Minggu, Januari 17, 2021

Sandiaga Uno Tidak Perlu ‘Syahadatkan’ Bali Melalui Pariwisata

Pandemi Covid-19 dan Ujian Literasi

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease) tahun 2019 yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kemunculan Covid-19 diduga berhubungan...

Lagi, Kemunduran Negara

Indonesia telah memasuki 20 tahun masa reformasi, namun hingga saat ini proses demokratisasi yang terjadi pasca-reformasi menggantikan rezim kediktatoran militeristik Orde Baru mengalami kemunduran. Pemerintahan...

“Kematian” Agama di Hadapan Bencana

Air mata kita seolah belum mengering karena duka bencana alam gempa bumi yang di alami NTB (Nusa Tenggara Barat) 8 September 2018 silam, kini...

Operasi Militer Tiongkok Sukses “Menghancurkan” Majapahit?

Tan Ta Sen, dalam karya ini  Cheng Ho, Penyebar Islam dari China ke Nusantara, menjelaskan dengan detail sosok Cheng Ho: dari profile hingga peran...
Rewina Pratiwi
Mahasiswa Program Studi Antropologi Budaya UGM

Tidak ada yang salah dengan ide membantu wisatawan muslim menemukan masjid dan rumah makan halal. Namun, jika gagasan mengenai pariwisata halal akan membuat eksklusifitas umat muslim dalam berwisata ke mana saja mereka pergi, perlukah?

Konsep pariwisata halal dan segala potensi yang mengikutinya tentu bukan milik Pulau Bali semata. Namun, gagasan Sandiaga Uno untuk menerapkannya di Pulau Dewata tentu tidak salah dan tidak dapat dianggap begitu saja sebagai usulan yang sembarangan.

Jika pertimbangannya adalah potensi pelabelan ‘halal’ dalam hitung-hitungan profit, barangkali memang menguntungkan. Hal tersebut lantaran Bali merupakan salah satu provinsi dengan indeks pariwisata tertinggi di Indonesia, dan jumlah kunjungan wisatawan domestiknya selalu meningkat.

Bagaimana tidak menguntungkan, ketika berbicara dalam konteks wisatawan domestik, maka yang ada dalam bayangan adalah masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sehingga, dalam hitung-hitungan profit, gagasan pariwisata halal akan menguntungkan. Belum lagi ditambah julah wisatawan asing dari negara-negara Timur Tengah dan negara lain yang mayoritas Islam.

Namun, gagasan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno saat kampanye di Bali mengenai konsep pariwisata halal tersebut tentu harus dipikirkan ulang dan mendalam. Mengapa?

Identitas Bali mengenai ‘Wisata Budaya’ 

Selama ini, orang datang berkunjung ke Bali karena Bali adalah Bali. Pulau dewata telah lama dan masih memiliki rumusan identitasnya sendiri bahkan bagaimana mereka membentuk industri pariwisatanya. Ide mengenai penerapan pariwisata halal ini akan dikhawatirkan membuat bentrokan konsep identitas.

Bentrokan identitas yang sangat mungkin terjadi adalah bagaimana nantinya elemen-elemen pariwisata yang telah lama beroperasi di Bali dengan penyesuaian-penyesuaian yang telah dilakukan sebelumnya antara penggerak pariwisata dan budaya Hindu-Bali, mengalami kegamangan arah gerak.

Tidak dapat dipungkiri jika budaya dan agama di Pulau Bali merupakan sebuah kesatuan. Di mana kekuatan Pulau Bali adalah kemesraan antara budaya tempatan dengan aturan-aturan agamanya.

Potensi Bali adalah wisata budaya. Di mana ‘budaya’ dalam konteks ini, jika kita arahkan pada pengertian kesenian, maka gambaran yang terbayang adalah kesenian Bali yang melekat dengan budaya Hindu pada umumnya di Bali. Jika konsep mengenai pariwisata halal benar-benar diterapkan, maka kesulitan-kesulita akan dialami oleh penggerak sektor pariwisata itu sendiri.

Masyarakat Bali tentu saja akan kuwalahan dengan pakaian dan makanan yang memang sejak sebelumnya, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sana. Jika jawabannya adalah dengan menghadirkan sendiri agen dan penyedia jasa layanan wisata ‘halal’ dari luar Pulau Bali, maka apa gunanya membangunnya di Bali dan tidak ada bedanya dengan menumbuh suburkan hak-hak istimewa Muslim mayoritas di manapun mereka berada.

Bentrokan konsep identitas lainnya adalah bagaimana sebelumnya, Bali telah mewacanakan ‘Ajeg Bali’ di mana identitas Bali yang diharapkan akan berdiri kokoh di tengah intensitas interaksi Bali terhadap dunia global yang tentu tidak dapat ditolak dan ditawar lagi. Sehingga, wacana baru mengenai konsep ‘halal’ seperti gagasan Sandiaga Uno akan lebih membuat kekacauan konsep yang sebelumnya telah diterapkan, dan bahkan tidak sedikit telah mengalami dinamika dan artikulasi.

Bali Masih di Indonesia

Pulau Bali itu masih di Indonesia, dan masyarakat Bali masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga, kondisi tersebut mendukung sikap mengerti bahwa kebutuhan wisatawan terhadap tempat ibadah hingga preferensi makanan akan beragam. Utamanya adalah wisatawan muslim yang bagaimana tidak, Bali sebagai destinasi populer baik di kancah domestik, tentu tidak mungkin tidak menerima banyak kunjungan wisatawan muslim.

Sehingga, sebenarnya Bali telah terbiasa dengan hal tersebut. Belum lagi banyaknya pendatang dari Pulau Jawa—khususnya Jawa Timur, yang datang ke Bali dan pekerja di sektor informal pariwisata.

Menyediakan jasa pariwisata hingga membuka rumah makan. Sehingga, kekhawatiran tidak tersedianya pangan halal dan tempat ibadah di jantung pariwisata Bali seperti Denpasar dan Nusa Dua, adalah hal yang sedikit dilbih-lebihkan. Malahan, secara gagasan non konseptual, Bali sudah ramah terhadap pengunjung-pengunjung muslim. Maka barangkali Sandiaga Uno hanya menggagas konsepnya saja, secara praktik hal tersebut telah cukup terjadi di Bali.

Pasar Islami atau Mengislamkan Pasar?

Gagasan Sandiaga Uno sebenarnya berdiri di antara dua hal tersebut. Pertama, gagasan mengenai pariwisata halal adalah inovasi pariwisata dalam mebangun pasar dengan interaksi-interaksi bisnis yang islami atau sebuah usaha mengupayakan sebuah islamisasi pasar?

Dalam bentuknya yang lain, ide mengenai pariwisata halal adalah sebuah bentuk komodifikasi Islam. Pemanfaatan besar-besaran mengenai potensi religious resurgence atau kebangkitan agama—di mana agama dipakai secara praktis dalam urusan ekonomi. Sehingga, agama dapat dilihat sebagai urusan yang diobjektivikasi dan dilihat sebagai komoditas ekonomi.

Hal ini tentu tidak dapat dihindari. Barangkali terhitung sejak akhir masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, industri Islam mengalami kebangkitan. Ketika identitas agama semakin diberikan keluesan tampil di muka publik, begitu pula dengan Islam yang mengawalinya dengan merambah sektor jilbab dan mukenah.

Budaya popuer yang Islami mulai naik daun dan diminati. Maka, ketika di masa Indonesia kontemporer bahkan sektor pariwisata harus menyediakan pemenuhan akan kebutuhan ‘halal’, bukan hal yang sama sekali mengejutkan.

Namun, mari kita pikirkan ulang saja. Jika gagasan pariwisata halal hanya diperlukan untuk memberikan bantuan lokasi tempat ibadah dan rumah makan halal, apakah hal tersebut benar-benar sedang di butuhkan? Saya rasa, tidak seharusnya masyarakat Muslim mayoritas semakin dimanja dan selalu dibantu dalam urusan-urusan memperkuat dan menjaga keimanan. Apalagi, jika berkunjung ke destinasi wisata bukan mayoritas Muslim adalah atas dasar keinginan pribadi masing-masing.

Sumber gambar: https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id

Rewina Pratiwi
Mahasiswa Program Studi Antropologi Budaya UGM
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

Ihwal Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu diskursus dalam filsafat yang paling banyak dibahas, bahkan menjadi topik utama dalam dunia global saat ini. Para filsuf sejak zaman...

Soe Hok Gie, Perihal PKI dan Humanity

Soe Hok Gie sendiri adalah salah satu tokoh kunci dalam gerakan anak muda yang kemudian berujung dengan kejatuhan Orde Lama. Ia memainkan peran yang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.