Banner Uhamka
Rabu, September 30, 2020
Banner Uhamka

Tidak Ada Pekerja Migran dalam Debat Perdana Calon Presiden

Kopi dalam Keberbagaian

Beberapa hari yang lalu, ketika sedang ingin mengambil bubuk kopi untuk kemudian diseduh, saya tanyakan kepada kawan yang memiliki kopi, "ini kopi mana?" kemudian...

Agar Orang Miskin Tidak Mudah Sakit

Awal tahun ini kembali muncul kabar duka meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan seberat 2,6 kg, di RSU Aceh Singkil, Aceh. Meninggalnya dikabarkan karena perawat...

Bulu Tangkis Kita Tertusuk Jarum

Badminton atau bulu tangkis adalah salah satu cabang olah raga yang banyak penggemarnya di negeri ini, selain sepak bola. Seteru antara KPAI dengan Djarum...

Stigma Negatif dalam Budaya Patriarki

Diskursus tentang tubuh dan konstruksi gender merupakan sebuah realitas politik yang cukup banyak diperbincangkan. Hal tersebut terjadi karena tubuh dan konstruksi gender amat dekat...
Yovi Arista
Alumnus Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Saat ini bekerja di Migrant CARE, organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi pekerja migran Indonesia.

Debat perdana semestinya menjadi tolok ukur pertama bagi pemilih untuk menilai bagaimana kemampuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan narasi dan argumentasi. Begitupun bagi kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden, debat perdana harusnya menjadi ajang yang strategis untuk menunjukkan kapabilitas mereka kepada publik dan masyarakat pemilih.

Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum mengagendakan lima rangkaian debat yang disiarkan langsung dan dibagi secara tematis, dengan rancangan formasi yang berbeda-beda. Ada yang melibatkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ada sesi debat khusus untuk Calon Presiden, juga sesi khusus untuk Calon Wakil Presiden. Debat pertama telah dihelat pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Performa kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam debat perdana memunculkan banyak penilaian. Ada yang menilai baik, ada pula yang menilai kurang. Sementara jika meninjau substansi debat, sepertinya kedua pasangan kandidat belum mengeksplorasi materi-materi secara strategis. Untuk isu hukum dan HAM misalnya, banyak isu-isu strategis yang tidak terbahas atau disampaikan oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah isu pekerja migran.

Jika membaca peta pembagian tematik Debat Pemilihan Presiden 2019, memang isu pekerja migran akan lebih mengarusutama dalam debat ketiga yang bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Namun sebetulnya, banyak dimensi isu pekerja migran yang bisa diangkat dan sangat berkaitan dengan tema hukum, HAM, korupsi dan bahkan terorisme. Karena sebagaimana diketahui, banyak kasus-kasus pekerja migran beririsan dan bahkan masuk kategorisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di lintas batas negara. Mulai dari pelanggaran hak untuk dilindungi, hak berkomunikasi, hak politik, serta hak-hak fundamental lainnya.

Dalam dimensi penegakan hukum dan HAM misalnya, pasangan calon nomor urut 01 semestinya dapat menyampaikan upaya-upaya progresif dalam penegakan hukum dalam perlindungan pekerja migran. Salah satunya, pengesahan Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan oleh Calon Presiden petahana.

UU PPMI secara substansi menjadi landasan hukum yang transformatif dalam memberikan perspektif perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif dalam tata kelola perlindungan pekerja migran ketimbang regulasi sebelumnya. Di sisi yang lain, pasangan calon nomor urut 02 juga sebetulnya dapat mengkritisi bagaimana UU PPMI belum terimplementasi dengan baik karena masih banyak celah permasalahan serta terdapat aturan turunan yang belum rampung digarap oleh Pemerintah.

Terkait korupsi, tentu kita bisa merelevansikan kerawanan praktik korupsi dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia yang kemudian mengarah pada kejahatan perdagangan orang. Merunut waktu ke belakang, di tahun 2014, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kupang dinyatakan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu dan melindungi proses pengiriman anak sebagai buruh migran.

Kasus keterlibatan aparat penegak hukum dan mafia peradilan juga dapat dijadikan sebuah contoh. Masih dari Nusa Tenggara Timur, di tahun 2015, seorang Brigadir Polisi harus mengalami kriminalisasi berupa hukuman indisipliner karena bertentangan dengan atasannya yang terlibat dalam mata rantai perdagangan orang. Maraknya kasus korupsi yang sejalan lurus dengan situasi perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur ini yang juga kemudian menjadikan wilayah ini sebagai zona darurat trafficking.

Belum lagi menyoal terorisme, situasi terkini sebetulnya telah menunjukkan bagaimana kerentanan pekerja migran pada pusaran sel-sel radikalisme dan ekstremisme di berbagai belahan dunia. Keterbukaan akses dan minimnya upaya-upaya mitigasi dalam proses migrasi tenaga kerja menjadikan pekerja migran di beberapa wilayah terindikasi dan bahkan terlibat langsung dalam aksi terorisme.

Rangkaian situasi di atas sebetulnya telah menunjukkan betapa isu pekerja migran sangat beririsan dengan tema debat calon presiden yang pertama. Namun sayang, tidak ada satu pun sudut pandang ini digunakan sebagai perspektif konkrit yang diterjemahkan dalam retorika debat. Kedua pasangan calon masih tersandera pada persoalan makro dan batas kontekstual yang sempit.

Padahal jika merujuk dokumen visi, misi dan program kerja, kedua kandidat memiliki peluang untuk memperkuat dan mengeksplorasi argumentasi berdasar kerangka visi dan misi yang dibuat. Bahkan di antaranya ada yang secara eksplisit mencantumkan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai subyek rencana kerja. Namun disayangkan, pada helat debat perdana calon presiden dan wakil presiden, pekerja migran masih termarjinalkan dalam konteks hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Yovi Arista
Alumnus Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Saat ini bekerja di Migrant CARE, organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi pekerja migran Indonesia.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

The Social Dilemma, Algoritma Media Sosial Manipulasi Pengguna

Di masa pandemi virus corona, kita sangat bergantung pada perangkat-perangkat lunak agar kita tetap bisa berhubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja yang tidak...

Pengkhianatan Cinta

''Pernahkah Anda melihat orang yang berbuat jahat terhadap orang yang amat dicintainya?'' seseorang bertanya pada Abu Dzar al-Ghiffari, sahabat Rasulullah SAW. ''Pernah, bahkan sering,''...

Minang, Tan Malaka dan Dialektikanya

Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.” Tulisan ini tidak...

ARTIKEL TERPOPULER

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Pengantar Ilmu Komunikasi

Selain menjadi makhluk individual, manusia pun sebagai makhluk sosial yang senatiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Disisi lain, manusia yang berinteraksi tidak hanya ingin...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.