Sabtu, Maret 6, 2021

Sexy Killers: Wajah Bisnis dan HAM di Indonesia

Saatnya Upgrade Budaya Kampus

Menurut artikel Fachrirozi dengan judul Paradigma kampus sebagai center of exelent, disana terdapat beberapa bahasan yang menarik. Beberapa bahasan tersebut adalah menjelaskan mengenai kampus...

Menjawab Radikalisme di Tubuh KPK

Di tengah gegap gempita kesuksesan KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah koruptor, ada angin tak sedap berhembus ke tubuh KPK. Sebuah...

Akar Politisasi dan Kekerasan Atas Nama Agama

Dalam konteks politik, faktor utama munculnya berbagai gerakan radikalisme agama yang terjadi di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, adalah kegagalan para ulama dan...

Apa Strategi Garuda Indonesia?

Tahun 2019 ini, publik dikejutkan dengan sederet kasus yang menimpa Garuda Indonesia. Pertama, kasus kartu menu bertulis tangan yang membuat Garuda Indonesia merilis larangan...
Muhammad Alfy Pratama
Konsultan Hukum Binsis dan HAM

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 silam, publik dihebohkan oleh sebuah film dokumenter berjudul ‘Sexy Killers’ yang diproduksi oleh WatchDoc.

Sexy Killers mengungkap fakta tentang dampak buruk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh perusahaan dibidang penambangan Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Tentunya film ini merupakan sebuah karya komprehensif yang mampu mengungkap beberapa cerita kelam di balik aktifitas perusahaan yang ada di Indonesia yang selama ini jauh dari pemberitaan.

Permasalahan tentang dampak buruk HAM perusahaan telah menjadi perhatian serius Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan oleh karena itu pada tahun 2011 Dewan HAM PBB mengesahkan sebuah dokumen blueprint yaitu Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs).

Pemerintah Indonesia turut mendukung keberadaan UNGPs dengan menyusun Panduan Nasional tentang bisnis dan HAM yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu pada tanggal 16 Juni 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RANHAM) tentang Bisnis dan HAM. Dokumen RANHAM tersebut merupakan sebuah langkah positif dari KOMNAS HAM untuk menyusun strategi kebijakan dalam rangka melindungi HAM dari dampak buruk perusahaan.

UNGPs secara langsung mengatur tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang terikat bagi seluruh perusahaan, baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta menuntut perusahaan untuk dapat mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana cara mereka mengatasi dampak HAM melalui langkah-langkah efektif dengan melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia/ Human Rights Due Diligence.

Prinsip 15 UNGPs menyatakan bahwa “untuk memenuhi tanggung jawab menghormati HAM, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan keadaan mereka, termasuk melakukan proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia”.

Apa Itu Uji Tuntas HAM?

Uji tuntas HAM adalah tentang proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana cara mereka utuk mengatasi dampak buruk terhadap HAM. Setidaknya terdapat beberapa hal mendasar yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam uji tuntas HAM yaitu :

Pertama; perusahaan melakukan identifikasi dampak aktual dan potensial untuk menilai dampak HAM yang akan terjadi melalui penyelidikan terhadap kegiatan operasional perusahaan, baik sebelum dan sesudah kegiatan, serta meninjau aspek hubungan bisnis seperti tentang penggunaan tenaga kerja, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham hingga ke afiliasi, subkontraktor, dan pemasok untuk memperkirakan, mengevaluasi.

Mengukur tingkat kemungkinan dan keparahan potensi dampak HAM yang akan terjadi. Dalam hal perusahaan juga harus melibatkan konsultasi efektif dengan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak HAM dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kedua; hasil penilaian yang dilakukan harus dirumuskan, diintegrasikan dan diimplementasikan baik untuk mencegah, mengurangi atau merubah kebijakan yang berpotensi atau telah berdampak buruk pada HAM. Misalnya temuan dalam konteks tenaga kerja dan operasional maka menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Operasional untuk mengambil tindakan.

Ketiga; membuat kebijakan pemulihan yang efektif, salah satunya dengan cara menyediakan mekanisme pengaduan internal bagi mereka yang berpotensi terkena dampak HAM.

Keempat; memberikan informasi hasil uji tuntas HAM yang telah dilakukan kepada pemangku kepentingan termasuk kepada publik tentang penilaian dan cara perusahaan mengatasi risiko dampak buruk HAM.

Kelima: melakukan pelacakan dan pemantauan untuk menentukan apakah uji tuntas HAM telah dilaksanakan secara optimal serta mengukur efektifitas penerapan kebijakan HAM apakah telah mampu untuk merespons dampak HAM. Karena penghormatan HAM tidak hanya sebatas uji tuntas tapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan efektif.

Tantangan Indonesia Kedepan

Indonesia berada pada fase penting untuk efektivitas pelaksanaan UNGPs dan sudah seharusnya menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Mewajibkan perusahaan untuk melaksanaan Uji tuntas HAM harus menjadi agenda prioritas menyusul maraknya kasus-kasus dampak buruk HAM yang terjadi, sebab berdasarkan laporan tahun 2017 yang dirilis oleh KOMNAS HAM terdapat 2.136 berkas pengaduan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang beberapa diantaranya disebabkan karena aktifitas perusahaan seperti; konfik lahan, sengketa ketenagakerjaan, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Negara sebagai subyek utama hukum HAM internasional memiliki kewajiban untuk menjabarkan lebih jelas bahwa perusahaan akan menghormati HAM dengan mengambil langkah-langkah yang efektif.

Secara khusus, Negara harus menggunakan instrumen hukum nasional untuk mengatur beberapa hal diantaranya: (i) mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM dan melaporkan keefektifannya secara periodik; (ii) menerapkan sanksi baik pidana/ perdata serta administrasi kepada perusahaan yang tidak melakukan uji tuntas HAM.

(iii) Mengintegrasikan bukti/ dokumen uji tuntas HAM ke dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa, persetujuan izin dan lisensi, dan syarat investasi atau bantuan Pemerintah; (iv) memastikan tugas Direksi perusahaan untuk menghormati HAM; dan (v) menegaskan eksistensi keberadaan Konsultan Hukum Binsis dan HAM sebagai profesi khusus yang memiliki kompetensi untuk membantu perusahaan melakukan uji tuntas HAM.

Negara harus mengambil langkah legislasi tersebut, karena setiap dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan sama halnya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara.

Sehingga perdebatan tentang apakah UNGPs mengikat secara hukum (legally binding) sudah tidak relevan, karena dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang HAM oleh Indonesia saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tidak adanya dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan.

Muhammad Alfy Pratama
Konsultan Hukum Binsis dan HAM
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

Tanah dan Transmigrasi

Peliknya urusan pertanahan dipadukan dengan samarnya transmigrasi di Indonesia menjadikan perpaduan masalah yang sulit diurai. Pasalnya permasalahan terkait tanah bukan sekedar konflik kepemilikan dan...

Idealisme Mati Sejak Mahasiswa, Apa Jadinya Bangsa?

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tampaknya sudah sangat sering mahasiswa mendengar slogan perjuangan tersebut. Apalagi mahasiswa dengan cap "organisatoris" dan "aktivis". Organisatoris dan aktivis adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.