Sabtu, Oktober 31, 2020

Sang Habib dan Kebebasan Kita

Historiografi Gerakan 30 September1965 dalam Pandangan Asvi Warman Adam

Setelah lebih dari setengah abad peritiwa kelam bangsa ini berlalu, historiografi  terhadap peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) terus mengalami perkembangan yang...

Fundamentalis, Mereka yang Merasa Terasing

Di panggung dunia ini, manusia terdampar sebagai seorang yang dengan kesadaran dan kebebasannya harus memahami siapa dirinya sebenarnya. Dunia menggambarkan keterpisahan, ketidakadilan, dan kecemasan...

Menyoal UU MD3 DPR, Mengerikan?

Sudah dua hari belakangan ini rumah Pak Widjojo terlihat sepi tak berpenghuni. Lima puluh meter arah timur dari rumah Pak Widjojo - ada sebuah...

Kepala Daerah Karantina Wilayah, Siapa yang Salah?

Kalangan analis memperkirakan pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 akan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya menjelang akhir April dan awal Mei. Perkiraan itu bisa saja...

Skandal dugaan chat mesum yang melibatkan Habib Rizieq Shihab tengah jadi perbincangan hangat belakangan ini. Hal itu karena tidak hanya terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, namun juga terkait motif politik yang berada di belakangnya serta integritas sistem peradilan kita menyikapinya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa terdapat motif politik dalam menggunakan kasus ini untuk menjatuhkan citra Front Pembela Islam secara umum dan Habib Rizieq secara khusus.

Secara hukum, kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan bahwa apakah Habib Rizieq benar merupakan orang yang melakukan chat tersebut. Kita harus mengikuti prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus itu. Tidak mungkin bagi kita untuk mengelak dari kasus itu dibuat sebagai balasan dari tindakan FPI yang merupakan salah satu motor penggerak dalam Aksi Bela Islam yang berhasil mengalahkan Ahok dalam Pilkada DKI silam.

Dalam praduga yang baik, kita harus menghormati keyakinan anggota FPI bahwa chat itu palsu dalam upaya untuk menjebak dan mencemarkan nama baik Habib Rizieq. Di sisi lain, jika pun chat itu memang benar adanya dilakukan oleh Habib Rizieq, maka dalam konotasi hak asasi, telah terjadi pelanggaran privasi terhadap seorang sosok Rizieq Shihab. Pelaku yang menyebarkan konten chat tersebut, jika pun telah dipastikan kebenaran isinya, merupakan pihak yang bersalah dalam pandangan hukum.

Akan tetapi, bukan itu inti masalahnya. Kasus chat mesum yang terjadi saat ini pada dasarnya tidak lagi membahas apakah benar atau tidaknya chat tersebut dilakukan oleh Rizieq Shihab. Diskusi yang kita harus lakukan sekarang adalah terkait dasar hukum yang dipakai dalam kasus ini, yakni Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

***

Cukup ironi melihat kasus yang menggunakan undang-undang tersebut kini melibatkan salah satu tokoh dari organisasi yang dulu mendukung mati-matian penetapannya, yakni FPI. Seakan-akan pelaku yang menyebarkan konten chat mesum yang diduga dilakukan oleh Habib Rizieq ingin menyeret FPI ke dalam dilema untuk menentang undang-undang itu untuk menjerat pimpinannya. Kita tidak boleh lupa bahwa FPI lah dulu yang menekan habis peradilan untuk menjadikan UU no. 44 tahun 2008 itu untuk menjerat Ariel.

Harus menjadi catatan bahwa UU no. 44 tahun 2008 dapat menjadi alat bagi kaum fundamentalis untuk melaksanakan agendanya dalam mewujudkan “Indonesia Bermoral”. Alih-alih menciptakan masyarakat yang bermoral, penggunaan UU tersebut tidak lebih sebagai bentuk pembatasan kebebasan individual. Mungkin bahasa yang lebih kasarnya, UU tersebut telah memfasilitasi negara dan institusi hukum untuk melakukan “pemerkosaan” terhadap hak-hak individual warga negaranya.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 44 tahun 2008 disebutkan bahwa setiap orang pada hakikatnya dilarang membuat konten yang bersifat pornografi terkecuali untuk konsumsi pribadi. Pengecualian itu dapat dilihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 tentang penjelasan terhadap UU yang dimaksudkan. Kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Pada skandal seks Ariel silam, pengadilan menetapkan bahwa Ariel Peterpan telah bersalah karena menyebarkan dan membuat tayangan pornografi pada 2011. Hal ini tentu aneh mengingat bahwa pada Juni dan Juli 2010 polisi telah menemukan dan menahan pengunggah-pengunggah awal konten tersebut.

Alhasil tercipta suatu legal precedent mengenai penafsiran mengenai pasal 4 ayat 1 itu. Sekalipun telah dinyatakan bahwa seseorang tidak bersalah jika konten pornografi yang dibuat hanya untuk kepentingan pribadi, pengadilan kita, dengan kerasnya tekanan dari kelompok-kelompok fundamentalis, dapat saja menafsirkan sebaliknya. Dalam keadaan inilah kita harus bertanya: apakah benar negara kita telah mampu menjamin kebebasan individual warga negaranya?

***
Sekalipun UU no. 44 tahun 2008 memiliki niatan dan tujuan yang baik, pelaksanaannya sejauh ini sering tidak tepat. Penerapan UU itu lebih banyak merampas kebebasan dan mungkin saja mengancam privasi individual. Diam kita atas pelanggaran kebebasan yang dilakukan oleh negara mengatasnamakan penegakan kesusilaan tanpa kita sadari mengarahkan kita kepada tirani. Secara hakikat, kita telah meniti jalan menuju neraka dengan membiarkan negara melangkahi privasi individual warganya.

Ketidakmampuan peradilan dalam membedakan mana yang merupakan bagian dari ruang publik dan mana yang bagian dari ruang privasi dapat mencelakakan demokrasi kita. Ambiguitas pasal-pasal yang tercantum, ketidaknetralan peradilan dalam menghadapi tekanan kelompok fundamentalis dan diamnya negara dalam menyikapinya dapat menjerat banyak orang lewat undang-undang pornografi. Habib Rizieq merupakan salah satu contoh orang malang tersebut karena berhasil dituntut lewat undang-undang yang dulu didukung dirinya beserta FPI.

Apa yang kini terjadi pada kebebasan kita sejalan dengan perkataan tokoh Partai Buruh Britania Raya, Aneurin Bevan: “We weren’t born with liberty, we had to win it” (Kita tidak terlahir dengan kebebasan, kita harus memenangkannya). Tidak semestinya kita membiarkan negara dan kaum fundamentalis membatasi kebebasan, terutama melalui UU no. 44 tahun 2008 itu. Dari kasus chat mesum sekarang ini kita belajar, bahkan mereka yang mendukung penetapan undang-undang itu bisa saja dijerat olehnya. Kemudian, bagaimana dengan kita yang menentangnya atau yang mungkin hanya diam saja?

Apakah negara kita sebenarnya telah melampaui batasan mana yang publik dan mana yang pribadi? Apakah masyarakat kita sebenarnya telah menyerahkan dirinya kepada otoritarianisme? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting dibandingkan menyoalkan apa skandal chat mesum yang hangat saat ini benar atau tidaknya.

Quo vadis kebebasan kita?***

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

KDRT Saat Pandemi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.