OUR NETWORK

Strangers from Hell, Tapera, dan Problema Perumahan Kita

71% tanah di seluruh daratan di Indonesia dikuasai korporasi kehutanan. Sisanya, 23% tanah dikuasai korporasi perkebunan berskala besar, konglomerasi, dan sisanya dimiliki masyarakat.

Jika Anda adalah penggemar film dengan genre psychological thriller, mungkin Strangers from Hell bisa masuk ke dalam daftar tontonan Anda. Saya sendiri terhitung cukup terlambat mengikuti serial televisi Korea Selatan ini, yang aslinya tayang pada akhir Agustus tahun lalu.

Judul asli bahasa Koreanya jika di-Inggriskan adalah Hell is Other People, mengingatkan saya pada bagian dialog yang sering dikutip serampangan dari sandiwara gubahan filsuf Perancis Jean-Paul Sartre. Memang ada kemiripan tema di antara keduanya—mungkin si penulis terinspirasi Sartre—tapi yang jelas bagi saya serial ini cukup menarik untuk diikuti.

Strangers from Hell bercerita tentang seorang pemuda desa yang merantau ke Seoul untuk memenuhi tawaran kerja dari temannya. Khas anak rantau, ia datang ke Seoul dengan budget yang ngepres. Kondisi ini menyebabkan ia kesulitan mencari tempat tinggal, karena di Seoul—seperti juga kota besar di Indonesia—tentu saja harga sewa properti setinggi langit.

Singkat cerita, akhirnya ia mendapatkan kamar super sempit di sebuah gedung kos-kosan kumuh jauh di pinggiran Seoul. Nah, di gedung muram ini ia merasa terancam oleh para penghuni gedung yang aneh-aneh, yang ternyata pembunuh berantai sekaligus kanibal.

Menonton serial ini membawa ingatan saya ketika masih ngekos di Jakarta sekira enam tahun lalu. Sebuah kamar 3×3 meter di bangunan dua tingkat, beratap seng (yang berarti fasilitas tak terduga pada siang hari: sauna), yang bangunannya mirip markas gembong narkoba di film The Raid. Kamar mandi luar.

Agak sulit untuk complain karena sewa per bulannya “hanya” Rp870.000,-. Terhitung sangat murah untuk sebuah kamar di kawasan Sudirman, dekat kantor, dan paling masuk akal mengingat gaji yang cuma UMR waktu itu.

Seperti tokoh utama serial ini, saya selalu berpapasan dengan penghuni gedung yang mungkin lebih dari 50 orang. Biarpun begitu, interaksi sosial antar penghuni bisa dibilang minim. Khas buruh kantoran yang menganggap kamar kosnya hanya sarana untuk menggeletakkan badan supaya besok bisa cukup segar untuk nguli lagi. Entah memang kelelahan atau alienasi itu benar terjadi.

Bicara perumahan tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan mengenai harga properti yang cenderung selalu naik. Sekira sepuluh tahun lalu, anda masih bisa membeli rumah di Balikpapan seharga tiga ratus juta rupiah.

Namun sejak wacana pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur, harga properti kawasan tersebut naik dengan cepat (walaupun belakangan mendadak lesu akibat pandemi). Sama seperti tanah atau rumah yang aksesnya melewati jalan bypass atau jalan tol, harganya niscaya akan melambung.

Namun faktor utama yang menyebabkan harga properti terus naik adalah perihal kelangkaan. Sejumlah besar tanah dikuasai sejumlah kecil pemodal untuk dimanfaatkan sebagai pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, lahan produktif, dan lain-lainnya, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka.

Setidaknya pada awal 2019 lalu, tercatat lima perusahaan pengembang menguasai pembangunan 28 titik kota di area Jabodetabek. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 71% tanah di seluruh daratan di Indonesia dikuasai korporasi kehutanan. Sisanya, 23% tanah dikuasai korporasi perkebunan berskala besar, konglomerasi, dan sisanya dimiliki masyarakat.

Semakin langka, akan semakin mahal, dan semakin tak terbeli. Inilah masalah perumahan kita. Pilihan bagi kelas menengah ke bawah adalah meminggirkan diri atau terpinggirkan. Kelas menengah yang bekerja di Jakarta umumnya punya pilihan yang lebih baik.

Mereka rela membeli property di “pinggir,” katakanlah Bekasi, Depok, Tangerang dan sekitarnya agar tetap bisa kerja di Jakarta. Persis seperti si tokoh utama dalam Strangers from Hell yang terpaksa memilih Kos-kosan Eden di pinggiran kota karena keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, bagi kaum miskin seringkali solusinya adalah penggusuran. Syukur-syukur dapat ganti rugi yang layak. Pada akhirnya tetap harus minggir dari pusat kota, atau malah terpaksa pulang ke desa. Belakangan, ketika di kota tak ada lagi pekerjaan tersedia karena COVID-19, sebagian penduduk memilih pulang ke desa mengejar “kepastian ekonomi.”

Kemiskinan dalam Strangers from Hell direpresentasikan oleh orang-orang yang menghuni kos-kosan. Tersirat kesan bahwa kos-kosan adalah tempat tinggal orang-orang kere dan tertekan, yang bekerja hingga kelelahan fisik dan mental. Kelelahan yang tidak terobati karena kondisi tempat tinggalnya yang jauh dari kenyamanan.

Penduduk kota Seoul yang lebih makmur dalam serial ini menilai penghuni kos-kosan sebagai orang-orang yang kepepet, hidupnya tidak stabil, dan dengan begitu mudah melakukan hal-hal tak terduga yang menjurus pada kejahatan. Keterbatasan ekonomi serta bangunan kos yang gelap nan muram punya andil dalam membentuk citra antagonis para penghuninya. Sebuah persepsi yang memperlebar jurang kesenjangan.

Tidak persis sama memang, tapi bangsa kita juga mengalami kesenjangan serupa. Meski tidak ada sentimen terhadap penghuni kos secara spesifik, namun persepsi negatif terhadap warga miskin masih dapat kita rasakan. Warga miskin sering dianggap biang kekumuhan, penyakit, banjir, kebodohan, hingga kejahatan, tanpa berusaha menyadari problem struktural yang mendasarinya. Dan tanpa sengaja kita mereduksi nilai-nilai mereka sebagai manusia.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sepintas ini tampak sebagai solusi bagi masalah perumahan kita, namun masyarakat mulai bertanya-tanya .

Gambarannya, Tapera adalah semacam investasi wajib yang dibebankan kepada pegawai di pemerintahan dan swasta yang digunakan untuk membeli rumah. Pegawai pemerintah agaknya tidak bisa menolak karena toh gaji mereka memang sudah dikelola oleh pemerintah. Namun bagi perusahaan swasta dan pekerjanya, ini adalah beban baru. Apalagi situasi seret akibat pandemi seperti saat ini, iuran wajib sekecil 3% saja sudah cukup untuk jadi beban pikiran.

Rasanya lebih mudah membayangkan pegawai pemerintahan untuk menyisihkan uangnya secara mandiri untuk membeli rumah. Begitu pula pekerja swasta yang sudah masuk golongan kelas menengah. Hanya butuh nalar ekonomi yang lumayan untuk menyisihkan pendapatan untuk menabung atau berinvestasi. Pun sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas ini dalam berbagai bentuknya.

Bagi kelas menengah yang menerima gaji setiap bulan, iuran wajib ini mungkin tidak terlalu sulit disiasati. Namun bagaimana dengan mereka yang belum punya penghasilan yang tetap? Pekerja kreatif, pedagang kecil, sopir ojek online, dan lain-lainnya, yang lebih sulit jalannya untuk punya tempat tinggal yang layak, mestinya diberikan perhatian lebih. Kecuali jika tujuannya memang bukan mengatasi masalah perumahan.

Sebagian masyarakat juga skeptis dengan program ini, mengingat penyelenggaraan BPJS yang masih acakadut di berbagai lini. Ketakutan atas 3% gaji yang terbuang mubazir itu nyata adanya.

Jadi, apakah Tapera mampu menjadi sebuah solusi? Mungkin iya, sebagai solusi likuiditas keuangan pemerintah, tapi sepertinya bukan solusi yang baik bagi masalah perumahan kita.

Pemerhati pendidikan dan ketenagakerjaan. Saat ini sedang sibuk bermusik dan menulis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.