Selasa, Januari 19, 2021

RKUHP Mengancam Privasi Hingga Demokrasi

Jokowi, KPK, dan Kearsipan

Presiden Jokowi telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres tahun 2019. Masyarakat banyak menunggu kiprahnya di periode kedua ini. Meski pertarungan terlihat sengit saat kampanye...

Perlukan Swasta Turun Gunung dalam Pengelolaan Listrik?

"Panjang sekali.. pertanyaan saya bapak ibu ini semua kan pinter-pinter; apalagi urusan listrik kan sudah bertahun-tahun, apakah tidak dihitung? apakah tidak dikalkulasi bahwa akan...

Bencana Bonus Demografi, Gagalnya Omnibus Law Soal Peluang Kerja

Satu abadnya Indonesia, diprediksi akan menjadi tahun emas bagi masyarakat luas, pun berdampak bagi negara lain. Karena saat keadaan tersebut, Indonesia akan menyongsong meledaknya...

Duel Hastag Simbol Masyarakat Irasional

Duel sengit dua slogan politik yang terkonversi melalui #2019GantiPresiden versus #2019TetapJokowi merupakan simbol masyarakat irasional. Lho Kok Bisa? Jawabnya gampang saja, kaos tidak mewakili...
Agustinus Felix
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya

Pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sedang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan.

Pembahasan mengenai RKUHP ini sejatinya telah berlangsung hampir selama 50 Tahun dan merupakan warisan Kolonial Hindia Belanda maka sewajarnya perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman sekarang.

Anggota DPR khususnya Komisi III menargetkan Pembahasan mengenai RKUHP ini selesai pada Selasa 24 November 2019. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan RKUHP tersebut terdapat Pasal-pasal kontroversial yang dinilai dapat mengancam Privasi seseorang hingga Demokrasi. Adapun beberapa pasal kontoversial tersebut sebagi berikut :

1. Aturan Pelanggaran Ham Berat : Bagi para pelaku pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran HAM berat hukuman yang dicantumkan lebih ringan dibanding KUHP yang berlaku saat ini dan ada kemungkinan Penyelesaian di luar proses Hukum yang dapat menyebabkan gugurnya suatu tuntutan.

2. Aturan Kebebasan Pers dan Sipil : Terdapat 10 Pasal yang dinilai dapat Menghambat Kebebasan berpendapat dan Kebebasan Pers, Hal ini tentu akan menghambat kerja dari Jurnalistik yang berfungsi untuk Mengevaluasi Kinerja dari Pemerintah dan DPR

3. Aturan Zina : Pasal ini dianggap diskriminatif terhadap masyarakat Pra-sejahtera dan masyarakat adat yang jarang sekali pernikahannya tercatat Negara.

Adapun 3 Klasifikasi dalam pemberian Sanksi dan Hukuman bagi para pelanggar RKUHP:

1. Sangat ringan (Kategori 1&2) : Sanksi dan Hukuman diberikan kepada pelaku yang masuk kedalam kategori Sangat ringan adalah Kurungan Penjara dibawah 1 Tahun dan Denda Maksimal 10 Juta Rupiah. Contoh pelanggaran yang masuk kedalam kategori Sangat ringan ini seperti, Seks diluar nikah, Kumpul kebo, Gelandangan, Pemerkosa Hewan.

2. Berat (Kategori 3&4) : Sanksi dan Hukuman diberikan kepada pelaku yang masuk kedalam kategori Berat adalah Kurungan Penjara minimal diatas 1 Tahun dan maksimal 7 Tahun Serta Denda 30 Juta hingga 120 Juta Rupiah. Contoh pelanggaran yang masuk kedalam kategori Berat seperti , Pria hidung belang yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan resmi, Santet, hingga penyerang kohormatan Presiden dan Wakil Presiden

3. Sangat Berat (Kategori 5&6) : Sanksi dan Hukuman diberikan kepada pelaku yang masuk kedalam kategori Sangat Berat adalah kurungan penjara diatas 7 Tahun dan denda maksimal 12 Milyar Rupiah. Contoh pelanggaran yang masuk kategori Sangat berat adalah Bandar Judi.

Adapun hal lain yang menjadi catatan menarik pada pemabahasan RKUHP ini adalah Terdakwa yang terbukti melakukan pelanggaran yang berusia di atas 75 Tahun tidak dipenjara karena alasan kesehatan , Ada juga mengenai Aborsi yang menyatakan apapun alasanya perempuan tidak boleh mengguggurkan kandungannya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan 36 Tahun 2006 yang memperbolehkan Aborsi dengan alasan mengancam Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak tergesa-gesa dalam pembahasan RKUHP, sehingga tidak menimbulkan Pasal-pasal yang multitafsir dan salah menjerat pelaku pelanggaran. Perlu pengharmonisasian pasal-pasal yang ada dan Mengkompromi pasal-pasal Kontroversial.

Agustinus Felix
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.