Sabtu, Maret 6, 2021

Ribut-Ribut Pemecatan Kader Golkar

Dan Ibadah Qurban Pun Dipolitisasi!

Umat Muslim di seluruh dunia dalam hitungan hari ke depan akan merayakan sebuah hari besar, yaitu Idul Adha 1439 H. Idul Adha merupakan penanda...

Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia

Arus perkembangan teknologi tanpa disadari telah mengubah sistem kehidupan manusia. Mulai dari bertani untuk sekedar bertahan hidup dan transaksi satu sama lain, beralih menjadi...

Sebuah Problem Perdesaan : Lahan Pertanian Terbatas, Kemiskinan Meningkat

Keterbatasan akses lahan menjadi problem utama peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pada tahun 2016, hanya ada 33 persen wilayah Indonesia yang dapat digunakan untuk pertanian,...

Jerumat Mahalnya Harga Tiket

Pemerintah secara tiba-tiba kembali menurunkan tarif tiket pesawat pada (20/06) melalui rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya masyarakat yang...
Andrian Habibi
Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Partai Golongan Karya (Golkar) kembali heboh, seperti tiada habisnya, seakan semua terjadi untuk mempertahankan kata Golkar berbunyi di telinga rakyat. Baru-baru ini informasi pemecatan kader menambah bumbu wacana terkait Golkar.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa DPP Partai Golkar telah memberikan putusan ‘pemecatan’ terhadap Ahmad Doli Kurnia (Doli) selaku pimpinan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Keputusan ini disampaikan oleh Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar) seperti dikutip di beberapa media berita.

Dari pemberitaan yang muncul, Doli dinyatakan telah melanggar aturan partai yang telah diputuskan dalam rapat Pleno DPP Partai Golkar terkait masalah hukum yang membawa nama ketua umum, Setya Novanto. Perlawanan Doli dianggap pembangkangan hasil pleno. Nah, bagaimana pembangkangan ini terjadi?

Ribut-ribut Pemecatan

Untuk menjawab hal ini, kedua pihak yang bersengketa yakni DPP Partai Golkar dengan GMPG, harus menyampaikan alasannya masing-masing. Sepanjang yang saya ketahui, Surat Keputusan tersebut memuat materi ‘mengingat-menimbang-memperhatikan-memutuskan-menetapkan’.

Untuk itu, berkas organisasi atau lembaga harus dibuat dengan kehati-hatian. Apalagi dokumen SK terkait kebijakan partai yang sangat penting atau menyangkut hak-hak keanggotaan. Menurut Muchtar Said, Dosen Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia (UNUSIA), dokumen lembaga menganut asas ‘praduga sah’, jadi setelah diterbitkan langsung sah untuk dilaksanakan. Walaupun ketentuan “SK ini akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan didalamnya”.

Jadi, penjelasan yang saya terima dari Muchtar Said memang tidak terkait SK Pemecatan Ahmad Doli Kurnia. Tetapi SK dilembaga penyelenggaraan pemilu. Namun, saya kira persoalan sahnya SK bisa disamakan.

Kemudian, di dalam SK tentu dijelaskan pasal-pasal Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau hasil munaslub DPP Partai Golkar yang dilanggar oleh Doli. Setelah menimbang dan memperhatikan juga memutuskan aksi Doli bertentangan dengan semua aturan partai. Barulah keputusan pemecatan dimuat demi mengetahui kepastian status keanggotaan kader.

Oleh sebab itu, Doli pun bisa melakukan pembelaan sesuai dengan dalil aturan yang dinyatakan dilanggar. Karena Doli tentu menjawab dan membela terfokus materi SK Pemecatannya.

Muncul pertanyaan, bagaimana Doli bisa membela diri di internal partai yang dikuasai oleh DPP Partai Golkar? Lalu bagaimana perbaikan regulasi partai kedepan untuk menjaga kepastian hukum?

Sepanjang yang saya ketahui, pembelaan Ahmad Doli Kurnia melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah jawaban tertulis yang menjawab pasal dengan pasal. Pembedanya adalah tafsiran pasal antara DPP Partai Golkar dengan Ahmad Doli Kurnia. Semua orang berhak menafsirkan AD/ART sepanjang dia memiliki alasan yang jelas terkait tafsir sesuai dengan materi pembahasan dan pengesahan pasal tersebut di Munas Partai Golkar.

Kedua, Doli akan dipanggil di sidang atau forum yang disediakan oleh DPP Partai Golkar untuk pembelaan Doli. Akan tetapi, proses persidangan pembelaan Doli harus lah mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sehingga pimpinan forum/sidang bisa menerima penjelasan Doli untuk dinusyawarahkan dan memutuskan status keanggotaannya.

Menurut saya, posisi pimpinan forum/sidang sangat dilematis. Apakah dia akan menerima pembelaan Doli? Padahal Doli belum tentu memiliki pembela diantara para pimpinan sidang. Namun, usaha harus tetap diikhtiarkan selama dianggap memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan.

Pembaharuan Ragulasi Internal

Membaca persoalan pemecatan kader partai, selain kasus Ahmad Doli Kurnia, masih ada kasus pemecatan kader di partai lain. Biasanya, kader partai dipecat karena dianggap melawan keputusan DPP Partai.

Masalahnya, jarang terdengar kader partai mampu melawan ketetapan DPP Partai. Umumnya kader yang dikeluarkan mengambil jalan pindah partai. Kalau pun ada, baru Fahri Hamzah lah yang mampu melawan partainya. Fahri dinilai lihai melawan untuk mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Dengan begitu, saya bermimpi partai-partai kedepan membentuk lembaga peradilan sendiri seperti Lembaga Peradilan yang ada. Memang kita ketahui bahwa partai memiliki Mahkamah Partai untuk menegakkan aturan partai. Hanya saja, saya belum melihat Mahkamah Partai mampu menyelesaikan masalah penegakan hukum dan tafsir aturan partai.

Apabila membaca kasus pemecatan Ahmad Doli Kurnia, sebaiknya putusan pemecatan berasal dari putusan Mahkamah Partai, bukanlah keputusan DPP Partai. Jadi, Mahkamah Partai diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengekta administrasi, regulasi atau perseteruan antar kader dan/atau antara kader dengan pengurus.

Perluasan kewenangan Mahkamah Partai tentu saja harus diikuti dengan penguatan lembaga berupa kantor, perlengkapan dan staf serta hal lain yang menunjang kinerja Mahkamah. Jadi, Partai tidak hanya memaksankan semua aturan sesuai penafsiran sendiri, melainkan sesuai ketentuan dan tafsir hukum yang jelas dan detil.

Apabila hukum dimaknai sesuai penafsiran pengurus, maka pengurus harus belaku adil sedari pemikiran, perkataan dan perbuatan. Sehingga kader pun tunduk dan patuh terhadap aturan tanpa melakukan aksi yang berlawanan dengan keputusan pengurus partai.

Andrian Habibi
Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

Lubang Hitam Narasi Teroris Selama Pandemi

Sudah lima hari sejak saya terkonfirmasi positif Covid-19. Rasanya begitu berat, alih-alih sekedar menyerang fisik, rupanya virus ini juga menyerang mental. Untuk itu, saya...

ARTIKEL TERPOPULER

Pendidikan yang Berkebudayaan, Mencipatakan Manusia Kreatif dan Otonom

Review Buku: Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2020). Pendidikan nasional sudah seharusnya tidak meninggalkan akar-akar...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.