Sabtu, Desember 5, 2020

RUU Masyarakat Adat, Pentingkah?

Wisata Berpesiar Negara Kepulauan

Indonesia merupakan negara maritim, memiliki wilayah laut yang sangat luas dan banyak terdapat pulau. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman jumlah pulau...

Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Lalu Apa?

Banyak kalangan menyambut positif pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang dilakukan didalam MRT tersebut adalah pertemuan pertama atara keduanya...

Mengurai Makar Mencari Solusi

Akhir-akhir ini muncul peristilahan ‘Makar’ dalam perdebatan opini publik akibat sengkarut politik Jakarta dan Nasional. Bahkan ada pihak yang mengungkapkan bahwa ‘makar’ sudah dipersiapkan...

Pemuda Mabuk Rebusan Pembalut Wanita: Salah Guru atau Orang Tua

Fenomena irasional kembali menimpa dunia pemuda kita, setelah kondisi sosial lain yang berkaitan tentang kepemudaahn dan kehidupan pemuda yang belum usai. Kita dihadapkan kembali...
Aprillia Wahyuningsih
Aktif di Forum Kajian dan Kepenulisan Hukum FH UII

Sejarah mencatat masyarakat adat merupakan salah satu pihak yang turut andil secara besar dalam berdirinya Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tanah-tanahnya untuk menjadi tempat didirikannya Negara Republik Indonesia.

Hingga saat ini Indonesia juga masih dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, tentu terjadi karena terdapat berbagai macam kelompok masyarakat adat. Bahkan masyarakat adat dan segala karakteristik serta kebiasaannya menjadi salah satu penarik para wisatawan untuk mengunjungi Indonesia sebagai contoh yakni Masyarakat Adat Baduy Luar yang berada di Banten.

Di samping itu, saat ini masyarakat adat juga masih saja terus berkorban untuk negara ini. Pengorbanan tersebut terlihat bagaimana saat mereka merelakan hak-haknya dirampas oleh negara dengan dalih kepentingan umum. Seperti halnya yang dialami oleh Masyarakat Adat Papua Barat yang wilayah adatnya hingga saat ini dijadikan sebagai wilayah perkebunan sawit yang tentu menguntungkan pajak negara meski hingga saat ini tidak maksimal.

Selain itu, banyak juga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menggunakan wilayah adatnya sendiri, hal ini dialami oleh Bongku seorang Masyarakat Adat Sakai ketika menebang pohon akasia di tanah ulayatnya dan berujung dipidana karena wilayah tersebut diakui sebagai wilayah suatu perusahaan.

Berbagai pelanggaran hak masyarakat adat hingga saat ini masih akan terus terjadi. Sebagai masyarakat yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya sudah seharusnya pemangku kebijakan melakukan hal yang bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat adat. Namun, saat ini yang terjadi adalah semakin terancamnya hak masyarakat adat

Maraknya Aturan Mengancam Masyarakat Adat  

Pada tanggal 12 Mei 2020, DPR RI Bersama Pemerintah telah sepakat dan mengesahkan Undang-Undang (UU) Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Sebelum UU perubahan tersebut disahkan pun masyarakat luas telah banyak mengencam dan menolaknya, baik dari kalangan aktivis hingga akademisi. Hal tersebut terjadi karena UU Perubahan tersebut dinilai merugikan masyarakat baik dari segi lingkungan, hak asasi manusia, dan tanpa terkecuali masyarakat adat.

Beberapa pasal yang mengancam masyarakat adat yakni aturan mengenai tidak adanya perlakuan khusus terhadap wilayah ulayat yang dapat menjadi objek ekploitasi. Mengingat wilayah ulayat bagi masyarakat adat bukan hanya tempat untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, namun juga menjadi tempat peribadatan yang mereka percaya disitulah nenek moyang mereka berada. Selain itu hal ini juga berpotensi merusak lingkungan masyarakat adat karena dilanggengkannya proses ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Pengaturan lain yang mengancam masyarakat adat yakni pada Pasal 162 dan 164 yang mengatur mengenai kriminalisasi masyarakat yang menghalang-halangi proses ekploitasi tambang. Hal ini akan terjadi apabila masyarakat adat akan tetap mempertahankan wilayah adatnya. Dan pengaturan ini juga akan menambah daftar konfik vertikal antara masyarakat adat dan pemerintah maupun perusahaan.

Saat ini di DPR dan Pemerintah masih terus melanjutkan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tidak jauh dengan UU Perubahan Minerba, UU Cipta Kerja ini juga mendapat kencaman dari berbagai kalangan karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan masyarakat adat juga mendapat ancaman apabila disahkannya UU Cipta Kerja.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mencatat beberapa ancaman pada RUU Cipta Kerja kepada masyarakat adat, yakni mengenai Hak Konstitutional masyarakat adat, dihapuskannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat adat, menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat, dan tidak adanya pengaturan mengenai penyelesaian konflik masyarakat adat.

RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan

Sejak 2014 RUU Masyarakat Adat ini pernah dibahas dalam Panitia Khusus dan berulang kali masuk ke dalam RUU Prioritas bahkan juga di tahun 2020. Namun, hingga saat ini belum ada respons yang progresif dari pemerintah guna segera mengesahkan RUU ini.

Kebutuhan RUU Masyarakat Adat semakin terlihat dengan adanya beberapa konflik yang terjadi terhadap masyarakat adat. RUU ini dinilai penting karena nantinya akan berfungsi sebagai pelindung masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya secara asasi maupun konstitusinal. Selain itu RUU ini juga akan memberikan ruang terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat adat secara legal.

Dengan berbagai permasalahan yang ada terhadap masyarakat adat. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan dan pengakuan masyarakat adat oleh negara hingga saat ini belum terlaksana dengan penuh, baik dilihat dari kebijakan maupun perlakuan negara terhadap masyarakat adat itu sendiri. Membuat produk hukum dengan memberlakukan afirmatif action yang mana diberlakukan khusus dengan memperhatikan hak-hak khusus masyarakat adat. Maka dari itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat adalah suatu hal yang penting dan merupakan langkah realistis guna memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Aprillia Wahyuningsih
Aktif di Forum Kajian dan Kepenulisan Hukum FH UII
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.