OUR NETWORK

Saatnya Politik Hijau Indonesia Bangkit

Indonesia membutuhkan arah politik baru. Di saat krisis yang multidimensional sedang melanda Indonesia dimulai dari krisis identitas dengan maraknya kebangkitan gerakan populisme sayap kanan yang menggunakan politik identitas yang memecah, pembangunan yang timpang dan mereporduksi kemiskinan serta ketimpangan struktural antara mereka yang mempunyai alat produksi dengan mereka yang tidak memiliki alat produksi, partai politik yang jauh dari aspirasi konstituen, perampasan tanah masyarakat adat dan juga komunitas warga baik di desa serta kampung-kampung kota, kehancuran lingkungan baik karena model pembangunan dan juga pola masyarakat yang tidak ramah lingkungan serta konsumtif.

Arah politik baru ini mensyaratkan kembalinya sebuah politik aliran atau ideologi  yang telah lama redup karena politik massa mengambang yang dikembangkan oleh rezim otoritarian Soeharto selama 32 tahun membelenggu diskursus alternatif yang memberdayakan massa akar rumput menjadi mandiri. Orde baru juga  menjalankan agenda Trilogi Pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan pemerataan yang memiliki konsekuensi dari dibentuknya sebuah sistem kekuasaan politik paternalisme Negara dengan Soeharto sebagai bapak bangsa yang mendominasi masyarakat sipil. Walaupun pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup terjadi pada masa ini tetapi akibat fokus kepada pertumbuhan GDP (Gross Domestic Products) mengorbankan baik itu lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus dan juga perubahan pola hidup yang konsumtif dengan berkembangnya budaya sekali pakai buang.

Pasca-reformasi pun walaupun Rezim Otoritarian Soeharto telah tumbang tetapi jaringan-jaringan kekuasaan yang ditinggalnya masih tertanam di dalam  masyarakat sekarang ini.  Tidak jarang kita melihat bagaimana negara pasca-reformasi memproduksi dan mereproduksi tindakan-tindakan otoritarian dan represif terhadap gerakan masyarakat sipil yang membawa diskursus alternatif yang dapat mendobrak tatanan politik dan ekonomi yang berlandaskan ketimpangan atas akses politik dan ekonomi atau saya menyebutnya tatanan pro-kapital.

Dalam isu lingkungan hidup pun walaupun terdapat komitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin hilangnya praktek eksploitasi atas alam yang terus berlanjut. Sehingga  menyebabkan deforestasi, pencemaran sungai, udara dan juga kerusakan lingkungan hidup manusia. Agenda pembangunan berkelanjutan kita sangat bias terhadap kepentingan korporasi dan tidak jarang hanya sebatas label yang isinya tetap pertumbuhan ekonomi berbasiskan GDP  yang memarjinalkan  keberlanjutan ekologi.  Perkembangan gerakan lingkungan di Indonesia yang turut menjadi motor bagi demokratisasi di dalam masyarakat sipil Indonesia dan juga menjadi payung bagi aktivis-aktivis pro-demokrasi dan kemanusiaan selama masa Orde Baru dan hingga saat ini masih menjadi garda terdepan dalam perjuangan untuk mewujudkan keadilan lingkungan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan serta dimiskinkan, energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan merupaka salah satu sumbangan politik hijau  yang tidak bisa diabaikan pada saat ini.

Menurut George Jusuf Aditjondro gerakan lingkungan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu   public environmentalist merupakan gerakan warga yang berusaha memperbaiki kondisi lingkungan , kedua organized environmentalist atau voluntary environmentalist  mereka yang bergerak melalui organisasi khusus yang berada di sektor lingkungan hidup,  dan ketiga institutional environmental movement organization mereka yang bergerak melalui lembaga formal seperti birokrasi pemerintahan yang berwenang dalam masalah lingkungan dan juga partai politik sebaga kendaraan politik formal kekuasaan negara (Aditjondro,2003). Public Environmentalist di Indonesia bisa disebut sebagai gerakan yang muncul atas inisiatif warga yang sifatnya bottom-up dalam merespons isu tertentu seperti Gerakan Kendeng,  Anti-Reklamasi Jakarta dan Benoa, Penyelamatan Gunung Slamet dan lainya yang dibentuk secara spontan. Organized environmentalist merupakan organisasi yang terstruktur seperti dalam bentuk NGO seperti WALHI, Sarekat Hijau Indonesia, Green Peace, Friends of Earth,World Wide Fund for Nature, dan SKEPHI. Institutional Environmental Movement Organization merupakan organisasi lingkungan formal yang berada di tataran birokrasi pemerintahan yang sifatnya rigid seperti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Environmental Protection Agency jika Amerika Serikat.

Pembagian dengan menggunakan konsep Aditjondro menunjukan gerakan lingkungan di Indonesia sangat berkembang dengan kemunculan gerakan advokasi tersebut dan juga dengan adanya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam struktur formal birokrasi Negara. Dengan dikeluarkanya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan yang dapat dikatakan progresif sesungguhnya agenda politik hijau telah dijalankan didalam  kebijakan formal pemerintahan tetapi implementasi dan juga pengawasanya sangat kurang dan juga fokus pembangunan berdasarkan investasi di industri ekstraktif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi juga menjadi masalah bagi agenda keberlanjutan lingkungan.

Sebelumnya, apa itu politik hijau? politik hijau dapat dikatakan menjadi sebuah ideologi politik yang memperjuangkan untuk terbentuknya masyarakat yang ekologis , keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, keberlanjutan, dan keberagaman masyarakat. Politik hijau secara pemikiran bertumpu kepada filsafat yang holisme yaitu bahwa yang ada di alam itu saling mengait dan bergantung satu sama lain. Andrew Dobson dalam Green Politicial Thought nya menjelaskan bahwa politik hijau sebagai ideologis merupakan ideologi yang radikal karena ingin mentransformasi masyarakat hingga akar-akarnya. Sebagai sebuah ideologi,  politik hijau di Indonesia menandakan kembali kemunculan politik aliran yang non-sektarian , karena seperti yang dijelaskan Prof.Borgias politik hijau merupakan politik yang non-divisive yang tidak membeda-bedakan berdasarkan rasial, etnik, geografis dan keagamaan. Politik hijau memiliki kepentingan universal yaitu menyelamatkan bumi pertiwi dan melanggengkan masa depan. Institusionalisasi politik nyata dari ideologi politik hijau adalah dengan pembentukan partai politik Hijau.

Partai politik hijau ini sangat penting karena untuk melengkapi perjuangan gerakan lingkungan yang berada di sektor advokasi atau politik penekanan dengan sebuah kekuatan dalam politik kekuasaan atau politik formal. Sesungguhnya kaum politik hijau jangan takut dengan adanya sebuah partai politik, karena kita bisa membangun sebuah partai politik Hijau  yang menjadi lengan masyarakat sipil atau partai politik yang berdasarkan kekuasaan konstituen . Kaum hijau harus bisa merebut hegemoni dengan menguasai diskursus politik di Indonesia dengan menyebarkan selalu gagasan politik hijau di dalam jejaring  masyarakat sipil sehingga kita dapat membentuk sebuah politik pengetahuan yang baru dan menjadi kekuatan kontra-hegemonik dari hegemoni pro-kapital.  Kaum hijau seharusnya bersatu saling membantu di dalam masyarakat sipil untuk mengkonsolidasikan partai hijau. Yang di Indonesia ini berwujud sebagai Partai Hijau Indonesia (PHI).

Salam Adil. Bersih dan Lestari 

 

Sumber:

Aditjondro, George,Jusuf. 2003. Pola-Pola Gerakan Lingkungan:Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Dobson,Andrew.2007. Green Political Thought. New York: Routledge.

Anggota Partai Hijau Indonesia dan Mahasiwa Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 2013.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

    Processing files…