Sabtu, Oktober 24, 2020

Sampai Kapan Lenyap dari Perhatian Publik?

Mendadak Ahli dalam Segala Bidang

Jujur saja, ada kebanggaan dalam hati melihat perkembangan kecerdasan manusia Indonesia. Belakangan, kebanyakan manusia Indonesia terlampau cerdas, yang imbasnya adalah tanggap dalam menanggapi segala...

Mengembangkan Karakter Kewirausahaan Pemuda Desa

Terbitnya UU Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui...

Menjadi Indonesia

Menjadi Indonesia adalah menjadi politik. Sebab, Indonesia direbut secara politik. Dan dalam politik, kita selalu proses untuk menjadi. Proses kemenjadian dalam konteks sebagai warga...

Memaksimalkan Ruang “Windows of Death” Tsunami

Tsunami baru saja terjadi kawasan Selat Sunda. Kawasan pantai di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung diterjang oleh air laut. Tsunami ini diduga kuat dipicu...
muhammadfaizurrahman
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret

Problematika tentang hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan terus bertahan dan berlipat ganda. Jika kita telisik lebih dalam lagi, problem hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan masih konsisten belum berhasil terselesaikan sejak bertahun-tahun lamanya. Hingga saat ini kita lihat masyarakat solid untuk terus menuntut hak-haknya, solidaritas pun datang dari berbagai elemen masyarakat.

Permasalahan yang menyangkut hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan tampaknya luput dari perhatian publik. Media-media konvensional memang lebih banyak menampilkan permasalahan makro yang berkaitan dengan elit-elit politik, apalagi selama masa pemilu 2019 ini berlangsung.

Akan tetapi, masyarakat bawah yang terpinggirkan bersama kelompok advokasi memainkan gerak tersendiri. Mereka adalah masyarakat yang menjadi korban dari ketidakjelasan penyelesaian masalah terkait hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan.

Masyarakat terus dihadapkan dengan ketidakjelasan hukum, kebijakan, serta keberpihakan pemerintah. Pembangunan seringkali tidak memperhatikan dampak bagi lingkungan sekitar. Masyarakat setempat tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu guna mencari solusi yang tepat bagi semua pihak. Hal ini dalam prosesnya yang menyebabkan kecurigaan di dalam masyarakat, karena tidak terlihat niat baik pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk mengikutsertakan pertimbangan masyarakat dalam penetapan kebijakannya.

Transparansi yang seringkali diabaikan menggambarkan keberpihakan pemerintah bukan kepada rakyat kecil, tetapi kepada para korporasi atau permainan politik tertentu dibelakangnya. Pemerintah seakan tunduk pada kepentingan korporasi dan tidak memberikan solusi terbaik bagi rakyat kecil. Akibatnya, hanya mereka yang berduit yang diuntungkan. Mungkin memang benar, bahwa negara merupakan ekspresi dan wajah dari kapitalisme.

Masalah perebutan ruang kota kian marak terjadi, melibatkan rakyat kecil yang selalu menjadi korban dari ketidakjelasan hukum serta kebijakan. Kota menjadi wajah yang tidak humanis untuk ditinggali, pasalnya kota seakan hanya menyediakan tempat bagi orang-orang berduit, padahal bisa jadi mereka yang terpinggirkan merupakan masyarakat asli daerah tersebut.

Dalam perebutan ruang kota, rakyat kecil seringkali yang diabaikan kepentingannya. Mereka hidup dalam sebuah ketidakpastian, harus siap siaga berpindah tempat tinggal ketika lahannya diambil atas nama pembangunan yang seringkali tidak humanis. Kota yang erat maknanya dengan perkembangan industri seakan tidak menyediakan tempat untuk rakyat kecil.

Purnawan Basundoro dalam disertasinya yang kini telah diterbitkan menjadi buku menceritakan tentang perlawanan rakyat miskin dalam perebutan ruang kota di Surabaya tahun 1900-1960. Sebagai daerah yang ramai dengan perdagangan, Surabaya mengalami perkembangan pesat terutama dalam industrialisasi. Pada masa itu penguasaan tanah di Surabaya dikuasai oleh tiga golongan, pemerintah pusat atau pemerintah kolonial, swasta atau partikelir, dan pemerintah Surabaya yang waktu itu merupakan kotamadya (gemeente) sebagai realisasi dari UU desentralisasi.

Dengan pola penguasaan tanah tersebut rakyat miskin di Surabaya pada waktu itu tidak mendapatkan ruang atau tempat untuk tinggal. Padahal disamping itu industrialisasi yang berkembang pesat menyebabkan arus migrasi dari desa ke kota terjadi begitu deras. Orang-orang berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, sedangkan penduduk asli yang waktu itu bekerja di sektor pertanian kian terpinggirkan.

Problematika dan pola yang digambarkan Purnawan Basundoro di Surabaya sangat sering kita temukan dalam beberapa peristiwa yang terjadi sekarang ini. Hak dasar warga negara untuk hidup seringkali tidak terpenuhi oleh sebab proses pembangunan kota yang tidak lagi humanis atau memanusiakan manusia. Rakyat kecil tidak lagi dihiraukan haknya sebagai warga negara.

Begitupun dengan isu lingkungan yang terjadi karena pembangunan atau proyek bisnis korporasi dalam prosesnya tidak memperhatikan dampak lingkungan dengan serius. Masyarakat seringkali menolak karena alam yang mereka gunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari akan terkena dampak kerusakan. Lagi-lagi keberpihakan dan ketidakjelasan pemerintah setempat yang semakin memperkeruh keadaan.

Yang menjadi titik tekan dalam permasalahan hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan adalah proses yang humanis atau memanusiakan manusia. Secara paradigmatik, kita tidak dapat sepenuhnya menolak pembangunan yang merupakan bagian dari perkembangan. Akan tetapi, di Indonesia sendiri tidak dapat dijalankan dengan liberal tanpa memperhatikan hajat hidup masyarakatnya. Masyarakat butuh suatu proses yang humanis sehingga keberpihakan pemerintah jelas, memberikan ruang hidup bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tidak merusak lingkungan atau alam yang tersedia.

Berbagai permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat inilah yang seringkali luput dari perhatian publik. Pemerintah baik pusat maupun daerah pun seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah, tidak tegas bahkan tidak responsif dalam mengambil kebijakan. Dalam kontestasi pemilu baik pilkada maupun pilpres pun permasalahan ini tidak menjadi perhatian, para politisi seakan hanya membual tentang janji-janjinya.

Media konvensional yang partisan terhadap proses pemilu tidak lagi dapat diharapkan untuk membantu mengawal dan mengangkat masalah hak hidup, perebutan ruang, dan isu lingkungan ke permukaan. Pada akhirnya, masyarakat terdampak membuat propaganda medianya sendiri atau bahkan juga menggandeng media lainnya untuk mengangkat isu ini agar sampai ke khalayak publik.

muhammadfaizurrahman
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

Pesan untuk Para Pemimpin dari Imam Al Ghazali

Dalam Islam, pemimpin mempunyai banyak istilah, di antaranya, rain, syekh, imam, umara’, kaum, wali, dan khalifah. Istilah rain merupakan arti pemimpin yang merujuk pada...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Gerakan Mahasiswa, Belum Beranjak dari Utopia?

Sampai hari ini retorika gerakan mahasiswa agaknya belum beranjak dari utopia yang meyakini perannya sebagai agen revolusioner yang mendorong perubahan. Sering kali retorika tersebut...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.