Minggu, Januari 17, 2021

Tes Covid Mahal, Menurunnya Pembangunan Nasional

Menguji Penguji UU MD3

Semenjak dinyatakan otomatis berlaku pada hari Kamis, 15 Maret 2018 tanpa pengesahan Presiden, perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terbukti masih menuai...

Sudah pasti Jokowi kalah di 2019

Kurang dari 600 hari lagi masyarakat indonesia kembali akan mengulang sejarahnya dengan melaksanakan pemilihan presiden. Dari data yang ada di tahun 2014, pemilih yang...

Menakar Restoran Cepat Saji Pada Masyarakat Urban Perkotaan

Seumur-umur, saya baru dua kali mengunjungi restoran cepat saji asal Paman Sam. Kunjungan pertama pada 2011 di McD Nangka Utara Denpasar. Saya diajak oleh...

Tafsir Partisan dan Ujian Kualitas Pilpres 2019

Ruang publik Indonesia seringkali kumuh lantaran disesaki ujaran-ujaran kebencian dan tafsir partisan. Kekumuhan ini semakin menjadi-jadi terutama menjelang momen-momen “pesta demokrasi”, seperti pilkada, pemilihan...
Alifa Ainun
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia angakatan 2018

Dunia sedang mengalami ujian ditengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum mendapatkan solusi. Sebagian besar pemerintah di seluruh dunia dituntut untuk mempertahankan diri dari krisis bahkan ekonomi di masing-masing negara.

Beberapa negara telah dinyatakan bebas dari virus asal Wuhan, China ini seperti New Zealand dan Tanzania. Sementara di Indonesia sendiri jumlah penderita Covid-19 masih terus meningkat hingga saat ini. Data terakhir yang dirilis oleh pemerintah, saat ini sudah tercatat ada 50.187 kasus yang terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020 kemarin.

Meningkatnya kasus Covid-19 setiap hari, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah mereka positif atau negatif terkena virus tersebut. Namun rupanya tidak semua dapat mengakses kesehatan ini. Krisis ditengah pandemi ini telah menjadi bagi para elit dalam politik dan bisnis dalam mengakumulasi uang. Indonesia termasuk dalam Penanganan Covid-19 terburuk di Asia Tenggara.

Mahalnya Tes Covid-19 

Seiring berjalannya waktu, hampir sebagian negara mulai menetapkan kebijakan New Normal. Aktifitas di luar rumah kembali berjalan seperti biasa, beberapa sektor kembali dibuka.

Namun tidak semua sektor memberikan kebebasan kepada para pekerja. Mereka diharuskan untuk memenuhi prosedur kesehatan dengan memberikan surat keterangan bebas Covid-19. Surat tersebut dapat diterima jika telah melakukan rapid test ataupun swab test. Mahalnya biaya tes Covid-19 masih menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Dikutip dalam Tirto, seorang narasumber bernama Maria mengatakan saat memeriksakan diri secara mandiri di RSAPD Gatot Soebroto, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp659 ribu untuk mengganti biaya tes dan konseling. Sementara seorang yang sudah dinyatakan positifi Covid diharuskan membayar sekitar Rp300 ribu.

Belum lagi cara kerja dari rapid test tersebut tidak sepenuhnya akurat sehingga PCR test atau swab test lebih disarankan oleh WHO. Maka dari itu pemerintah kembali mendatangkan dua mesin PCR dari Swiss yang diklaim jauh lebih efektif. Namun biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan dengan alasan pengadaan fasilitas yang memang menghabiskan biaya yang sangat besar.

Sementara itu diperikarakan Covid-19 akan membuat jumlah penduduk yang miskin di Indonesia akan meningkat dari dari kisaran 24,79 juta di tahun 2019 menjadi 28,69 juta orang di tahun 2020. Melihat biaya yang tidak kecil yang dikeluarkan membuat masyarakat harus menanggung beban yang lebih besar.

Di tengah pandemi yang membuat ekonomi dan kesehatan masyarakat merosot, namun disisi lain masyarakat dituntut untuk terus mempertahankan diri ditengah krisis. Hilangnya kesejahteraan di lingkungan masyarakat, akibatnya  masyarakat terus terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kurangnya Jaminan Sosial Kepada yang Membutuhkan

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa telah meningkatkan anggaran untuk masyarakat yang miskin karena wabah virus ini. Jokowi mengatakan pada 31 Maret, pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga dan jumlah bantuan tunai sebesar 25 persen.

Namun, sebulan sebelum Indonesia terkena kasus Covid-19, Kementerian Sosial membuat pernyataan yang mirip dengan angka PKH yang diklaim oleh Presiden Jokowi. Beberapa hari lalu seorang ibu dilaporkan telah kehilangan anak di dalam kandungannya karena tidak mampu membayar biaya swab test.

Dikabarkan saat akan melakukan tindakan operasi kelahiran beliau diharuskan menjalani proses pemeriksaan Covid-19. Namun sayangnya beliau harus merelakan sang anak karena ditolak oleh tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab testnya tidak ada yang menanggung.

Alasan ditolaknya sang Ibu karena pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes, belum lagi biaya untuk membayar tenaga kesehatan. Melihat keadaan masyarakat yang terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam tatanan global yang kapitalisme dan sebagai negara berkembang, Indonesia semakin tersudutkan akibat adanya ketergantungan terhadap negara-negara yang berkuasa.

Adanya sistem yang kapitalis ini malah memperburuk keadaan di negara-negara kecil, contohnya Indonesia yang saat ini ditengah pandemi. Masyarakatnya yang miskin semakin miskin, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Sementara yang kaya hanya perlu mengeluarkan sedikit dari penghasilan mereka. Disisi lain masyarakat diminta bersatu mempertahankan nilai solidaritas dalam menghadapi Covid-19.

Bagaimana Indonesia Seharusnya Bertindak?

Krisis yang dialami Indonesia di tengah pandemi ini memang sangatlah kompleks. Resolusi “Indonesia Maju 2020” kini seharusnya dipertanyakan kembali. Lima prioritas yang dibuat oleh Presiden Jokowi, salah satunya meningkatkan kualitas SDM.

Namun melihat realita ditengah pandemi ini, masyarakat sendiri masih belum terpenuhi haknya. Ini bukan masalah eksistensi HAM saja, namun bagaimana peran negara yang seharusnya menjaga esensi dari HAM tersebut dengan bertanggung jawab. Memperkukuh negara seharusnya tidak hanya bagaimana ekonomi negara meningkat tetapi juga cara memanusiakan manusia.

Saat ini pemerintah melakukan sudah beberapa kali melakukan Paket Stimulus. Paket stimulus pertama pemerintah memberikan insentif diskon tiket pesawat bagi wisatawan luar negeri dan domestik. Sementara pada jilid kedua, memberikan insentif gratis pungutan Pajak Pengahasilan (PPh) dengan tujuan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Menurut penulis hal ini kurang efektif karena  hanya akan menyebabkan perilaku konsumtif yang  akan berpengaruh pada nilai moral masyarakat. Penulis berpendapat bahwa, setidaknya ada ada beberapa yang perlu dilakukan.

Pertama adalah masyarakat seharusnya memiliki jaminan dalam kebutuhan primernya. Ditengah pandemi ini, ekonomi seharusnya bukan menjadi satu-satunya tujuan namun juga pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Seharusnya pemerintah bisa menggratiskan atau setidaknya menurunkan biaya tes Covid-19. Terutama pada program-program bantuan yang telah dibuat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Pra-Kerja dan lain-lain.

Alifa Ainun
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia angakatan 2018
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.