Minggu, Maret 7, 2021

Tentang Papua, 02, dan Anti Asing

Imbas Covid-19 Terhadap Perusahaan Multinasional

COVID-19 atau Corona Virus Diseases merupakan sebuah pandemic baru yang harus dihadapi oleh semua kalangan secara global. Virus ini pertamakali muncul di kota Wuhan,...

Kaum Marjinal itu Bernama Rohingya

Saya sedikit menyesal menonton The Lady. Film yang menggambarkan betapa heroiknya sang Aung San Suu Kyi. Gambaran fantastis mengenai duplikat Margaret Thatchernya Myanmar. Saya...

Siapa yang Melarang Lewat Jalan Tol?

Satu lagi "Semburan dusta" menghiasi kehidupan masyarakat kita yang disemburkan melalui medsos. Informasi tentang pihak yang melarang pihak tertentu lewat jalan tol, sesungguhnya informasi...

Menyelamatkan Nalar Kritis di Era Digital

Dunia di abad 21 telah melahirkan rekayasa dan perkembangan teknologi secara spekulatif dalam kehidupan manusia. Digitalisasi dan otomatisasi adalah produk nyata dari apa yang...
Fathan Rosyid
pembaca buku

Beberapa pekan pasca tragedi pengepungan asrama Papua karena diduga membuang bendera merah putih ke selokan (belakangan tidak terdapat bukti mahasiswa Papua pelakunya) dan aksi rasisme sejumlah oknum terhadap mahasiswa Papua belum sepenuhnya reda.

Kisruh di Surabaya di respon dengan aksi besar-besaran yang terjadi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, awalnya tuntuntan massa meminta pemerintah mengusut tuntas oknum pelaku rasis, namun belakangan tuntutan aksi mengarah pada referendum.

Pemerintah merespon dengan menerjunkan lebih banyak aparat keamanan untuk mengamankan aksi massa, saluran internetpun sampai harus diputus untuk menghindari berita hoaks menyebar sehingga menggangggu stabilitas Negara. Meskipun demikian media–media alternatif berusaha dengan keras memberikan informasi tentang update aksi massa.

Aksi massa berhari-hari dengan massa yang tidak sedikit jumlahnya mau tidak mau memancing perbincangan menjurus perdebatan di masyarakat. Di beberapa WhatsApp Grup (WAG) penulis misalnya, perdebatannya meruncing menjadi “sebatas” kepentingan elit 01 dan 02, narasinya kurang lebih aksi massa hingga kerusuhan “diatur” sedemikian rupa oleh elit 02 sebagai daya tawar agar mendapat jatah kursi atau bagian dari rekonsiliasi.

Dikesempatan lain penulis mencoba memancing diskusi di lingkarang kawan mahasiswa se-kontrakan, diskusi penulis pantik dengan beberapa pertanyaan sederhana tapi fundamental “ketika sumpah pemuda tahun 1928 apakah ada perwakilan dari Papua?

Ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 apakah ada perwakilan dari Papua? ketika rundingan perjanjian New York seberapa besar keterlibatan orang Papua? Apakah proses pengintegrasian Papua ke Indonesia (baca: Pepera) sudah berjalan demokratis dan sesuai konstitusi?”

Tidak ada jawaban! Sialnya narasi diskusi menjadi tidak jauh berbeda seperti di WAG, kali ini ditambahi bumbu-bumbu konspirasi “anti asing” dan jatuhnya adalah slogan NKRI harga mati!

Suka atau tidak pembacaan dengan pendekatan konspiratif di atas tidak akan membawa kita kemana-mana, alih-alih menginsafi kebebalan kita dalam memperlakukan saudara kita bangsa Papua, tidak ada pembelajaran barang sedikitpun yang bisa dipetik, yang ada hanya akan mengkerdilkan kita dan semakin membuktikan bahwa segregasi akibat pilihan presiden tempo kemarin belum sepenuhnya hilang dibawah alam sadar kita.

Bayangan masyarakat terhadap konsep sejarah yang seakan –akan bim salabim langsung “jadi” dan hagemoni glorifikasi NKRI harga mati menempatkan NKRI menjadi sesuatu yang ilahiyah-imateril, sesuatu yang seakan tiada awal dan akhir alih –alih dibaca secara kritis utamanya dalam konteks sosio historis dan ekonomi –politik terkait hubungan Papua dan Indonesia.

Terjadi kecacatan dalam aspek sejarah proses masuknya Papua ke Indonesia. Frans Pekey dalam “Papua Mencari Jalan Perdamaian” menjelaskan dengan sangat detail detik –detik pemungutan suara hasil Perjanjian New York yang ditandatangani 15 Agustus 1962. Pemungutan yang sedianya dilakukan dengan mekanisme one man one vote diubah menjadi act of free choice (baca: diwakilkan 28 perwakilan dewan adat) perubahan itu merupakan tindakan menyimpang dari integrasi politik dan konsensus normatif perjanjian New York. Apalagi dari 28 dewan perwakilan adat 14 diantaranya walk out.

Dari sisa 14 tersebut 12 menyatakan mendukung 2 sisanya menolak. 12 perwakilan tersebut menyetujui karena terdapat pasal XVIII perjanjian New York yang menjelaskan bahwa dikemudian hari rakyat Papua diberikan kesempatan menentukan nasibnya sendiri apakah ingin tetap bersama Indonesia atau memutuskan hubungan dengan Indonesia.Saking rumitnya baru 18 tahun pasca merdeka tepatnya 1 Mei 1963 Papua resmi ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Pekey bahkan berani menyimpulkan perjanjian New York berisikan [1] Kepentingan politik Amerika Serikat dan Indonesia.[2] kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan Indonesia.[3] Pengabaian atas komitmen Kemerdekaan Papua Barat. [4] Pandangan rasisme Amerika Serikat dan Indonesia.

Belum lagi bagaimana megaproyek tambang emas Freeport membumihanguskan tanah ulayat serta gunung yang amat disakralkan masyarakat suku Amungme dan Kamoro, sampai –sampai Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam salah satu pengantar laporannya mengandaikan gunung Nemangkawi ibarat Makkah yang dibawahnya dieksploitasi habis-habisan. Serta puluhan bahkan ratusan laporan pelanggaran HAM yang tak diusut tuntas oleh Pemerintah.

Menganggap penyebab aksi massa di papua adalah tragedi rasialisme an-sich adalah pembacaan parsial semata. Mengapa dalam diskusi di atas penulis memancing dengan pertanyaan sejarah? Karena aksi massa di Papua bukan semata persoalan rasialisme di Surabaya, Tragedi di asrama Papua Surabaya ibarat api pemantik yang sumbernya adalah konflik di Papua itu sendiri.

Lebih jauh aksi massa di Papua adalah puncak dari polemik sejarah pengintegrasian Papua ke Indonesia, berbagai pelanggaran HAM akibat militerisme yang “dibiarkan” ditimbun bertahun-tahun hingga menimbulkan trauma sampai eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan dampak ekologis hingga terusirnya masyarakat adat dari ruang hidupnya. Semua itu terakumulasi menjadi tuntutan yang bernama referendum.

Referensi:

Pekey, Frans. 2018. Papua Mencari Jalan Perdamaian. Penerbit: PT Kompas Media Nusantara

Amiruddin, Dkk 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Fathan Rosyid
pembaca buku
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.