Jumat, Oktober 30, 2020

Terma “Kafir” dalam Negara Hukum

Generasi Zaman Now: Krisis Ruang Privasi

Kasus Awkarin yang sempat menjadi viral beberapa tahun silam karena menangis tersedu-sedu dan videonya diunggah di Youtube menjadikannya terkenal dalam waktu singkat. Sekarang, kasus-kasus media...

Menggunting dalam Lipatan, Pupuskah Mimpi Bangsa Berdaulat?

Indonesia dalam usia yang ke-79 tahun termangu-mangu di antara himpitan negara perkasa yang mungil dan mengelilinginya. Kemerdekaan yang sejatinya merupakan mimpi bagi setiap warga...

Pendukung Pemindahan Ibu Kota dari Data Statistika

Setelah saya mengikuti pelajaran Statistika, Membahas tentang penjelasan dan pengertian Statistika, Dan Apa saja yang punya hubungan dengan Statistika. Dengan metode ugal-ugalan para mahasiswa...

Melahirkan, Caesar dan Normal

Pada masa kini, banyak perempuan memilih melahirkan secara Caesar. Sebuah cara melahirkan tanpa sakit berkepanjangan. Dengan cara membuat sayatan pada perut untuk membuka jalan...
Ispan Diar Fauzi
Dosen, Generasi Muda NU, Penulis Buku Problematika Hukum Terkini

Sesaat setelah diumumkannya rekomendasi Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjar tentang status atau kedudukan non muslim dalam negara bangsa (nation state), banyak kalangan yang menolak rekomendasi tersebut.

Setelah saya diskusi dan menyelami landasan argumentasi kelompok yang menolak rekomendasi tersebut ada beberapa rasionalisasi yang didasarkan pada tindakan a priori tanpa terlebih dahulu mempelajari lautan hujjah dan dalil yang telah dinarasikan dalam rekomendasi tersebut. Akibatnya simpulan yang dihasilkan berujung pada misleading atau tidaklah menyebutnya sebagai suatu kesalahan.

Saya menilai penerimaan informasi yang parsial dan distorsif merupakan salah satu penyebab tidak dipahaminya secara utuh substansi dari rekomendasi tersebut. Perlu ditegaskan bahwa rekomendasi komisi bahstul masail diniyyah al-maudhuiyyah (permasalahan kontemporer) itu sama sekali tidak ada intensi apalagi menegasikan otoritas Al-Quran yang telah jelas mengunakan terma “kafir” sebagai penyebutan bagi yang tidak beragama islam.

Forum ini menyepakati bahwa status non muslim dalam negara bangsa adalah warga negara (muwathin) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak masuk dalam kriteria “kafir” sebagaimana disebutkan dalam fiqih siyasah (kafir muahad, kafir musta’man, kafir dzimmi, dan kafir harbi).

Rekontekstualisasi terma “kafir” dalam kehidupan bernegara (muamalah) ini diperlukan agar tidak ada lagi sekat primordialisme atas nama agama yang akhir-akhir ini muncul sebagai akibat dari menguatnya patron politik populisme dan mulai mengkarnya fundamentalisme keberagamaan di kalangan masyarakat.

Negara Hukum

Ada dua jenis negara hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, pertama : negara hukum rechsstaat yang dipopulerkan oleh Julius Stahl. Kedua : negara hukum rule of law yang digagas oleh Albert Van Dicey pada tahun 1885 dalam buku berjudul Introduction to the Study of the Law of Constitution. Antara kedua jenis negara hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Julis Stahl mengkonsepsikan empat elemen  teori negara hukum rechsstaat : (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia. (2) Pembagian Kekuasaan. (3) Pemerintah berdasarkan undang-undang. (4) Peradilan tata usaha negara (Jimly Asshiddiqie, 2008).

Sementara itu Albert Van Dicey menjelaskan karakteristik negara hukum rule of law, yaitu adanya : supremasi hukum (supremacy of law), Persamaan dihadapan hukum (equality before the law), dan Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on Human rights).

Kedua jenis negara hukum tersebut kemudian menyebar ke negara-negara didunia termasuk ke Indonesia dengan berbagai derivasinya yang khas. Kekhasan konsep negara hukum Indonesia adalah diinternalisasinya nilai-nilai pancasila, sehingga para ahli hukum mengistilahkan negara hukum indonesia sebagai negara hukum pancasila.

Egalitarian 

Dimanakah relevansi negara hukum pancasila dengan rekomendasi Munas NU tentang status non muslim dalam negara bangsa ? maka jawabannya terletak ada pada irisan egalitarian. Dalam dimensi kebangsaan egalitarian dapat disimplikasikan sebagai persamaan derajat manusia.

Jean Jacques Rouseau dalam bukunya du contract Social mengusulkan tentang perlunya perjanjian masyarakat, kesamaan, dan kemerdekaan dalam sebuah pemerintahan. Kesamaan derajat manusia inilah yang kemudian dalam negara hukum pancasila ditasbihkan sebagai mahkotanya (kemanusiaan yang adil dan beradab; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Bahkan Jimmly Asshiddiqie (2006) dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” menyebutkan salah satu karakteristik negara hukum pancasila adalah persamaan dalam hukum (equality before the law) dan dilindunginya hak asasi manusia.

Lebih spesifikasi lagi konstitusi (baca : UUD 1945) sebagai pengejawantahan dari konsep negara hukum pancasila telah mengatur persamaan derajat manusia dihadapan hukum dan pemerintahan, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu :  “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ala kulli hal. Penyebutan warga negara (muwathinun) bagi yang tidak beragama islam sesuai rekomendasi Munas NU ini adalah bentuk ikhtiar untuk mengangkat derajat manusia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa melihat suku, agama, ras maupun golongan. Rekmonedasi ini kembali mempertegas komitmen NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh almarhum Gus Dur.

Ispan Diar Fauzi
Dosen, Generasi Muda NU, Penulis Buku Problematika Hukum Terkini
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus di masa Covid-19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.