan rumah bernama Indonesia, bagi anak cucu  bangsa hari ini tanpa pamrih. Tidak ada alasan bagi generasi hari ini untuk merusak, atau membiarkannya terjajah kembali.

Sebab kenyataan saat ini berkata sebaliknya, yaitu bangsa ini sedang mengalami kemerosotan identitas sebagai suatu bangsa besar. Sebab kebesaran Indonesia, dilihat hanya karena kekayaan alamnya (SDA), dan luas wilayahnya semata-mata. Bukan justru karena perbedaannya itu. Yaitu perbedaan suku bangsa, adat istiadat, bahasa, ras, dan agama, sebagai kekayaan dan kebesaran paling utama, dari negara bangsa bernama Indonesia. Kemerosotan identitas ini telah begitu jauh, sehingga harus diupayahkan kembali.

Untuk itu, kewajiban generasi hari ini adalah bangkit kembali, menjaga, bahkan merawatnya. Menjadikan Bhineka Tunggal Ika, terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikannya sebagai identitas, kebanggan, dan kekayaan yang tidak bisa di ambil oleh bangsa lain. Itu adalah usaha-usaha patriotisme manusia Indonesia hari ini yang harus dilakukan segera, sebagai upaya mengangkat Indonesia dari kemerosotan identitas bangsa.

Sehingga mampu memperkuat bangsa yang sedang retan, oleh ganguan kelompok-kelompok intoleransi, fundamentalis agama, hingga berbagai kelompok kepentingan lainnya yang selalu menghembuskan konflik SARA (suku, agama, ras) sebagai upaya pecah bela bangsa Indonesia. Seperti yang terus saja kita saksikan disetiap dekade berbangsa dan bernegara.

Kita sebutkan saja peristiwa pembantaian tiga jutaan manusia Indonesia, hanya karena di duga terlibat PKI, pada 30 September 1965. Peristiwa pembantaian Etnis Tionghua pada 1998. Peristiwa Ambon dan Poso yang dilatarbelakangi isu perbedaan etnis dan agama pada 2000. Belum lagi upaya terorisme dan separatisme yang dilakukan oleh anak-anak bangsa Indonesia sendiri karena kekecewaan.

Baca Juga :   HUTRI72 - Banyak Baca, Ke-Bhineka-an Terjaga

Sudah sewajarnya segenap generasi ini mengefaluasi diri, bahwa perang saudara yang terus terjadi disetiap dekade ini, akan memicu perpecahan bangsa dan negara pada level serius, yaitu disintegrasi bangsa, sehingga harus segera mungkin dihentikan. Jika tidak ada usaha semua manusia Indonesia saat ini, maka tidak menutup kemungkin hal-hal  yang telah diprediksi dalam buku berjudul “Tahun 2015 Indonesia Pecah”, oleh Djuyoto Suntani, diterbitkan Pustaka Perdamaian menjadi kenyataan. Atau buku lain, berjudul Indonesia Bubar, oleh N.B Sussilo, yang menganalisa kejatuhan Indonesia dari bidang ekonomi, mungkinlah terjadi.

Pendidikan sebagai upaya membangkitkan nasionalisme

Jika demikian bagaimana sebuah tindakan yang harus diambil, sebagai langka strategis mengatasi krisisi-krisis tersebut. Tidak lain adalah pendidikan, sebab dengan pendidikan akan tumbuh kesadaran, nasionalisme dan cinta kepada bangsa ini. Kita tidak akan mungkin bisa menyangkali hal itu. Bawasannya, cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia  adalah dengan diberlakukannya politik etis atau politik balas budi oleh penjajah Belanda pada 1908.

Dimana ketika Belanda menyekolakan generasi mudah Indonesia, untuk menempuh pendidikan setingkat dasar. Pada akhirnya mampu menumbuhkan kesadaran generasi mudah Indonesia, terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagai hak mutlak yang harus diperjuangkan. Walau hanya dengan pendidikan tergolong rendah, jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Belanda, kala itu. Artinya dapat kita yakini, bahwa pendidikan adalah jawaban untuk setiap persoalan kebangsaan di Indonesia.

Terlebih lagi, sebagai negara kepulaan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar pula. Indonesia memiliki potensi  kesenjangan di berbagai bidang kehidupan kehidupan. Baik itu kesenjangan  di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hingga budaya.  Sehingga tentu saja pendidikanlah yang mampu menumbuhkan kesadaran manusia tentang hak dan kewajiban mereka dalam negara bangsa bernama Indonesia.

Tugas utama negara adalah menghindari metode dan sistem pendidikan yang berpusat. Seperti sistem pemerintahan dan politik yang berpusat ini, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pembangunan disegala bidang. Karena berdampak terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, sebab dilakukan tanpa memahami kebutuhan daerah terpencil di pelosok nusantara.


Kesenjangan dan pemahaman anak bangsa terhadap keindonesian justru merosot karena menyaksikan sendiri, bahwa sistem yang berpusat adalah sebuah ketidakadilan. Kemajuan Indonesia justru di nilai dari segala bentuk pembangun di pulau Jawa, termasuk di bidang pendidikan, sehingga menimbulkan tidak empati anak bangsa terhadapa negara. Wilayah-wilayah yang selalu masuk kategori terbelakang dari berbagai bidang itu adalah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan Papua Barat. Bahkan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera dan Kalimantan tidak lepas dari julukan “ketertinggalan”.

Baca Juga :   HUTRI72: Merawat Kemerdekaan, Merawat Perdamaian

Tetapi dipercaya, ketika sistem pendidikan yang memadai, berkeadilan, maka akan berlaku pula untuk bidang kehidupan yang lain. Sebab manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang mampu hidup dan menghidupi secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, bahkan akan dengan gigih mempertahankan apa yang telah dirintis faunding Fathers Indonesia. Dengan melakukan tugas utama, yaitu melanjutkan tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan oleh Konstitusi 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab segala sesuatu yang ditinggalkan dengan usaha intelektual yang tinggi tentu harus di pertahankan dengan kemapanan intelektual anak bangsa hari ini, melalui jalan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Penyelesaian HAM adalah upaya Rekonsiliasi antara anak bangsa untuk merawat kemerdekaan

Langkah selanjutnya untuk merawat kebangsaan Indonesia, adalah dengan melihat dua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara pemerintah sebagai pelaksana negara dan rakyat Indonesia sebagai subjek dari negara itu sendiri.

Dimana antara negara dan masyarakatnya, telah terbentuk rasa saling ketidakpecayaan. Sebab praktek bernegara yang tidak ideal dilakukan aparatur negara, dengan tidak menjalankan amanat konstitusi dan pancasila sebagai fondasi berfikir dan bertindak. Yang mana tugas  utama negara adalah memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, perlindungan, dan tugas pelayanan lainnya.Tetapi justru dengan meningkatkan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sejak masa orde lama hingga sekarang.

Seperti yang telah dituliskan  di atas, yaitu pembantai tiga jutaan masyarakat Indonesia yang di duga PKI pada 30 September 1965. Sampai hari ini negara masih ragu-ragu untuk mengakui sebagai suatu pelanggaran kemanusian kepada masyarakatnya sendiri. Pengungkapan kasus pelanggaran HAM terhadap etnis tionghoa, yang di duga  dilakukan secara berencana, dengan pola yaitu, pemerkosaan terhadap wanita Tionghoa dan diikuti pembunuhan yang keji. Tidak pernah selesaikan hingga peradilan hukum.

Bahkan kasus pembunuhan langsung terhadap tokoh pekerja HAM yang tidak pernah dituntaskan hingga kini. Misalnya pembunuhan Marsinah, aktivis buruh 1994. Peculikan dan pembunuhan puluhan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1998. Hingga pembunuhan seorang aktivis HAM terkemuka, Munir Talib secara keji di atas Pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada 2004. Aktor-aktor utama pembunuhan tersebut tidak pernah terungkap untuk diadili hingga sekarang.

Baca Juga :   Merdeka, Apa Iya?

Sedangkan untuk Papua lain lagi. Sebagai provinsi paling timur Indonesia, dugaan pelanggaran HAM Berat masih terus terjadi, hingga saat ini. Dari sekian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara terhadap masyarakat Papua, negara hanya mengakui beberapa kasus sebagai kasus peanggaran HAM Berat, dan menjadi prioritas peyelesaian. Seperti kasus Biak berdarah 1998, Wamena Berdarah 2000, dan kasus Abepura Berdarah pada 2006. Sedangkan kasus di Wasior berdara, Merauke Berdarah, bahkan penculikan pembunuhan seorang tokoh Masyarakat Papua, Theys Hiyo Eluay yang terbukti dilakukan oleh anggota Kopasus di jerat hukuman ringan.

Dalam upaya penyelesaian kasus HAM yang tidak tuntas tersebut, kejadian penembakan terhadap masyarakat di Papua terus terjadi. Misalnya kasus Pania Berdarah yang menewaskan empat pelajar di Kabupaten Paniai pada 2014. Para pelaku terbukti adalah aparat Kepolisian Paniai, masih dibiarkan bebas. Bahkan saat sedang mengusahkan materi tulisan ini, telah terjadi penembakan terhadap tujuh orang warga Papua, oleh aparat Brimob Kabupaten Deiyai. Satu orang korban telah tewas dan enam lainnya kritis.

Padahal berbicara merawat keindonesian saat ini, tidak mungkin akan lepas dari dinamika kebangsaan yang sedang bergulir di Papua. Apalagi kehadiran negara di Papua justru semakin akrab, bukan karena pengamalannya akan konstitusi 1945 dan pancasila, melainkan karana praktek-praktek militeristik dan pelanggaran HAM terhadap penduduk pribumi di Papua.

Sehingga yang diharapkan terhadap penyelesaian HAM, adalah adanya rekonsiliasi yang dialogis, sebagai bentuk kerja nyata semua pihak baik antara negara maupun rakyat Indonesia. Sehingga dapat merajuk kembali kemerdekaan Indonesia, agar sekiranya rumah yang telah di usahkan berdiri selama 72 tahun ini (proklamasi 17 agusts 2017), benar-benar dimiliki oleh masyarakat yang selama ini menjadi korban negara baik langsung maupun tidak langsung.

Jika upaya seperti ini dilakukan, maka kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya itu benar-benar akan terwujud. Yaitu menjadi bangsa  yang merdeka seratus persen..

Penulis,

Nama: Yason Ngelia

TTL: Boven Digoel, 06 Oktober 1990

Pendidikan terakhir: Sarjana (S1) jurusan pemerintahan Fisip-Uncen

Pekerjaan; Saat ini bekerja lepas sebagai aktivis HAM di Papua

Alamat: Jayapura-Papua

Email; yasonngelia10@gmail.com

 

Referensi tulisan:

  1. https://tirto.id/perkosaan-massal-1998-itu-terjadi-cpa2
  2. https://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/23/063418811/komnas-ham-pembantaian-pki-adalah-pelanggaran-ham-berat
  3. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141228_jokowi_papua_natal
  4. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40799047
  5. http://tabloidjubi.com/16/2015/11/22/kasus-theys-h-eluay-dan-aristotels-masoka-dapat-dibuka-kembali-dalam-yuridiksi-pengadilan-ham/3/
  6. Buku Indonesia Bubar – N.B Susilo

Tinggalkan Balasan

Loading…

TINGGALKAN KOMENTAR