Minggu, Oktober 25, 2020

Tiket Pesawat Mahal, Strategi Bisnis Kartel yang Tidak Manusiawi

Menjadi Muslim yang Radikal

Dalam kamus politik Indonesia kontemporer, ‘radikalisme’ adalah satu dari sekian istilah yang paling sering disalahpahami dan disalahgunakan. Terminologi yang sebetulnya telah lama digunakan di...

Politik Identitas di Pilkada Serentak 2018

Saya mencoba melihat perkembangan penghitungan pilkada 2018 di beberapa sumber informasi online, namun yang tersedia saat ini adalah beberapa sumber informasi sporadis yang digaungkan...

Ketika Tsamara Menertawai Hary Tanoe Mencapreskan Jokowi

Dunia politik itu, meminjam judul lagu Iwan Fals, asyik nggak asyik. Kabar mengejutkan datang, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengindikasikan dukungan terhadap Presiden Joko...

Kontroversi KPK Jalan Terus

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 telah ditetapkan. DPR sebagai pihak penguji calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut telah memberikan suaranya untuk menentukan komposisi pimpinan...
Ni Putu Dian Antalina
a forever learner, love to share

Kenaikan harga tiket pesawat domestik terjadi dimulai dari insiden jatuhnya pesawat Lion Air pada Oktober tahun lalu, hingga akhir tahun 2018 harga tiket pesawat terus mengalami kenaikan. 225 ribu orang lebih telah menandatangai petisi pada change.org agar tiket pesawat diturunkan.

Pada Januari 2019 pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan bahwa maskapai akan menurunkan tiket pesawat sebesar 20%.

Namun realitanya penurunan tersebut hanya dilakukan oleh Full Service Airline seperti Garuda Indonesia, sedangkan maskapai yang menerapkan Low Cost Carrier (LCC) dan Medium Services seperti Lion Air tidak melakukan penurunan tarif, sehingga penurunan tersebut tidak memberikan dampak kepada masyarakat pengguna maskapai LCC maupun medium service.

Penurunan tarif sebesar 20% itupun tidak berlangsung lama, karena sampai saat ini tarif tiket pesawat kembali mengalami kenaikan hingga 100% bahkan lebih.

Sepakat Turun, Sepakat Juga untuk Naik

Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga avtur dan menguatnya harga nilai tukar rupiah tidak mempengaruhi maskapai untuk menurunkan harga tiketnya yang sangat mahal. Saat ini pertamina telah menurunkan harga avtur dan nilai tukar rupiah telah menguat dan berada di angka sekitar Rp14.000,00.

Pelemahan nilai rupiah memang sempat terjadi pada tahun lalu. Namun apakah dampak dari pelemahan rupiah tersebut masuk akal sebagai penyebab naiknya harga tiket yang mencapai 100% bahkan lebih ? mengingat saat ini rupiah sudah kembali menguat dan harga avtur sudah turun, tapi harga tiket pesawat masih mahal.

Mengingat kembali bahwa pada Januari 2019 maskapai pernah menyatakan sepakat untuk menurunkan harga tiketnya, itu berarti apakah sekarang maskapai juga sepakat untuk menaikkan harga tiketnya ?

Diakuisisinya Sriwijaya oleh Garuda Indonesia menyebabkan hanya terdapat 2 grup maskapai besar yang sekarang beroperasi di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Group. Sehingga sangat mudah bagi kedua maskapai ini untuk melakukan koordinasi termasuk menentukan harga tiket pesawat.

Bahkan tiket maskapai Air Asia sempat dihilangkan dari aplikasi Traveloka yang menyebabkan konsumen tidak memiliki akses terhadap pembelian tiket maskapai tersebut melalui aplikasi pemesanan tiket pesawat online, sehingga Air Asia mengambil keputusan untuk menjual tiket hanya di aplikasinya sendiri dan memutus kerjasamanya dengan Traveloka dan aplikasi booking pesawat online lainnya.

Praktek Kartel yang Tidak Manusiawi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyelidiki dugaan kartel dalam kenaikan harga tiket pesawat. Kartel adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Melihat fenomena yang terjadi dalam industri penerbangan Indonesia saat ini yaitu hanya ada 2 grup perusahaan besar, maka praktek kartel sangat mungkin untuk dilakukan, hanya dengan kata sepakat dari kedua maskapai untuk menetapkan di harga berapa tiket akan mereka jual.

Hal ini tidak akan memberikan kerugian karena dengan sama ratanya harga tiket pesawat, maka masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk menggunakan maskapai lain. Perusahaan penerbangan ini pun tidak perlu melakukan persaingan bisnis untuk menarik pelanggan jika telah terjadi kata sepakat.

Tentunya konsumenlah yang dirugikan dalam hal ini. Praktek kartel telah dilarang di seluruh Dunia, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Antimonopoli. Bila praktek kartel ini terbukti, maka denda maksimal 25 miliar menanti perusahaan penerbangan yang terlibat.

Masyarakat Menjerit, Penguasa dan Pengusaha Tidur Nyenyak

Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan menyebabkan transportasi penerbangan menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sangat banyak masyarakat merantau untuk bekerja maupun kuliah yang mengharuskan mereka menggunakan pesawat sebagai transportasi bila ingin pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya.

Kenaikan tiket pesawat juga berpengaruh terhadap banyak hal mulai dari sepinya bandara, berkurangnya pelanggan pada restoran-restoran di bandara, menurunnya omzet hotel, restoran, agen travel, dan bidang pariwisata lainnya, hingga memberatkan pelaku UMKM yang membutuhkan penerbangan dalam proses bisnisnya.

Lebih buruknya, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berwisata ke Luar Negeri daripada di Negeri Sendiri. Mulai masyarakat kelas menengah hingga masyarakat super kaya akan menghamburkan uangnya di Luar Negeri, bukan di Negeri sendiri.

Ditengah kegalauan masayarakat ini, pelaku usaha dan pembuat regulasi seolah-olah tidur nyenyak. Tidak ada satupun maskapai yang mau angkat bicara tentang apa yang terjadi sehingga mereka menaikkan tarifnya begitu signifikan. Pembuat regulasi (Kemenhub) juga tidak banyak mengambil sikap.

Kemenhub hanya mengatakan bahwa harga tiket pesawat tidak melewati batas atas sesuai yang diatur pada PM No. 14 Tahun 2016, dan hanya menghimbau maskapai untuk menurunkan harga tiketnya yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh maskapai. Bahkan Kemenhub bertindak sangat lambat dalam membatu penyelidikan dugaan kartel yang sedang dilakukan KPPU dengan menjawab surat permintaan keterangan dari KPPU dalam waktu yang sangat lama. Hingga surat dari KPPU tersebut dijawab, dan Kemenhub menyatakan tidak melakukan intervensi terhadap penentuan harga tiket pesawat.

Ketidakpastian ini menyebabkan masyarakat berasumsi, dan asumsi yang paling masuk akal adalah praktek kartel memang tengah terjadi. Tinggal bagaimana KPPU dapat melakukan penyelidikan dengan baik dan menemukan bukti yang dapat mengungkap kasus ini. Tentunya masyarakat berharap KPPU bisa bekerja dengan baik dan penuh integritas, dan semua pihak yang terlibat seperti Kemenhub bisa bekerjasama dengan baik.

Win-Win Solution

Harga batas atas yang ditetapkan oleh Kemenhub memang tidak dilanggar oleh maskapai. Namun bukan berarti maskapai boleh menetapkan harga dengan semena-mena, mengingat banyak hal yang akan berdampak dari kenaikan harga tiket. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan besaran jarak, pajak, asuransi dan biaya operasional lainnya yang dihabiskan oleh maskapai. Bukannya secara drastis menaikkan harga di nominal yang dipilih.

Untuk menutupi biaya operasional, maskapai harusnya menggunakan taktik terhadap penentuan harga tiket pesawat, misalkan memasang harga wajar bagi pemesanan tiket jauh-jauh hari, dan harga yang mahal untuk tiket yang dipesan dekat dengan hari penerbangan, dengan begitu masyarakat yang memesan tiket tidak dari jauh-jauh hari akan sudah tau konsekuensi harga yang harus mereka bayarkan.

Pemerintah menambah jenis maskapai yang boleh melakukan penerbangan di Indonesia, sehingga penerbangan tidak dikuasasi oleh dua grup besar seperti sekarang. Dengan begitu maskapai tidak akan menetapkan harga tinggi dengan arogan karena persaingan bisnis kembali terjadi.

Bila nantinya praktek kartel tidak berhasil dibuktikan oleh KPPU, diharapkan ada solusi lain yang bisa diterapkan untuk mengontrol harga tiket pesawat agar tidak semena-mena seperti sekarang.

Ni Putu Dian Antalina
a forever learner, love to share
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.