Sabtu, Februari 27, 2021

Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam, Latah Institusional?

PTS Keberatan Surat Edaran Kemenristekdikti

Cita-cita pembangunan di Indonesia salah satunya dengan membangun pendidikan yang berkualitas. Ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendidikan...

Duka Nduga, Duka Pembangunan Indonesia

Selasa, 4 Desember 2018 Indonesia mendapat kabar tentang penembakan pekerja PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan. Beberapa sumber mengatakan 31 pekerja gugur dibunuh,...

Bagaimana Nasib Nasabah Jika Bank Bubar?

Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Likuidasi...

Peran Pemangku Kebijakan dalam Penanggulangan HIV AIDS

Masalah kesehatan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah Indonesia. Setidaknya ada empat masalah utama yang menjadi pekerjaan rumah bagi...

Sebuah pesta, seharusnya dipenuhi dengan suasana suka cita dan kegembiraan. Suasana itu hadir bukan hanya karena adanya keyakinan bahwa harapan dan kisah indah menunggu di depan. Tetapi pesta itu sendiri dikemas sedemikian rupa menggembirakan siapa saja yang datang dari dekorasi, hidangan, sampai pertemuan dengan rekan dan mantan.

Hanya saja pemilu 2019 yang baru saja berlangsung di Indonesia bukan ditutup dengan kesan yang baik tetapi ditutup dengan duka yang amat mendalam. Duka pertama adalah meninggalnya lima ratus lebih petugas KPPS. Duka kedua adalah kegaduhan yang dihasilkan dari dibentuknya Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukan.

Tulisan ini akan berisikan keberatan-keberatan terhadap berbagai landasan yang melatarbelakangi dibentuknya tim ini.

Dibentuk dengan Keputusan Menkopolhukan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019, Tim Asistensi Kemenkopolhukam dengan pengarah Menko Polhukam, Mendagri, Menkumham dan jajarannya, Kapolri dan jajarannya, Jaksa Agung dan jajarannya, Menkominfo. Tim ini beranggotakan para akademisi/ahli hukum, BIN, BPHN, dan sejumlah deputi bidang koordinasi dari kemenkopolhhukam.

Tugas dari tim ini adalah: Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Kedua, memberikan rekomendasi keada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum. Ketiga, menyampaikan perkembangan pada Menkopolhukam.

Banyak pertanyaan mengenai tujuan tim ini bahkan dimulai dari nomenklatur yang dipilih. Asistensi adalah kegiatan perbantuan atas suatu tugas. Dalam struktur tim ini duduk sebagai pengarah lembaga-lembaga eksekutif dan institusi penegak hukum. Duduk sebagai anggota adalah para akademisi/ahli hukum. Pertanyaannya adalah siapa yang diasistensi oleh tim ini?

Tentulah kita bisa menduga siapa yang diasistensi oleh tim ini dari pembentuknya yaitu menkopolhukam. Menjadi pertanyaan lebih lanjut dalam bidang apa tim ini bekerja? Apabila tim ini bekerja dalam rangka penegakan hukum tentu ini sah-sah saja. Dengan definsi penegakan hukum yang luas yaitu upaya penal (penerapan hukum pidana) maupun non penal (kebijakan), tentu tim ini bisa masuk pada ranah non penal.

Tetapi dalam penegakan hukum dengan upaya penal, apabila tim ini diperuntukan bagi kementerian-kementerian yang ada bahkan presiden sekalipun, sudah tentu ini adalah bentuk intervensi pemerintah dalam penegakan hukum terlebih lagi pada tugas kedua tim ini adalah menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum yang menjadi tugas kepolisian.

Jika benar asistensi diperuntukan bagi kemenkopolhukam atau kementerian lain, lalu apa letak perbedaannya dengan staf-staf khusus atau staf-staf ahli yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut? Atau apa perbedaannya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab untuk menghindari kegamangan di masyarakat.

Secara formil menurut konsideran mengingat Keputusan Menkopolhukam No. 38, memasukan KUHAP, UU ITE, UU Pemilu, PP Kemenkopolhukam, dan Peraturan Menkopolhukam. Tidak ada ketentuan yang mendelegasikan pembentukan tim ini. Kendatipun ketentuan yang terkait dengan Kemenkopolhukan adalah menyangkut kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan konsideran menimbang (yang hanya memiliki satu pertimbangan), bahwa tim ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pada pemilu.

Apabila terkait dengan pemilu, tidak kurang-kurang lembaga penegakan hukum tindak pidana pemilu dan tindak pidana dibidang pemilu. Penegak hukum pada tindak pidana pemilu menyangkut kode etik ada DKPP, adminsitrasi dan sengketa pemilihan ada Bawaslu, sengketa TUN ada PTUN, tindak pidana pemilihan ada Sentra Gakkumdu, dan sengketa hasil di MK.

Jika tim ini dimaksudkan memberikan asistensi pada proses penegakan hukum pada tindak pidana di bidang pemilihan—atau yang berkaitan dengan itu sebagai akibat dari kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, negara telah memiliki institusi penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Kekhawatiran akan adanya kekeliruan dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian sangat wajar. Terlebih lagi terhadap tindak pidana yang memiliki kerumitan-kerumitan. Tetapi hal tersebut bukanlah alasan yang tepat, sebab Pasal 7

ayat (1) huruf i KUHAP telah mengakomodir keberadaan ahli bahkan sejak proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP. Ketika telah masuk pada tahap penyidikan, namun tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana, Pasal 109 ayat (2) KUHAP memungkinkan untuk dihentikannya penyidikan. Begitu pula dengan penuntut umum.

Mengenai pemberitaan yang beredar, tentang tim ini, yang mengatakan bahwa tim ini bertugas menyeleksi ucapan, pikiran dan perbuatan tokoh politik, nampaknya harus dikoreksi karena di dalam Keputusan Menkopolhukam No. 38, tidak menyatakan demikian. Sebab apabila benar demikian, tindakan ini telah mengabaikan prinsip equality before the law, dengan meletakan tokoh politik sebagai subjek khusus yang harus diawasi dan mengbaikan kemungkinan bahaya yang timbul dari katakanlah non-tokoh.

Ancaman terhadap kebebsan berpendapat sebagaimana yang dilindungi oleh konstitusi turut terancam. Sebab tidak ada parameter yang jelas. Padahal undang-undang sudah membatasi kebebasan berpendapat melalui delik-delik pidana seperti yang tertuang di dalam KUHP dan UU ITE.

Kebiasaan negara ini untuk lebih memilih alternatif lembaga/institusi/tim yang bersifat ad hoc, tampaknya harus disudahi. Kebijakan-kebijakan semacam ini telah menjadi semacam latah institusional. Sebab, semakin banyaknya institusi-institusi lahir di luar yang sudah ada justru akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi yang sudah ada. Bukan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Terkecuali inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita reformasi birokrasi.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.