Minggu, April 11, 2021

Tanah dan Transmigrasi

Mengkaji Pencalonan Menteri di Pileg 2019

Sesuai tahapan Pemilu tahun 2019 Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif  (Bacaleg) tingkat pusat dan daerah telah resmi ditutup oleh KPU pada hari selasa pukul...

Orang Pintar dan Biang Intoleran

Mengaku sebagai Intelektual, cendikiawan, ustaz dan alim, tanpa melalui proses verifikasi keilmuan dan fit and propertest yang jelas. Maka kecenderungannya bukan menambah kesadaran pengetahuan,...

Zonasi Guru Besar, Mungkinkah ?

Di era global-digital hari ini, pendidikan tetap merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga sebagai salah satu faktor utama yang akan...

Jacinda Ardern: Tokoh Kosmopolitan dan Figur Pemimpin Milenial

Setelah tragedi Christchurch yang menjadi hari terkelam di Selandia Baru, Jacinda Ardern tampil menjadi sosok pemimpin yang fenomenal di dunia. Tentang dirinya, seorang politisi...
aldhi try suwanto
Konsultan Individu Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Natuna

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan permasalah terkait transmigrasi bukan pula sekedar konflik sosial. Layaknya pohon beringin yang rimbun, permasalahan tanah dan transmigrasi bercabang bahkan hingga ke akar.

Telah diterapkan sejak tahun 1905 dengan ditandai penempatan penduduk asli Kedu, Jawa Tengah sejumlah 155 Kepala Keluarga ke Gedong Tataan, Lampung menandakan telah dilakukannya transmigrasi di Indonesia. Secara istilah transmigrasi sendiri merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan tentang transmigrasi setidaknya telah diatur melalui 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang dan 2 Undang – Undang yang kini telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Tak ayal para Transmigran berhak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah salah satunya berupa lahan usaha dan/atau lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik.

Melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi disiapkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi adalah Pencadangan dan Penyediaan Tanah untuk perencanaan kawasan transmigrasi dan pembangunan satuan permukiman transmigrasi sehingga pada tahap ini telah direncanakan pencadangan dan penyedian tanah untuk transmigran.

Dalam pelaksanaannya pencadangan dan penyedian tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tujuan yang berasal dari tanah negara, tanah hak dan/atau tanah masyarakat hukum adat. Secara lugas melalui Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 bahwa transmigran berhak mendapat pelayanan pertanahan berupa pemberian tanah untuk lahan tempat tinggal dengan lahan usaha atau hanya lahan tempat tinggal yang didapat dari hak pengelolaan hasil pencadangan dan penyediaan tanah pemerintah daerah yang dituju.

Sertifikat hak milik atas tanah yang didapat dari pelayanan pertanahan wajib diberikan kepada transmigran selambat – lambatnya 5 tahun sejak penempatan yang bersangkutan dengan syarat transmigran sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 tahun di permukiman tersebut.

Pada titik inilah permasalahan pertanahan dan transmigrasi penulis anggap mulai terjadi. Pada satu sisi pembuktian transmigran sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 tahun melalui keterangan kepala desa atau sebutan lain.

Hal inilah yang sulit untuk dipertanggung jawabkan, dalam prakteknya di lapangan bahwa terdapat peralihan dari transmigran kepada orang lain dalam penguasaan bidang tanah sebelum sertifikat hak milik diberikan kepada transmigran, juga berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 bidang tanah yang diberikan kepada Transmigran tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan, dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud hak atas tanah bagi transmigran menjadi hapus.

Proses inilah yang penulis maksud permasalahan tanah dan transmigrasi bercabang bahkan hingga ke akar. Selain permasalahan yang telah penulis jabarkan melalui tulisan ini sebenarnya masih terdapat banyak permasalahan antara tanah dan transmigrasi seperti penyerobotan tanah oleh masyarakat setempat atas hak pengelolaan tanah transmigrasi yang disebabkan penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi tidak terintegrasi, penelantaran bidang tanah yang tidak segera dikembalikan hak pengelolaannya, pengembangan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan permasalahan lain.

Namun peliknya urusan pertanahan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia merupakan perpaduan masalah yang juga penting untuk diurai. Kelut-melutnya pertanahan dan transmigrasi juga merupakan permasalahan bangsa yang harus segera diselesaikan tentunya dengan inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan agar tidak relevannya peradaban dapat diselesaikan, bukan hanya dengan pengganti Undang – Undang namun bukti nyata solusi yang integral dan berkelanjutan.

One Map Policy merupakan salah satu bukti inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan yang salah satunya sangat bermanfaat guna penyelenggaraan transmigrasi dimana dapat meminimalisir kejadian tumpang tindih kebijakan spasial milik instansi pemerintah dengan sesama instansi pemerintah. Selain One Map Policy kebijakan integrasi data by name by address yang diusung Gugus Tugas Reforma Agraria juga merupakan bentuk inovasi guna data tekstual kepemilikan tanah terintegrasi dan terus dilakukan pembaruan guna mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Referensi

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

TRANSMIGRASI DOELOE, KINI DAN HARAPAN KEDEPAN. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. 2015.https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKementerian_Desa%2C_Pembangunan_Daerah_Tertinggal%2C_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia&psig=AOvVaw3_4KWIXX0nNMbtEPSRnHKm&ust=1614762463887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDE3Jehke8CFQAAAAAdAAAAABAD

aldhi try suwanto
Konsultan Individu Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Natuna
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Kudeta Militer Myanmar, Asumsi Media Tentang Posisi Indonesia

Pada awal tahun 2021 dunia internasional dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara yang dulunya...

ARTIKEL TERPOPULER

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Remaja dan Zona Nyaman

Remaja pada umumnya selain terlihat fisiknya yang berubah, tetapi juga mengubah perlahan tentang pola pikirnya. Pola pikir ini berhubungan dengan sebuah tahanan sesorang remaja...

Presiden Joe Biden: Gesture pada Islam dan Dunia Muslim

Joe Biden telah empat bulan lalu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke 46 pada 20 Januari 2021. Joe Biden bersama pasangan wakil presiden Kamala...

Stop Propaganda Anti Syiah, Bersatulah Sunni dan Syiah

Apabila kita search dengan kata kunci Syiah, entah itu di youtube, google, instagram, dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.