Minggu, April 11, 2021

Wakil Menteri, Kebutuhan atau Akomodasi Politik

Pemuda Desa: Bertani, Mengabdi, Menikah Dini?

"Mereka bukan pemuda, mereka itu bapak-bapak yang sudah pada punya anak." Pernyataan seorang ibu ini tentu saja berdasarkan apa yang dia pahami. Baginya, meskipun seseorang...

“Kapitalisasi” Pendidikan Tinggi UU Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini baik dari sisi akademis maupun praktik hukum karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan...

Teladan Patriotisme Itu Datang dari Timur

Cerita inspiratif dari Indonesia Timur seakan tak pernah habis. Belum lama ingatan kita tertuju pada Lalu Muhammad Zohri, pemuda asal Nusa Tenggara Barat (NTB),...

Ocehan Andi Arief Strategi Selamatkan Elektoral Demokrat?

Masa depan Partai Demokrat diujung tanduk. Untuk selamatkan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini, tidak ada kata lain ikut berselancar dalam hiruk-pikuk Pilihan Presiden...
labiq
Ketua II Bidang Eksternal PMII Komisariat Al-Ghozali Semarang, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Menyusul pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dilaksanakan dua hari sebelumnya di Istana Kepresidenan, 12 wakil menteri ikut dilantik Presiden Jokowi pada Hari Jumat, 25 Oktober 2019. Komposisinya terdiri dari kader partai, profesional, dan juga relawan.

Dalam masa reformasi wakil menteri digunakan kembali mulai pada Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu dengan 19 wakil menteri di 17 kementerian, kemudian pada Kabinet Kerja yaitu dengan 3 wakil menteri di 3 kementerian, dan yang terakhir yang baru saja dilantik yaitu 12 wakil menteri di 11 kementerian. Sebelumnya wakil menteri juga pernah ada pada orde baru atau juga muncul istilah menteri muda dengan tugas yang sama dengan wakil menteri.

Secara hukum keberadaan Wakil Menteri diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, presiden dimungkinkan mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, dan penjelasan dari pasal 10 menyebutkan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.

Namun kebijakan Jokowi kali ini tentu memunculkan pihak-pihak pro dan kontra di permukaan masyarakat. Meskipun dapat disebut sebagai politik gotong royong akan tetapi masyarakat sebelumnya sudah diberi janji oleh Jokowi jika akan menggalakkan reformasi birokrasi yang salah satu jalannya ditempuh dengan pemangkasan birokrasi pemerintahan. Hal ini tentu akan bertolak belakang.

Sebagai pembanding, dalam Kabinet Indonesia Kerja (2014-2019), Jokowi hanya menunjuk tiga orang sebagai wakil menteri. Mereka adalah Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM, Mardiasmo sebagai wakil menteri Keuangan, dan Abdurrahman Mohammad Fachir sebagai wakil menteri Luar Negeri.

Jokowi boleh mengklaim keberadaan wakil menteri sebagai wujud mengambil putera-puteri terbaik bangsa untuk merepresentasikan persatuan, bukan semata bagi bagi kursi sebab balas budi. Namun pasti tetap ada tafsir lain dari berbagai pengamat politik, salah satunya yaitu dinilai dengan Jokowi telah menjalankan politik akomodatif.

Jadi keberadaan wakil menteri bukan semata karena aspek kebutuhan, akan tetapi Jokowi sedang mengakomodasi elemen-elemen dari gerbong partai, relawan, bahkan tim sukses yang begitu panjang dan telah memenangkannya pada pilpres kemarin. Kedepannya wakil menteri ini juga diperkirakan akan menimbulkan polemik dan pembengkakan anggaran apabila keberadaan menteri hanya bagi-bagi jabatan semata.

Politik akomodatif dapat dilihat jelas dari nama-nama yang telah muncul, seperti Angela Tanoesoedibjo dari Perindo karena sebelumnya Perindo sebagai parpol koalisi belum mendapat jatah di kementerian.

Kemudian ada Zainut Tauhid dari PPP yang dapat merepresentasikan NU di Kementerian Agama karena sebelumnya Menteri Agama dijabat oleh kalangan militer. Dan yang paling kentara, ketika relawan Pro Jokowi mengancam membubarkan diri, tiba-tiba ketua umumnya Budi Arie Setiadi ditempatkan menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Memang penunjukan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Melihat detail wakil menteri yang sebenarnya tidak diperlukan di kementerian tersebut, seperti wakil menteri BUMN bahkan dijatah oleh Jokowi dua kursi, tapi di sisi lain kementerian pendidikan yang memiliki pekerjaan sangat luas dan seharusnya perlu dicover oleh wakil menteri justru tidak diberi jatah wakil menteri, ini menjadikan seolah-olah hak prerogatif presiden hanya sebatas dalih.

Mungkin memang benar jika bagi-bagi kursi wakil menteri Jokowi adalah dikarenakan kebutuhan, bukan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar mencapai target besar, akan tetapi kebutuhan politik akomodatif.

labiq
Ketua II Bidang Eksternal PMII Komisariat Al-Ghozali Semarang, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

Barter Fatwa, Bolehkah?

Saya tersentak atas pemberitaan media yang mensinyalemen adanya barter fatwa. Barter fatwa yang dimaksud adalah menukar fatwa halal dengan jabatan komisaris sebuah BUMN. Majalah Tempo...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.