OUR NETWORK

Sikap Presiden Untuk Pilgub Jawa Timur

Anggapan lain bahwa kemungkinan Pilgub Jawa Timur adalah sebagai uji coba politik 2019 untuk melihat sejauh mana Nahdatul Ulama dan PKB mampu mengarahkan massanya kesalah satu calon.

Pertarungan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan senantiasa menyajikan spekulasi yang cukup ketat. Kedua Calon Gubernur berlatar belakang yang sama dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Khofifah Indar Parawansa adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU dan Saifullah Yusuf merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan sekarang masuk di dalam Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal ini, menjadi wajar jika sosok Calon Wakil Gubernur yang mendampingi kedua calon gubernur tersebut memiliki peran besar dalam meraih dukungan suara dari masyarakat.

Emil Dardak yang memang memiliki latar belakang yang sama dengan Khofifah, yaitu berasal dari kalangan Nahdliyin. Emil juga pernah menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) di Jepang. Lalu Puti Guntur Soekarno Putri adalah anggota DPR RI dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tetapi bagaimana peran Presiden Jokowi dalam melihat Pilgub Jawa Timur, karena memang Jawa Timur adalah sebagai barometer kesuksesan Pilpres tahun 2019 dan menjadikan perhatian dari kalangan dari elite Politik dengan melihat Jawa Timur menjadi lumbung suara Pilpres 2019.

Tanggal 27 Juni 2018 menjadi penetapan oleh KPU RI sebagai tanggal pencoblosan pilkada serentak tahun 2018. Sebanyak 171 daerah yang mengikuti pilkada 2018 dan lebih besar dari pilkada di tahun sebelumnya. Berbagai daerah tersebut telah meliputi 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Dengan banyaknya daerah yang menjalankan pilkada serentak tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi kekerasan serta berbagai ancaman yang bisa menggunakan isu suku, agama, ras atau golongan. Dalam dunia politik tentunya hal tersebut akan sangat cepat untuk perluasannya.

“That is, aspects of the ideology a party had when it was founded persists even after the conditions in which it developed have changed, and the party’s history shapes how it adapts when it is able to do so” (Ware, 1996:18). Dalam hal ini sebagai sebuah partai politik dengan berbagai pergerakan untuk upaya memerintah dan mendapatkan kekuasaan secara legal di dalam pemilu yang sah dan bersih.

Di lain sisi masyarakat hanya sekedar menerima informasi tanpa mengetahui secara kritis untuk memilih dan menyaring berita-berita tersebut. Terkikisnya budaya kritis yang menjadikan penyebab uatam masyarakat sangat rentan untuk tergiring isu-isu negatif. Lalu perlu adanya kesadaran akan bersama untuk membentuk upaya penjagaan dalam momentum Demokrasi tanpa adanya kebencian politik yang mengandung SARA.

Akan tetapi terlepas dengan strategi masing-masing yang berbau positif atau negatif tentunya di harapkan perpolitikan di Indonesia harus terjaga dengan aman dan nyaman. Dalam pemilihan pemimpin harus melihat adakah di antara para calon pemimpin itu yang memiliki kerahiman dan utamanya pemimpin yang dekat dengan rakyatnya serta memiliki belas kasih.

Di Jawa Timur misalnya dalam proses penentuan calon Kepala Daerah dan membangun koalisi dalam Pilkada, partai-partai politik umunya memakai tiga pertimbangan penting seperti melihat elektabilitas calon Kepala Daerah yang akan diusung. Yang kemudian memunculkan nilai variebel penting yang menjadi dasar partai dalam memberikan rekomendasi. Partai politik juga sadar akan hal popularitas calon terlebih untuk menentukan hasil akhir pilkada daripada mesin partai.

Melalui tingkat kedekatan terhadap partai yang rendah di Indonesia dan keanggotaan partai yang sangat minimalis, politik elektoral kita lebih terpengaruh oleh magnet elektoral calon yang diusung partai ketimbang partai.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan efek dari elektabilitas yang kuat menjadikan partai sering memberikan tiket kepada calon yang bukan berasal dari partai ketimbang kadernya sendiri. Faktor itu yang kemudian membuat koalisi linier Pilkada dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Variebel baru dan aktual kian memunculkan pengaruh Pilkada serentak 2018 yang sebelumnya sebagai faktor elektabilitas cenderung mendominasi dalam pertimbangan partai dalam menentukan pilihan.

Apabila faktor Pilpres 2019 dianggap penting dalam mendesain koalisi Pilkada, maka kemenangan calon dalam Pilgub akan berkorelasi antara hasil Pilkada dengan Pilpres maupun pemilu Legislatif. Karena memang secara psikologis hasil Pilkada akan mempengaruhi dalam hal kesiapan dan kepercayaan diri masing-masing partai dan bakal Capres dan Cawapres.

Lampu Hijau Jokowi

Hasil Pilkada 2018 yang terutama di Provinsi Jawa Timur akan terlihat sebagai indikator sukses untuk awal jelang pesta demokrasi di tahun 2019. Karena memang Pilgub Jawa Timur menjadi barometer Pilpres yang akan menjadi perhatian dari kalangan elite dalam rangka meraih kesuksesan di pemilu serentak 2019. Secara rasa nasional dan partai-partai bakal Capres akan memanaskan mesin politiknya dengan menunggangi calon kepala daerah 2018 ini.

Ketika Presiden Jokowi memberikan isyarat kepada Khofifah untuk maju sebagai Cagub Jawa Timur telah memperlihatkan bahwa spekulasi perhitungan politik terhadap manuver Presiden yang viral di dunia maya. Pemberian restu tersebut membaca sinyal bahwa Jokowi pun siap apabila berhadapan dengan Megawati di lapangan Pilpres 2019. Karena memang sepenuhnya Jokowi tidak menutup kemungkinan jika tidak harus selamanya tergantung kepada belas kasihan dari PDI-P dan mampu menggalang kekuatan untuk merebut tiket pencalonan dirinya lewat parta-parta di luar PDI-P.

Di lain sisi menyebrangnya Emil Dardak dari kursi jabatan Bupatinya untuk kursi Cawagub mendampingi Khofifah yang menimbulkan tugas baru di politik karena suasana yang tidak nyaman. Suasana kian campur aduk ketika secara terbuka dan cukup demonstratif Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Khofifah. Ada yang beranggapan memang hubungan SBY dan Megawati tidak cukup baik dan langsung saling bermanuver.

Anggapan lain bahwa kemungkinan Pilgub Jawa Timur adalah sebagai uji coba politik 2019 untuk melihat sejauh mana Nahdatul Ulama dan PKB mampu mengarahkan massanya kesalah satu calon. Apabila Syaiful-Anang yang menang, maka soliditas itu masih ada. Tetapi jika Khofifah-Emil yang menang, maka anggapan bahwa daya jual Nahdhatul Ulama dan PKB sebagai sebuah organisasi politik dan organisasi sosial-agama akan turun di mata Jokowi.

Membaca peta pilpres 2019 lewat Pilgub Jatim tentu akan terlihat lebih mudah dibaca ketika partai lain telah memberikan pilihannya. Akan tetapi masih ada manuver dari Gerindra-PKS-PAN-PPP yang akan mencoba membangun poros baru dengan menampilkan calonnya sendiri. Dan hal tersebut juga tidak akan berpengaruh juga terhadap konstelasi kekuatan dua kubu favorit di Pilgub Jawa Timur. Akan berbeda jika adanya tikungan dari poros Prabowo jika memutuskan dukungan pada salah satu calon yang tengah bertempur.

Mahasiswa Aktif Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…