Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Seberapa Setarakah Upah Buruh Di Indonesia

Berfilsafat Politik Bareng Semar?

Dalam pewayangan tentu kita tak asing dengan tokoh punakawan “Semar”. Karena merupakan tokoh asli ciptaan pujangga Jawa, maka nama Semar tidak akan ditemukan dalam...

Suku Dani Papua dalam Pusaran Stigma ‘Malu’

Artikel ini menjelaskan tentang ‘malu’ dan stigma di antara masyarakat yang melakukan diaspora pada orang-orang Papua. Jenny Munro (2015) berkali-kali dalam tulisannya mengenai papua...

Perjuangan Punk Dari London Hingga Gedung DPR

Istilah “punk” sering digunakan sesuai sifatnya yang merujuk pada suatu tingkatan aktivitas. Analisis-analisis akademis tentang fenomena punk kini menunjukkan pula perluasan kajiannya, sehingga lahir...

WHO, Keraguan Global, Potensi Proteksionisme

Setelah berulangkali melempar kritik kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memutuskan hubungan kerjasama AS-WHO pada akhir Mei. Dimulai dari...
Deni
Saya seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) jurusan Teknik Elektro Industri Kelas Kerja Sama PLN berasal dari Banyuwangi

Peringatan hari buruh internasional. Hari buruh merupakan hari libur di Indonesia setiap tanggal 1 Mei. Hari sebagai bentuk perayaan bagi kontribusi para buruh bagi pembangunan ekonomi bangsa, dan untuk memberikan kesempatan bagi para buruh mensuarakan hak-hak mereka yang belum mereka peroleh dan masih diperjuangkan.

Kesejahteraan buruh dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi mencuatnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang berisi tentang Pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan penolakan para buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Ia menyebut adanya tujuh alasan terkait penolakan tersebut.

“Satu, upah tidak dibayar ketika buruh melakukan kegiatan serikat pekerja,” katat Iqbal di Jakarta, 3 tahun silam.

Selain itu, kenaikan upah minimum yang didasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, berarti kenaikan upah minimum tidak lebih dari 10 persen setiap tahunnya. Iqbal mengaku, kebutuhan buruh selalu dinamis mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Hal lain yang juga disorot dari PP pengupahan ialah adanya sanksi administrative yang diberikan bagi pengusaha yang tidak membayar upah.

Iqbal menilai, skemat tersebut bertentang dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana sanksinya adalah pidana.

PP Nomor 78 Tahun 2015, menurutnya tidak lagi mengatur peran negara dalam melindungi warganya terkait pemberian upah yang layak.

Terlebih mekanisme pengupahan di Indonesia selama ini menggunakan sistem upah murah yang justru memiskinkan buruh Indonesia.

“Pemerintah terlalu memberi keistimewaan pada buruh asing. Mereka dibayar dengan mata uang asing yang besarannya mengikuti kurs terkini. Ini berarti upah buruh asing jauh lebih dari pada upah di negeri sendiri,” katanya.

Dilansir di www.tribunnews.com dalam menyambut hari buruh nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut tiga hal dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

“Ada tiga hal yang diminta dalam revisi PP tersebut. Satu, mengembalikan hak berunding serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah minimum,” seru Presiden KSPI, Senin(29/4/2019).

Tuntutan kedua, lanjutnya, yakni mencabut formula penentuan kenaikan upah minimum selama ini bersandar pada inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Pada PP tersebut, tertulis bahwa kenaikan upah akan sebanding dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi negara.

Jika kita analisa, perbandingan antara hasil yang didapatkan pengusaha dengan hasil yang didapatkan para buruh sangat berbeda. Keuntungan perusahaan sering kali diabaikan oleh pengusaha untuk memberi bonus kepada buruh atas kinerjanya. Dengan adanya PP ini buruh akan semakin ditindas karena pengusaha memiliki wewenang atas pengupahan karena PP berlandas pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, buruh ingin pemberlakuan upah minimum sektoral secara menyeluruh, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota,” lanjut dia.

Dalam kutipan Ketua Harian KSPI Rusdi di sebuah hotel, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/04/2019). Menurut Rusdi, sistem honorer merupakan perbudakan gaya baru, khususnya yang dilakukan pemerintah.

Rusdi memberikan contoh pegawai honorer yang bekerja di Pemda Banyuwangi selama 24 tahun bernama Itong.

“Itong itu sudah bekerja 24 tahun di Banyuwangi dengan gaji Rp 300 ribu, status masih honorer. Coba bayangin, honorer sampai 24 tahun enggak diangkat-angkat,” ungkap Rusdi.

Rusdi mengisahkan, sebelumnya pemerintah dan DPR ingin menandatangi perjanjian pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai tetap, namu hingga sekarang belum terealisasi.

Oleh sebab itu, KSPI kembali mencuat isu pengangkatan pegawai honorer, outsourching, dan magang, menjadi pegawai tetap.

Upah minimum sering mengacu dengan kestatusan pegawai dalam bekerja. Kalau dalam pemerintah pegawai honorer tidak diperhatikan upahnya apalagi dengan nasib buruh yang bekerja di swasta. Apalagi pekerja swasta, perusahaan memiliki wewenang seenaknya dalam memperkejakan buruhnya lebih dari  8 jam.

Ketiga revisi yang dinyatakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi terkait revisi PP 78/2015 tentang pengupahan tersebut. Dengan begitu, KSPI akan menyuarakan hak suaranya akan dilaksanakan pada saat perayaan May Day pada 1 Mei.

Di samping itu, Said menyebutkan, serikat buruh juga mengajukan beberapa permintaan tambahan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Salah satunya, meminta pengadaan daycare di perusahaan menengah atas bagi buruh wanita bergaji UMR untuk bisa menitipkan anaknya pada saat bekerja.

Apabila persetujuan ini di setujui, para istri tidak bakal bingung akan nasibnya anaknya ketika dia bekerja. Anaknya mendapat hak asuh oleh perusahaan sehingga kesejahteraan akan semakin terasa bagi kaum para buruh Indonesia.

KSPI mengapresiasi dan berterimakasih kepada Presin Jokowi yang menyetujui adanya revisi PP 78 Tahun 2015.

Setiap tahun kaum buruh diseluruh dunia memperingati May Day dengan melakukan aksi untuk kesejahteraan para buruh sesuai dengan UU yang berlaku. May Day merupakan simbol perjuangan serikat buruh untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga dalam peringatan May Day pada tanggal 1 Mei berlangsung secara damai dengan suka ria agar kedepannya buruh semakin sejahtera dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Pemerintah agar lebih berpihak pada buruh, agar lebih peduli akan upah yang diberikan kepada buruh.

Semoga Indonesia lebih baik dan maju. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara yang adil dan makmur kedepannya.

Deni
Saya seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) jurusan Teknik Elektro Industri Kelas Kerja Sama PLN berasal dari Banyuwangi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Seharusnya Perempuan Merdeka Sejak Usia Dini

Gender memberikan dampak yang berarti sepanjang jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi karena diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam awal kehidupan, konsep kesetaraan bahkan pengetahuannya...

Disleksia Informasi di Tengah Pandemi

Perkembangan teknologi yang sudah tak terbendung bukan hal yang tabu bagi semua orang saat ini. Penerimaan informasi dari segala sumber mudah didapatkan melalui berbagai...

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.