OUR NETWORK

Tes Covid Mahal, Menurunnya Pembangunan Nasional

Meningkatnya kasus Covid-19 setiap hari, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah mereka positif atau negatif terkena virus tersebut

Dunia sedang mengalami ujian ditengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum mendapatkan solusi. Sebagian besar pemerintah di seluruh dunia dituntut untuk mempertahankan diri dari krisis bahkan ekonomi di masing-masing negara.

Beberapa negara telah dinyatakan bebas dari virus asal Wuhan, China ini seperti New Zealand dan Tanzania. Sementara di Indonesia sendiri jumlah penderita Covid-19 masih terus meningkat hingga saat ini. Data terakhir yang dirilis oleh pemerintah, saat ini sudah tercatat ada 50.187 kasus yang terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020 kemarin.

Meningkatnya kasus Covid-19 setiap hari, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah mereka positif atau negatif terkena virus tersebut. Namun rupanya tidak semua dapat mengakses kesehatan ini. Krisis ditengah pandemi ini telah menjadi bagi para elit dalam politik dan bisnis dalam mengakumulasi uang. Indonesia termasuk dalam Penanganan Covid-19 terburuk di Asia Tenggara.

Mahalnya Tes Covid-19 

Seiring berjalannya waktu, hampir sebagian negara mulai menetapkan kebijakan New Normal. Aktifitas di luar rumah kembali berjalan seperti biasa, beberapa sektor kembali dibuka.

Namun tidak semua sektor memberikan kebebasan kepada para pekerja. Mereka diharuskan untuk memenuhi prosedur kesehatan dengan memberikan surat keterangan bebas Covid-19. Surat tersebut dapat diterima jika telah melakukan rapid test ataupun swab test. Mahalnya biaya tes Covid-19 masih menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Dikutip dalam Tirto, seorang narasumber bernama Maria mengatakan saat memeriksakan diri secara mandiri di RSAPD Gatot Soebroto, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp659 ribu untuk mengganti biaya tes dan konseling. Sementara seorang yang sudah dinyatakan positifi Covid diharuskan membayar sekitar Rp300 ribu.

Belum lagi cara kerja dari rapid test tersebut tidak sepenuhnya akurat sehingga PCR test atau swab test lebih disarankan oleh WHO. Maka dari itu pemerintah kembali mendatangkan dua mesin PCR dari Swiss yang diklaim jauh lebih efektif. Namun biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan dengan alasan pengadaan fasilitas yang memang menghabiskan biaya yang sangat besar.

Sementara itu diperikarakan Covid-19 akan membuat jumlah penduduk yang miskin di Indonesia akan meningkat dari dari kisaran 24,79 juta di tahun 2019 menjadi 28,69 juta orang di tahun 2020. Melihat biaya yang tidak kecil yang dikeluarkan membuat masyarakat harus menanggung beban yang lebih besar.

Di tengah pandemi yang membuat ekonomi dan kesehatan masyarakat merosot, namun disisi lain masyarakat dituntut untuk terus mempertahankan diri ditengah krisis. Hilangnya kesejahteraan di lingkungan masyarakat, akibatnya  masyarakat terus terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kurangnya Jaminan Sosial Kepada yang Membutuhkan

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa telah meningkatkan anggaran untuk masyarakat yang miskin karena wabah virus ini. Jokowi mengatakan pada 31 Maret, pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga dan jumlah bantuan tunai sebesar 25 persen.

Namun, sebulan sebelum Indonesia terkena kasus Covid-19, Kementerian Sosial membuat pernyataan yang mirip dengan angka PKH yang diklaim oleh Presiden Jokowi. Beberapa hari lalu seorang ibu dilaporkan telah kehilangan anak di dalam kandungannya karena tidak mampu membayar biaya swab test.

Dikabarkan saat akan melakukan tindakan operasi kelahiran beliau diharuskan menjalani proses pemeriksaan Covid-19. Namun sayangnya beliau harus merelakan sang anak karena ditolak oleh tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab testnya tidak ada yang menanggung.

Alasan ditolaknya sang Ibu karena pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes, belum lagi biaya untuk membayar tenaga kesehatan. Melihat keadaan masyarakat yang terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam tatanan global yang kapitalisme dan sebagai negara berkembang, Indonesia semakin tersudutkan akibat adanya ketergantungan terhadap negara-negara yang berkuasa.

Adanya sistem yang kapitalis ini malah memperburuk keadaan di negara-negara kecil, contohnya Indonesia yang saat ini ditengah pandemi. Masyarakatnya yang miskin semakin miskin, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Sementara yang kaya hanya perlu mengeluarkan sedikit dari penghasilan mereka. Disisi lain masyarakat diminta bersatu mempertahankan nilai solidaritas dalam menghadapi Covid-19.

Bagaimana Indonesia Seharusnya Bertindak?

Krisis yang dialami Indonesia di tengah pandemi ini memang sangatlah kompleks. Resolusi “Indonesia Maju 2020” kini seharusnya dipertanyakan kembali. Lima prioritas yang dibuat oleh Presiden Jokowi, salah satunya meningkatkan kualitas SDM.

Namun melihat realita ditengah pandemi ini, masyarakat sendiri masih belum terpenuhi haknya. Ini bukan masalah eksistensi HAM saja, namun bagaimana peran negara yang seharusnya menjaga esensi dari HAM tersebut dengan bertanggung jawab. Memperkukuh negara seharusnya tidak hanya bagaimana ekonomi negara meningkat tetapi juga cara memanusiakan manusia.

Saat ini pemerintah melakukan sudah beberapa kali melakukan Paket Stimulus. Paket stimulus pertama pemerintah memberikan insentif diskon tiket pesawat bagi wisatawan luar negeri dan domestik. Sementara pada jilid kedua, memberikan insentif gratis pungutan Pajak Pengahasilan (PPh) dengan tujuan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Menurut penulis hal ini kurang efektif karena  hanya akan menyebabkan perilaku konsumtif yang  akan berpengaruh pada nilai moral masyarakat. Penulis berpendapat bahwa, setidaknya ada ada beberapa yang perlu dilakukan.

Pertama adalah masyarakat seharusnya memiliki jaminan dalam kebutuhan primernya. Ditengah pandemi ini, ekonomi seharusnya bukan menjadi satu-satunya tujuan namun juga pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Seharusnya pemerintah bisa menggratiskan atau setidaknya menurunkan biaya tes Covid-19. Terutama pada program-program bantuan yang telah dibuat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Pra-Kerja dan lain-lain.

Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia angakatan 2018

TINGGALKAN KOMENTAR

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.