Jumat, Januari 22, 2021

Wajib Pajak di Era Digital

Benarkah Terjadi Ghuluw Terhadap Rizieq Shihab?

Rencana kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia, Rabu (21/02/1018) lalu, membuat sebagian publik Jakarta heboh. Pihak Polri juga sudah melakukan penjagaan ketat di seputar Bandara...

Menagih Gebrakan Pemerintah Terhadap Reformasi UU ITE

Salah satu bentuk eksistensi dari hukum progresif ialah dapat mengikuti serta menyalaraskan terhadap peradaban zaman yang semakin maju. Salah satunya era disruptif sekarang di...

Presidential Threshold dan Siasat Kartel Parpol

Wikipedia.org mendefinisikan kartel sebagai “kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi”. Definisi ini merujuk pada disipilin ilmu ekonomi yang...

Setelah ‘Penjaga Pancasila’ Itu Pamit

“Setiap kalimat yang meluncur dari bibirnya tertata rapi, punya daya magis, dan mengandung makna mendalam. Apalagi kalau bicara soal ideologi bangsa, Pancasila. Nyaris tak...
Febi Putri
Mahasiswa Tugas Belajar PKN STAN (Pegawai DJP)

Revolusi industri 4.0 nampaknya sudah tak terbendung lagi keberadaannya di depan mata. Perkembangan teknologi dan informasi memang tidak dapat dipungkiri akan sangat lekat dalam kehidupan ini. Manusia dituntut untuk semakin menyesuaikan agar tidak ketinggalan zaman.

Tak hanya di sektor private, sektor publik pun perlu mengantisipasi adanya perkembangan teknologi yang telah terjadi tak terkecuali bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi sektor publik yang bergerak di sektor pelayanan kepada Wajib Pajak.

DJP mengemban tugas yang sangat fundamental dalam penggerak roda perekonomian. Sebagai tulang punggung penerimaan disektor perpajakan, tantangan yang dihadapi setiap waktu juga semakin kompleks. Terbukti dari data yang ada, target penerimaan perpajakan selalu menunjukkan trend positif.

Memasuki tahun baru 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Melihat itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai customer utama DJP.

Dalam sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya atau dikenal dengan istilah self-assessment. Sehingga dalam hal ini sebesar besar penerimaan perpajakan sangat bergantung pada bagaimana kepatuhan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah menciptakan kepatuhan wajib pajak bukan baik dari aspek administratif maupun substansial. Untuk itu, berbagai langkah telah diambil oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak mulai dari kegiatan persuasif seperti penyuluhan langsung, iklan masyarakat, inklusi kesadaran pajak di sekolah-sekolah hingga tindakan pengawasan dan penegakan hukum seperti teguran, pemeriksaan atau penagihan.

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Dari fakta yang ditunjukkan,  bisa dibilang kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan kabar positif. Bagaimana tidak, dari total wp yang wajib menyampaikan SPT masih terdapat gap sebesar kurang lebih 6 juta WP yang belum menunjukkan compliance-nya terhadap kewajiban perpajakannya yaitu SPT.

Padahal dengan SPT dapat menjadi dasar bagi fiskus untuk menggali potensi perpajakan yang ada.  Terdapat banyak faktor yang dirasa masih menjadi celah excuse WP untuk tidak memenuhi kewajibannya. Beberapa di antaranya yang masih terdapat persepsi masyarakat yang sangat kental bahwa regulasi yang dimiliki oleh DJP sangat ribet, susah, tidak satu suara, dll. Misalnya saja pelaporan pajak yang harus dilakukan dengan mendatangi kantor pajak, paper based, belum lagi keluhan dari wajib pajak untuk antrean yang sangat panjang dan lama.

Digitalisasi sebagai strategi DJP 

Saat ini salah satu strategi DJP dalam pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi dalah digitalisasi atas kewajiban perpajakan wajib pajak.  Hal ini merupakan spirit positif yang harus mendapat dukungan, baik dukungan secara teknis, sumber daya manusia maupun finansial, hingga dukungan secara moril dari segenap jajaran.

Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital.  Saat ini strategi ini telah diterapkan secara bertahap dalam setiap aspek pemenuhan kewajiban perpajakan.

E-filing terus mengalami perkembangan, dimulai dari dengan mengakomodir SPT Tahunan WP OP hingga saat ini penggunaan e-filing telah menyasar pelaporan SPT yang lain seperti SPT Tahunan PPh WP Badan, SPT Masa PPN , SPT PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Selain e-filing yang telah dikembangkan sedemikian rupa, wajib pajak sekarang juga telah di fasilitasi dengan adanya e-bupot dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi PPh Pasal 23.

E-registration juga merupakan aspek yang disasar oleh DJP. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor secara langsung. Dengan mengakses https://ereg.pajak.go.id  masyarakat dapat mendaftarkan NPWP secara online. Selain itu pembayaran pajak juga di digitalisasi melalui e-billing juga terus mengalami perkembangan.

Pembayaran yang dulunya harus dilakukan dengan meminta kode billing ke kantor pajak, sekarang cukup dapat diakses secara online oleh wajib pajak. Selain itu, permohonan atas Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) juga telah didigitalisasi.

Dukungan contact center DJP juga akan terus dikuatkan. Wajib pajak yang ingin mendapatkan informasi terkini atas peraturan perpajakan dapat menghubungi call center pajak yaitu Kring Pajak di nomor (021) 1500200 atau dapat juga mengakses website pajak.go.id. Dua hal tersebut merupakan area digitalisasi yang dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh info ter-update tanpa harus mendatangi KPP.

Dengan adanya dukungan positif yang terus diberikan pemerintah dalam hal ini DJP, diharapkan dapat meningkatkan kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan perpajakan tidak hanya di sektor proses bisnis di internal DJP melainkan  juga menyasar aspek peningkatan pelayanan yang diberikan kepada WP sebagai main customer DJP.

Wajib pajak yang merasa nyaman dan diberikan kemudahan atas pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan akan meningkatkan presentase kepatuhan wajib pajak hingga mewujudkan adanya peningkatan kontribusi yang positif terhadap penerimaan perpajakan.

Febi Putri
Mahasiswa Tugas Belajar PKN STAN (Pegawai DJP)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Apa Itu Tasalsul? Mengapa Tasalsul Mustahil?

Berbeda halnya dengan para teolog (al-Mutakallimun) yang bersandar pada dalil al-Huduts (dalam kebaruan alam), para filsuf Muslim pada umumnya menggunakan dalil al-Imkan (dalil kemungkinan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.