OUR NETWORK

“The Third Way” Arah Ekonomi Indonesia

Pada masa Presiden Soeharto dan Soesilo Bambang Yudhoyono, Indonesia lebih menunjukkan kedekatannya dengan pihak barat.

Kita mungkin lebih mengenal istilah the third way dalam pemikiran politik yang dikeluarkan oleh Anthony Giddens. Pemikiran politik Giddens ini mencoba menyuguhkan sebuah jalan alternatif untuk memenuhi kebuntuan sistem politik modern.

Cara pandangnya mencoba mengkombinasikan pemikiran sosialisme eropa tradisional pada 1980-an dengan neo-liberalisme. Sehingga, munculnya pemikiran alternatif ini untuk menjawab permasalahan dalam sistem demokrasi yang sedang menghadapi perkembangan teknologi semakin cepat.

Berkaca dengan the third way Giddens sebagai jalan alternatif untuk memenuhi kebuntuhan, mungkinkah Indonesia juga akan memunculkan strategi the third way untuk mengatasi defisit perekonomiannya? Pertanyaan ini muncul untuk menjawab sebuah problematik ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia ditengah perang dagang dan ancaman resesi global.

Terlebih, Indonesia beberapa kali mempunyai kedekatan dengan negara super power. Baik di masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto , hingga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa Presiden Soeharto dan Soesilo Bambang Yudhoyono, Indonesia lebih menunjukkan kedekatannya dengan pihak barat. Hal tersebut sedikit berbeda ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Indonesia seakan mencoba membelokkan layar kapal yang pada awalnya lebih kepada western sentris menjadi lebih eastern sentris.

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi priode pertama, pemerintah Indonesia mencoba menjalin kerjasama dengan Tiongkok sebagai emerging state yang mulai mempunyai pengaruh besar di dunia internasional. Banyak investasi dan kerjasama perdagangan mulai terjalin. Bahkan negeri tirai bambu tersebut memberikan bantuan luar negeri yang tidak sedikit kepada Indonesia. dapat dikatakan dalam waktu singkat Tiongkok menjadi top donor ketiga untuk Indonesia di tahun 2018 setelah Singapura dan Jepang.

Melihat kondisi ekonomi global hingga ahir 2019 yang semakin bergejolak akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, muncul analisa dari para ekonom bahwa akan muncul resesi global. Dengan kondisi tersebut, sebagai negara yang menjalin kerjasama dengan kedua negara, tentu Indonesia harus pandai memainkan posisi agar tidak terkena imbasnya. Sehingga harus memiliki sebuah strategi agar dapat terhindar dari ancaman resesi global.

Langkah Zig-Zag Indonesia

Langkah zig zag memang sudah tidak asing bagi setiap negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, begitu juga dengan Indonesia. Secara historis, Indonesia pernah mengubah haluan, ketika kepentingan nasionalnya mulai berubah. Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia lebih terlihat dekat dengan Amerika dibandingkan ketika Bung Karno memimpin Indonesia yang terlihat dekat dengan Uni Soviet.

Kedekatan tersebut sangat terlihat dengan masuknya investasi penanaman modal asing pertama yang dilakukan oleh PT. Freeport. Investasi tersebut masuk setelah 3 bulan pasca penandatanganan undang-undang penanaman modal asing (UU PMA) No 1/1967. Kedekatan Indonesia dengan Amerika berjalan lancar bahkan tidak terdapat perubahan yang cenderung signifikan hingga Presiden Megawati.

Bahkan, ketika Presiden SBY memimpin, kedekatan antara kedua negara semakin terlihat jelas melalui kunjungan Barack Obama ke Indonesia pada taggal 9-10 November dan terbentuknya kesepakatan Indonesia–US Comprehensive Partnership Agreement.

Namun, hal yang sangat berbeda mulai terlihat ketika Presiden Jokowi memegang kemudi Indonesia. Muncul penurunan harmonisasi hubungan antara Indonesia dengan Amerika. Secara gamblang Indonesia memperlihatkan kedekatannya dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal tersebut terlihat melalui total neraca perdagangan antara kedua negara yang terus mengalami peningkatan.

Dari data Kemendag, tahun 2014 hanya sebesar US$ 48.230.279,9, sedangkan pada tahun 2018 menjadi US$ 72.670.066,4. Terlebih pada masa Presiden Jokowi, Indonesia telah mengusik praktik monopoli yang telah lama berlangsung antara Pemerintah Amerika dengan PT. Freeport Indonesia dengan mengakuisisi 51% sahamnya.

Menelisik lebih jauh, kita bisa melihat bahwa banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh investor dari Tiongkok. Tahun 2018 Indonesia menandatangani kerjasama dengan Tiongkok dalam belt road initiative dalam proyek infrastruktur dan pembangkit listrik dengan total nilai sebesar US$ 23,3 miliar. Nilai tersebut tentu fantastis ketika kita melihat bahwa resesi global semakin mengancam akibat perang dagang.

Perang Dagang dan Jalan Ketiga

Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok jelas memberikan dampak besar terhadap perekonomian global. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang mempunyai kerjasama dengan kedua negara. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tahun 2018 mengatakan bahwa rupiah sempat mencapai angka Rp 15.187 dikarenakan semakin menguatnya dolar Amerika akibat dari perang dagang.

Indonesia juga tercatat pada tahun 2019 mengalami defisit perdagangan dengan total nilai US$ 1,95 miliar atau sebesar Rp 27,23 triliun. Meski nilai tersebut tidak sebesar defisit perdagangan kuartal keempat tahun 2018 yang mencapai angka US$ 2,05 miliar, hal tersebut perlu menjadi catatan karena nilainya juga dipengaruhi oleh perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang selalu mengalami defisit di sektor nonmigas. Hingga Juli 2019, defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok dalam sektor nonmigas mencapai angka US$ 11,05 miliar.

Dengan kondisi diatas, Indonesia perlu mencari jalan alternatif agar dapat menjaga stabilitas perekonomiannya dan tidak hanya didominasi oleh satu negara. Jalan alternatif tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara di kawasan lain seperti Timur Tengah. Negara di wilayah ini termasuk kaya dan mempunyai kapital besar, sehingga berpotensi menjadi rekan bagus bagi Pemerintah Indonesia.

Hasil laporan dari Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI menunjukkan bahwa terdapat negara di  Timur Tengah yang masuk dalam kategori High Income Countries. Seperti Bahrain, Kwait, Oman, Arab Saudi, UAE, dan Qatar yang mana GNI perkapita negara tersebut diatas US$ 13.000.

Dengan karakteristik negara di Kawasan Timur Tengah yang lebih menyukai pendekatan nonformal, maka Indonesia mempunyai potensi kuat untuk berhasil menjalin kerjasama. Terlebih Indonesia mempunyai sosok yang piawai dalam menjalin hubungan dengan negara di kawasan tersebut seperti Dr. Alwi Shihab.

Hal ini dibuktikan adanya penandatanganan kerjasama dengan beberapa negara di Kawasan Timur Tengah pada tahun 2019. Seperti penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Indonesia–Uni Emirat Arab dengan nilai US$ 7,4–US$ 9,7 miliar, kerjasama Indonesia–Kuwait dengan total nilai US$ 13 Juta di sektor perikanan, penelitian digitan untuk UMKM dan E-Commerce, serta data dan teknologi.

Jika Indonesia berhasil meningkatkan kerjasama dengan beberapa negara di Kawasan Timur Tengah, muncul kemungkinan bahwa Indonesia dapat terhindar dari ancaman resesi global. Karena Indonesia dapat terhindar dari dominasi salah satu atau kedua raksasa ekonomi dunia yang saat ini sedang tarik menarik pengaruh di dunia.

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…