Ridwan Kamil, Ahok dan Sentimen Anti-Tionghoa

782
Walikota Bandung Ridwan Kamil (kanan) dan istri Atalia Kamil (keempat kiri) mendampingi Raja Swedia Carl XVI Gustaf (kedua kanan) dan Ratu Swedia Silvia pada kunjungan Kenegaraan di Bandung, Jawa Barat, Mei lalu. (Antara)

Ridwan Kamil, pemilik sapaan akrab Kang Emil, tidak henti-hentinya dikaitkan dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama dan situasi politik di Jakarta terkait Pilkada DKI lalu. Alasannya sepele, hanya karena Ridwan Kamil menerima deklarasi Partai Nasdem yang notabene menjadi pengusung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI lalu.

Efek Ahok yang ditujukan kepada Ridwan Kamil karena kebencian yang menganggap Ahok telah menistakan agama Islam—diyakini menjadi faktor utama beragam hujatan yang ditujukan kepada Ridwan Kamil akhir-akhir ini. Menurut opini saya, jauh sebelum kebencian warga Bandung dan/atau Jawa Barat terhadap sosok Ahok mencuat, sejarah panjang sentimen anti-etnis Tionghoa di Tatar Sunda seperti sudah mendarah daging. Belum lagi, isu agama-yang-terus-digoreng di media sosial seperti Facebook memperparah sentimen agama dan khususnya sentimen terhadap etnis Tionghoa di tanah Sunda.

Agar relevansi dari efek Ahok ini bisa saya tarik benang merahnya, agaknya kita perlu mengingat kembali kejadian di masa lalu. Peristiwa gerakan massal anti-Tionghoa di Cirebon berawal dari peristiwa tabrakan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1963. Kejadian tersebut bermula dari kecelakaan lalu lintas antara pemuda non-Tionghoa bernama Khriswanto, seorang pelajar SMAN Cirebon, mengendarai mobil bak terbuka kemudian bertabrakan dengan dua pemuda Tionghoa bernama Tan Gie Tjang dan Lie Oey Swie yang mengendarai sepeda motor. Akibat tabrakan tersebut, Tan Gie Tjang meninggal dunia dan Lie Oey Swie mengalami luka berat (Pikiran Rakjat: 3 April 1963).

Perkara tabrakan itu semakin melebar ke isu rasial lantaran pada saat itu Hakim yang memutus perkara kebetulan beretnis Tionghoa melayangkan beberapa pernyataan yang dianggap oleh rekan-rekan korban telah menghina seorang guru non-Tionghoa di sekolah mereka yang menjadi saksi di persidangan. Hal tersebut kemudian mengundang kemarahan para pelajar non-Tionghoa, hingga sidang itu terpaksa ditangguhkan. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi, masalah tabrakan itu semakin saja meruncing setelah pecahnya konflik antara pemuda non-Tionghoa dengan pemuda Tionghoa, setelah sesaat sidang itu selesai terjadi perkelahian massal diantara dua kelompok tersebut (Pikiran Rakjat: 9 April 1963).

Insiden itu kemudian meluas menjadi gerakan massal sentimen anti Tionghoa oleh penduduk non-Tionghoa dengan sasaran merusak rumah-rumah, toko-toko dan harta benda lainnya milik orang Tionghoa di Kota Cirebon. Kerusuhan dan pengrusakan itu akhirnya dapat diredam oleh aparat keamanan setelah berlangsung selama dua hari (Soemardjan: 1978: hal. 17).

Sebulan berselang, kerusuhan anti-Tionghoa menjalar ke Sukabumi dan lebih dahsyat ketimbang yang terjadi di Cirebon, kerusahan tersebut berkaitan erat dengan kerusuhan serupa di Bogor karena korban pembunuhan oleh orang Tionghoa di Bogor adalah penduduk Sukabumi. Ketika jenazah Ahmad Tujuddin dibawa ke tempat tinggal orang tuanya di Sukabumi pada tanggal 16 Mei 1963 dengan diiringi oleh ratusan pelajar SMPN Bogor, para pelajar itu memberitahukan masyarakat bahwa Ahmad Tajuddin mati dibunuh oleh orang Tionghoa. Pemberitahuan itu dilakukan sepanjang perjalanan dari Bogor ke Sukabumi dengan menggunakan pengeras suara. Sebelum sampai di Sukabumi, jenazah Ahmad Tajuddin dibawa mengelilingi Kota Sukabumi terlebih dulu oleh para pelajar, sambil terus meneriakkan kata-kata yang memancing semangat rasialis.

Saat upacara pemakaman jenazah, selain para pelajar dan masyarakat non-Tionghoa lainnya, hadir juga seorang anggota DPRD-GR Kabupaten Sukabumi bernama Dedi Iskandar. Pada waktu itu ia berpidato menyinggung peristiwa pembunuhan Ahmad Tajuddin yang kemudian semakin menaikkan emosi massa. Saya yakin pidato nya mirip-mirip dengan gaya pidato menghasut ala Rizieq Shihab di era sekarang. Setelah pemakaman, ia kemudian menyusun strategi penyerangan terhadap orang-orang Tionghoa yang tidak bersalah. Untuk itu, di tiap-tiap daerah diangkat seorang pemimpin gerakan penyerangan tersebut. Aksi gerakan tersebut melibatkan masyarakat dari 5 daerah yang ada di sekitar Kabupaten Sukabumi, yaitu Sukaraja, Baros, Cisaat, Jalan Pelabuhan Ratu dan Jalan Salabintana. Lokasi kelima daerah itu mengelilingi Kota Sukabumi sehingga dengan keterlibatan masyarakat aksi gerakannya akan mengepung Kota Sukabumi.

Gerakan penyerangan dimulai pada Sabtu sore, tanggal 18 Mei 1963 dari daerah Sukaraja, Sukabumi. Pada hari itu, para pemuda dan pelajar non-Tionghoa bergerak memelopori aksi pengrusakan rumah-rumah, toko-toko hingga pembakaran kendaraan hingga hari berikutnya. Penyerangan ini melibatkan penduduk lokal secara total meskipun Kota Sukabumi telah dijaga oleh aparat keamanan. Aksi penyerangan dihari selanjutnya ditengarai melibatkan kongkalingkong dengan aparat yang berjaga. Sebagai contoh: massa dari daerah Sukaraja dapat masuk ke Kota Sukabumi karena aparat keamanan yang berjaga membolehkan massa masuk, asalkan jangan lewat depan aparat keamanan (Nina H Lubis, dkk: Sejarah Tatar Sunda: hal. 329-330).

Mulai dari tempat-tempat abu persembahyangan yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa penganut agama Kong Hu Chu juga turut dirusak dan dibakar. Hal ini disebabkan ada anggapan masyarakat lokal bahwa barang-barang tersebut adalah ‘’pusaka’’ orang Tionghoa yang selalu dipuja dan mengakibatkan mereka menjadi kaya. Belum lagi rasa kebencian dan kemarahan penduduk setempat semakin meningkat ketika dirumah orang Tionghoa yang dirusaknya ditemukan sejumlah timbunan barang-barang keperluan hidup, seperti tekstil, gula pasir, minyak tanah dan beras. Barang-barang tersebut sangat dibutuhkan karena pada waktu itu harganya sedang melambung tinggi (Leknas: 1963: hal. 28). Aksi perusakan dan pembakaran juga terjadi di daerah-daerah luar kota, seperti di Cibadak, Sagaraten, Purabaya hingga Pelabuhan Ratu.

Akibat peristiwa mencekam bak mimpi buruk di siang bolong itu, warga Tionghoa mulai hilang kepercayaannya kepada pemerintah setempat, terutama terhadap alat-alat negara yang tidak bertindak tegas pada waktu terjadinya kerusuhan anti-Tionghoa. Warga Tionghoa pun banyak yang melakukan eksodus dari Sukabumi ke Jakarta dan daerah-daerah lainnya yang dianggap aman. Kemelut yang terjadi di Sukabumi antara warga yang mayoritas Sunda dengan warga Tionghoa itu akhirnya bisa dipadamkan sepenuhnya setelah Pemerintah pusat menyatakan sikap.

Ir. Soekarno menyatakan bahwa kerusuhan anti-Tionghoa tersebut merupakan gerakan rasialis dan merupakan gerakan kontrarevolusi (Harian Rakjat: 20 Mei 1963). Presiden Soekarno juga menuduh bahwa keterlibatan aktor-aktor dibalik kemelut sentimen anti-Tionghoa tersebut melibatkan partai-partai politik yang sudah dilarang, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (Suryadinata: 1984: hal. 187).

Saya pikir dengan sejarah kelam kejahatan rasial dimasa lampau, benih-benih kebencian terhadap kelompok tertentu belum akan sepenuhnya hilang hingga saat ini. Ruang publik yang dikuasai kelompok cacat nalar seakan-akan sangat bising ditelinga, sudah sepatutnya sadar, elit politik selalu memiliki cara bagaimana membunuh karakter para pemimpin transformasional dengan memperalat akar rumput yang lemah akal.

Keluhan netizen terhadap Ridwan Kamil yang diusung Partai Nasdem—hanya karena partai pendukung Ahok di Pilkada DKI lalu sungguh tidak masuk akal. Partai politik di tiap daerah punya pertimbangan politik masing-masing terhadap calon yang akan diusung. Untuk berkompetisi dalam konstetasi pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun depan. Tanpa berpikir secara jernih, persekusi opini dengan menyudutkan Ahok, Nasdem hingga berimbas ke Ridwan Kamil, jika mengutip apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung: Seperti Badut yang harus dihargai dengan menertawakannya.***

Komentar anda