Minggu, Oktober 25, 2020

Andai Habib Rizieq Jadi Kepala BPIP, RUU HIP Takkan Segaduh ini!

Sepp Blatter Jagokan Edy Rahmayadi Jadi Presiden FIFA

Tiada angin tiada hujan, tiba-tiba, mendadak-dak-dak-dak, tahu-tahu makbedunduk mantan Presiden FIFA Sepp Blatter melakukan lawatan ke Jakarta. Para awak media yang mendapat bocoran kabar...

Tommy Soeharto dan Titiek Soeharto Dukung Jokowi 7 Periode

Setelah Jusuf Kalla (JK) dan Partai Perindo mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal masa jabatan wakil presiden, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto,...

Menjadi Manusia yang Berempati Terhadap Kelas Pekerja

Tetangga saya di rumah bilang, jadi petani itu lebih mudah daripada jadi penulis. Selama lebih dari 40 tahun dia menjadi petani, bangun pagi, menggarap...

Uang Hasil Saham Bir Itu Haram, Pajak Hiburan dan Bunga Bank Tidak

Kepada para cebonger yang kejang-kejang karena keputusan Anies dan Sandi soal penjualan saham di perusahaan bir, Ya, saya paham Anda semua ini kan cuma bisa...
Hadi Saputra
Antropolog, Staf Pengajar Unismuh Makassar

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) memiliki niat suci, agar Pancasila bisa tetap sakti di abad-21. Pancasila tak boleh jadi sekadar pajangan dinding, atau mantra dalam ritual upacara kenegaraan.

Jika disetujui, RUU HIP akan menjadi kompas dalam menata kehidupan ekonomi dan politik kebangsaan agar kembali pada Khittah Pancasila. RUU ini merupakan upaya mengembalikan kebijakan ekonomi yang kaplitalistik dan tak abai terhadap pemerataan pembangunan.

RUU HIP ini diharapkan mampu mengelola dinamika politik agar tetap dalam rambu ‘demokrasi asli Indonesia’, meminjam istilah Bung Hatta. Yang tak kalah penting, RUU ini memberi mandat yang lebih kuat bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ya, kita membutuhkan BPIP agar selalu ada ‘hakim garis’ yang menyemprit penyelenggara negara yang menyimpang dari rel Pancasila. Saya setuju, jika BPIP tidak terlalu masuk ke ranah perilaku individu warga negara sebagaimana BP7 di Era Orde Baru. BPIP cukup menjadi lembaga sensor kebijakan dan regulasi yang menyimpang dari ruh Pancasila.

Sayangnya RUU HIP ini dikerjakan dengan terlalu bersemangat, sehingga lupa bahwa diskursus Trisila dan Ekasila telah tutup buku di tangan Soekarno sendiri. Ide itu masih merupakan bahan mentah sebelum Pancasila dimatangkan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoensia (PPKI).

Semangat ‘Indonesia Baru’ juga tampak dari tidak dicantumkannya TAP MPRS No. XXV/1966, yang merupakan regulasi pamungkas ‘pengganyangan’ PKI dan ajaran-ajaran ideologisnya. Saya berprasangka baik, mungkin tidak dicantumkannya TAP MPRS No. xxv/1966 dengan alasan agar Pancasila lepas dari beban sejarah masa lampau. Ada semangat rekonsiliasi, saling memaafkan di masa lalu, bergandengan tangan untuk masa depan.

Namun gagasan ini lahir di atmosfer kebangsaan yang belum tepat. Masa ketika saling curiga menghiasi atmosfer keindonesiaan kita. Jurang kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara begitu besar. Dualisme oposisi biner ‘cebong dan kampret’ pun belum sembuh pasca Pilpres 2019.

Akibatnya, draf yang dbuat DPR dicurigai ditunggangi penumpang gelap: Komunisme. Alasannya, hanya komunisme yang berkepentingan menghapus ‘Ketuhanan yang Maha Esa’. Hanya penganut komunisme yang berkepentingan menghapus TAP MPRS XXV tahun 1966.

Kecurigaan itu membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia mengumandangkan penolakan secara tegas dan keras. Setelah itu, Muhammadiyah, NU, hingga purnawirawan TNI/Polri menyerukan suara serupa: Tolak, Tolak, Tolak RUU HIP. Tolak RUU HIP Sekarang juga! 

Akhirnya DPR kalang kabut. Fraksi-fraksi berlomba cuci tangan (Contoh yang patut diteladani di era pagebluk Covid-19). Tinggallah PDIP sebatang kara, itu pun harus menaikkan bendera putih setengah tiang.

“Cukup-cukup! Masukkan saja TAP MPRS larangan Komunisme itu. Buang saja pasal Trisila dan Ekasila itu. Sekalian kita ganti saja RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tidak usah ada pembahasan soal haluan ideologi, isinya cukup bahas BPIP saja,” begitu pernyataan negosiasi sang inisiator RUU.

Namun kelompok penentang masih bergeming, “Sekali tidak, tetap tidak! Pokoknya tidak ada pembahasan RUU HIP, PIP, atau apapun namanya.”

Kita membutuhkan jalan keluar dari kebuntuan ini. Kegaduhan akibat RUU HIP membuat energi bangsa yang seharusnya difokuskan menanggulangi Covid-19 menjadi terpecah. Pantas saja Covid-19 tak kunjung beranjak dari Bumi Nusantara.

Padahal, jalan keluarnya sederhana. Pak Jokowi cukup menelpon Habib Rizieq Shihab. Bujuk sang Imam Besar Umat Islam agar bersedia menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Wah, anda ngawur, mana bisa orang anti Pancasila ditunjuk jadi Kepala BPIP?”

Jika itu isi kepala anda, sadarlah bahwa kemungkinan besar Sang Imam lebih paham Pancasila daripada anda. Tesis S2 beliau tentang Pancasila, dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Malaysia.

“Tapi kalau hanya jago teori Pancasila, bukannya lebih hebat Prof. Suteki? Guru besar Undip yang sempat jadi saksi ahli yang memberikan pembelaan ke HTI di Pengadilan.”

Betul. Tapi Habib Rizieq punya kelebihan lain. Beliau tokoh paling berpengaruh di kalangan umat Islam Indonesia, kata sebagian orang. Sekiranya Prabowo kemarin menggandeng Rizieq Shihab sebagai Cawapres, mungkin nasib Indonesia hari ini akan berbeda (Nasib presiden terpilih ya, bukan nasib rakyat kecil di Indonesia. Kalau ini seh, siapapun Presidennya, kemungkinan besar nasibnya tak berubah, tetap apes!).

Anies Baswedan saja, saya yakin seyakin-yakinnya, takkan terpilih jadi Gubernur Jakarta jika tak sempat sowan ke Petamburan, Markas Besar FPI. Jika garis tangan menakdirkan Anies jadi Presiden 2024, maka dalam Pidato kemenangannya, nama Habib Rizieq Shihab, adalah nama yang wajib disebut karena jasa-jasanya.

Makanya, sekali lagi, solusi praktis untuk lepas dari kebuntuan RUU HIP, bujuklah Habib Rizieq jadi Kepala BPIP. Jika itu terjadi, partai-partai yang sekarang “buang badan”, akan berbalik “pasang badan”.

Bagaimana dengan masyarakat yang menolak? Dijamin tak ada lagi yang menolak. Penolakan RUU HIP hanya soal trust. Jika diusulkan oleh tokoh yang dianggap siddiq, tablig, amanah, dan fathonah, umat pasti akan bilang ‘kami dengar dan patuh’.

Tapi apakah PDIP bakal terima usulan ini? Jika betul niat tulus PDIP menghadirkan RUU HIP/ PIP untuk menghadirkan Pancasila yang lebih kontekstual dengan tantangan zaman, tidak ada salahnya mendukung ide ini.

Hmm… baiklah, kalau ragu dengan komitmen keindonesiaan Rizieq Shihab. Lapislah dengan intelektual muda yang nasionalismenya tak diragukan, seperti Ade Armando, Denny Siregar, atau Abu Janda. Jadikan mereka sestama, deputi, atau tenaga ahli. Satu lagi, Zaskia Gothic yang pernah dijadikan duta Pancasila, juga bisa diajak bergabung dalam Divisi Humas BPIP.

Tapi… Oke-oke, saya menyerap aspirasi sidang pembaca faksi sebelah. Kasihan kalau Ustaz Rizieq dibiarkan sendirian, pasti bakal dikeroyok dalam sidang-sidang BPIP. Makanya, Ustaz Ismail Yusanto (mantan Jubir HTI) dan Ustaz Slamet Ma’arif (Ketua Alumni 212) bisa pula diajak bergabung di BPIP.

Posisi Dewan Pembina, sebaiknya tetap saja dipimpin Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Pak Mahfud MD (yang sibuk jadi Menkopolhukam) bisa digantikan oleh Pak Amien Rais. Ya setidaknya agar ada sharing power di jajaran Dewan Pembina.

Nah, sudah berimbang kan? Restrukturisasi dulu BPIP-nya, lalu ajukan lagi RUU HIP-nya. Jika itu terwujud, saya yakin RUU HIP takkan segaduh ini. Bagaimana menurut anda?

Hadi Saputra
Antropolog, Staf Pengajar Unismuh Makassar
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.