Senin, Oktober 26, 2020

Salah Bidik Pajak Buku Elektronik

Ibu Megawati dan Model Politik Ibu Rumah Tangga

Penilaian terhadap Megawati Soekarnoputri semestinya tidak terbatas pada masa kepresidennya yang hanya setengah periode, tetapi dilanjutkan dengan kepemimpinannya pada sebuah partai yang saat ini...

Corona, Tragedi ‘Operasi Psikologis’ Kedua Era Industri

Ya, efek yang paling menjangkiti masyarakat dunia dari fenomena Virus Corona (Covid-19) adalah ketakutan. Tentu saja kita tidak akan menaifkan fakta medis dari virus...

Lagu #GantiPresiden: Jokowi Bertanya, Saya Menjawab

Saya sungguh-sungguh tak menyangka kalau pak Jokowi tertawa geli usai mendengar lagu #GantiPresiden. Dalam imajinasi saya, pak Jokowi pasti kesal, marah, geram dan tersinggung...

Norma dan Etik Kepala Daerah Menjadi Tim Sukses

Banyak Kepala Daerah terlibat menjadi tim kampanye Capres-Cawapres, baik di kubu Jokowi-Ma’ruf Amien, maupun di kubu Prabowo-Sandi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 7...
Iswanda Fauzan Satibi
Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga | Kandidat Ph.D in Library and Information Science - University of Malaya, Malaysia. | Alumnus Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Aktif sebagai akademisi di bidang perpustakaan dan informasi. Bidang yang ia tekuni adalah Information Politics, Societal Knowledge Management, dan Institutional Repository.

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik pajak barang tidak berwujud (intangible goods) tahun depan telah mendapatkan restu dari organisasi perdagangan dunia (WTO). Meskipun Moratorium WTO tentang intangible goods diperpanjang berdasarkan hasil konferensi di Argentina pada 10-13 Desember yang lalu, kegigihan pemerintah dalam membidik pajak barang tak berwujud kemungkinan akan segera terwujud.

WTO akhirnya memperkenankan pemerintah Indonesia untuk memungut bea masuk dan pajak barang tak berwujud. Namun, pungutan tersebut tidak berlaku untuk transmisi ketika proses transaksi dilakukan.

Melihat upaya pemerintah membidik pemasukan negara dari sektor digital akhir-akhir ini dapat dikatakan sangat agresif. Hal ini tidak mengherankan. Sebagian besar pengamat dan peneliti menyatakan bahwa pasar digital Indonesia memiliki daya tarik dahsyat bagi pelaku e-commerce dari berbagai belahan dunia sekalipun ekosistem digital di Indonesia belum siap sepenuhnya.

Lebih dari itu, Indonesia digadang-gadang sebagai pemain besar e-commerce berikutnya di Asia Pasific (APAC). Sebagai negara pengguna internet terbesar ke lima di dunia, setidaknya 132 juta penduduk Indonesia terhubung dengan internet. Besarnya jumlah tersebut didukung oleh penetrasi kebutuhan tak berwujud (intangible needs) yang terus meningkat di kalangan generasi zaman now.

Fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai negara dengan index perkembangan ritel terbaik di dunia (global retail development index). Lebih dari itu, market size ritel di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Tiongkok dan India.

Proyeksi pembelian atau transaksi elektronik di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Pada tahun 2016, setidaknya 24.9% masyarakat Indonesia melakukan pembelian secara online. Jumlah tersebut naik 4% di tahun ini, dan diperkirakan mencapai 43.9% pada tahun 2022 nanti.

Dari sejumlah fakta di atas, usaha Pemerintah membidik bea masuk produk tak berwujud sangat masuk akal dengan asumsi menciptakan level playing field yang sehat dan menciptakan ekosistem digital yang kuat. Namun demikian, jika alasan yang digunakan pemerintah adalah untuk mendongkrak penerimaan negara, hal tersebut kiranya tidak sepenuhnya masuk akal.

Hingga saat ini memang belum ada regulasi maupun sistem yang jelas terkait jenis barang tak berwujud yang dibidik Pemerintah. Jika buku elektronik (e-book) yang menjadi bidikan pemerintah, untuk saat ini rasanya sangat tidak tepat.

Salah Bidik

Buku elektronik merupakan salah satu barang tak berwujud yang peredarannya semakin besar di dunia. Peredaran buku elektronik memang memudahkan negara berkembang untuk mendapatkan sumber bacaan secara cepat dan efisien, baik untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan rekreatif. Jika di tahun 2013 penjualan buku elektronik global hanya sekitar 12,3%, tahun 2018 nanti diprediksi mencapai 25,8% dari total peredaran berbagai bentuk buku.

Di Indonesia, peredaran buku elektronik dalam negeri kurang dari 2% dari total penjualan buku secara keseluruhan dengan total pendapatan hanya mencapai 21 juta US$ di tahun 2017. Angka peredaran buku elektronik Indonesia diprediksi akan mencapai 14,3% dengan pendapatan sebesar 40 juta US$ dengan asumsi penetrasi pengguna mencapai 2,3% dari total populasi di tahun 2022. Sementara itu, average revenue per user (ARPU) pada segmen buku elektronik di Indonesia pada tahun ini hanya sebesar 5,53 US$.

Berdasarkan ulasan di atas, penerimaan negara dari sektor buku elektronik kemungkinan besar tidak terlalu signifikan. Harga rata-rata buku elektronik hanya berkisar antara 1 hingga 4,99 US$. Sedangkan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mensyaratkan barang 100 US$ untuk pengenaan bea masuk. Dengan demikian, hanya pemain besar yang potensial sebagai bidikan pemerintah.

Namun, agaknya dilematis jika target pemerintah adalah pemain besar seperti Google Play, Kobo, Amazon, iBook, Kindle, Scoop, dan sebagainya. Mereka akan mensiasati dengan hanya mentransmisikan konten elektronik ke dalam gadget pembaca atau pengguna layanan mereka. Jika demikian, Pemerintah akan gigit jari mengingat WTO hanya memberikan opsi untuk menarik bea masuk terhadap produk, bukan transmisi.

Merujuk pada alasan Pemerintah untuk meciptakan level playing field yang sehat, sektor penerbitan elektronik juga bukanlah bidikan yang tepat. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah pembeli hak cipta terbesar di ASEAN. Selain itu, lebih dari 40% buku yang beredar di Indonesia merupakan hasil terjemahan.

Penguatan ekosistem digital di sektor penerbitan seharusnya digarap terlebih dahulu, khususnya yang berkaitan dengan dunia akademik, sebagai pengguna publikasi elektronik terbesar, sebelum instrumentasi kebijakan pengenaan bea masuk diberlakukan.

Iswanda Fauzan Satibi
Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga | Kandidat Ph.D in Library and Information Science - University of Malaya, Malaysia. | Alumnus Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Aktif sebagai akademisi di bidang perpustakaan dan informasi. Bidang yang ia tekuni adalah Information Politics, Societal Knowledge Management, dan Institutional Repository.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.