Banner Uhamka
Kamis, September 24, 2020
Banner Uhamka

Rezim Jokowi, Rezim Rational Choice

Nalar Pincang Stigma ODHA

Hari AIDS sedunia setiap tanggal 1 Desember diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia akibat penyebaran virus HIV. Radar Banyuwangi sempat...

Percakapan Marsinah dan Malaikat

Siapa namamu? Nama saya Marsinah, Tuan. Saya adalah buruh di sebuah pabrik arloji yang saban hari dihukum waktu. Saya sering lembur meski tidak dapat uang...

Mencari Muara Perppu Ormas

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Pandangan umum melihat bahwa Perppu Nomor 2/2017 ditujukan untuk membubarkan kelompok...

Airlangga Hartarto: The Goal Scorer from the Golkar Party

Entering the political year in 2018 and facing 2019, the Golkar Party faces formidable challenge amidst a vortex of corruption cases faced by some...
Reza Hikam
Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Aktif di Berpijar.co dan Center for Extresmism, Radicalism, and Security Studies (C-ERSS)

Mungkin Foucault tidak pernah ke Indonesia, tapi pemikirannya relevan juga untuk dibahas dalam lingkup kepemimpinan di negeri agraris dan maritim ini. Indonesia telah merdeka hampir sekitar 73 tahun, sampai sekarang kita masih impor beras. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika masih pada titik 13 ribu rupiah, meskipun pendapatan per kapita kabarnya “naik”, inflasi pun ikut naik ternyata. Permasalahan ini diselesaikan terus menerus dengan berhutang. Apakah Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia ketujuh tidak merasa terganggu?

Bicara mengenai Joko Widodo atau kerap disebut sebagai Jokowi, beliau adalah orang yang dianggap sederhana. Pernah menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta, dan sekarang Presiden Indonesia yang ketujuh. Orangnya tenang dan berasal dari kelompok sipil (bukan eks-militer), yang mengusung pun kelompok sipil melalui PDIP.

Pada beberapa titik, kebijakan yang diambil Pak Jokowi melalui menteri-menterinya kerap memicu salah paham, seperti usaha Mendagri pada awal masa jabatan yang akan menghapuskan kolom agama dalam KTP hingga Bu Susi yang hobi menenggelamkan kapal, semua adalah pilihan Pak Jokowi.

Lalu apa hubungannya dengan Foucault?

Foucault mencetuskan teori yang bernama governmentality yang unik. Teori tersebut merupakan sebuah cara untuk membedah langkah gerak dan arah sebuah pemerintahan. Dia berusaha untuk membedah pilihan-pilihan yang diambil oleh sebuah pemerintah di suatu negara dan melihat komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan sebuah keputusan itu diambil.

Secara tidak langsung, governmentality berhubungan cukup erat dengan rational choice (pilihan yang masuk akal), dimana sebuah pemerintah mengambil langkah jika memang langkah tersebut merupakan yang paling masuk akal (menguntungkan kantong pemerintah).

Teori diatas tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh pemimpin, dalam perkara kenegaraan yang presidensil, maka presiden lah yang menjadi obyek utamanya. Presiden Jokowi, acapkali mengambil menteri yang dianggap tidak kompeten, seperti Bu Susi diatas. Pelbagai macam hujatan muncul hanya karena Bu Susi bukanlah seorang sarjana dan beliau merokok.

Namun setelah Kementerian Perikanan yang bekerjasama dengan TNI-AL berhasil mengusir para illegal fishing di wilayah laut Indonesia, mulailah khalayak umum menerima keputusan Pak Jokowi. Keputusan tersebut tidak asal diambil melainkan melalui pilihan yang rasional, dimana Bu Susi memang dapat menghadang masalah perikanan selama lima tahun menjabat.

Kementerian lain yang mendapat hujatan besar ialah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melaksanakan program Ujian Nasional berbasis komputer atau Unas CBT. Kebijakan ini berlangsung agar mengurangi adanya kecurangan dan selain itu juga efisiensi dimana tidak perlu lagi tiap tahun mengeluarkan dana untuk penggunaan kertas.

Banyak kritikan dilayangkan akibat susahnya melakukan Unas CBT, bahkan banyak wilayah yang belum terjamah oleh Unas jenis ini. Namun keberadaan Unas CBT ini adalah pilihan terbaik agar pendidikan di Indonesia bisa bergerak sesuai dengan era, yakni era digital. Kebijakan ini merupakan kebijakan rasional yang memang diambil oleh pemerintah Indonesia agar mengurangi kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan juga mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi.

Beda Kementerian beda kebijakan. Ada kementerian lain yang membuat kebijakan menarik, namun memang banyak dikritik dan lumayan gagal dalam penerapannya, yakni Kementerian Keuangan. Sudah lama sebenarnya kementerian keuangan menjadi tonggak negara dunia ketiga semacam Indonesia, pernah berjaya dimasa Ali Wardhana.

Akan tetapi akhir-akhir ini goyah karena kebijakan amnesti pajaknya bisa dibilang gagal dalam menarik kembali uang Indonesia di luar negeri. Usaha untuk menghapus sangsi pajak ini tidak terlaksana dengan baik, padahal jika memang berhasil, seharusnya dapat mengembalikan banyak uang negara ini yang berada di luar. Program ini bisa saja berhasil dengan maksimal jika saja para pengemplang pajak kembali dan berusaha memperbaiki usahanya di negara ini.

Tiga contoh kementerian diatas sejatinya adalah kementerian yang benar-benar berbasis rational choice, masih banyak lagi contoh lainnya, namun dalam pengambilan keputusan, apalagi pelaksanaan program kerja, masa kerja Presiden Jokowi beserta kabinetnya bisa dibilang lebih masuk akal dan membutuhkan pandangan yang luas dalam memahaminya.

Bagi Foucault, kekuasaan ada dimana-mana, ada di tiap individu manusia namun dapat terhubung antara satu sama lain dalam sebuah jaringan kekuasaan. Penjelasan Foucault tersebut lah yang dapat mengilustrasikan secara singkat gaya kepemimpinan Pak Jokowi, dimana pilihan yang rasional tidak semata-mata dikeluarkan dan dieksekusi oleh Presiden, namun oleh para menterinya.

Hubungan kekuasaan yang terbentuk pun akhirnya membuat kementerian menjadi instrumen, bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan oleh tiap kementerian, tidak terfokus pada sumber kekuasaan saja, yakni Presiden.

Reza Hikam
Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Aktif di Berpijar.co dan Center for Extresmism, Radicalism, and Security Studies (C-ERSS)
Berita sebelumnyaJangan Ganggu Banci
Berita berikutnyaMcDonaldisasi Politik Kita
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

Pandemi Dapat Membunuh Populis, Tidak Populisme

Demokrasi atau otoriter? Masa awal pandemi diwarnai dengan perdebatan mengenai tipe rezim mana yang paling efektif dalam menghadapi wabah Covid-19. Namun memasuki kuartal ketiga...

Potret Seorang Feodal Tua sebagai Seniman Serba Bisa

Pada zaman dahulu kala, ketika revolusi tidak ada lagi, Goenawan Mohamad pernah mengibaratkan dirinya, dengan heroisme penyair muda, sebagai Malin Kundang. Tapi kini, Malin...

Menilik Komunikasi Publik Tokoh Politik

Komunikasi merupakan sarana yang memiliki signifikansi tinggi dalam mengkonstruksikan sebuah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan melalui jalinan komunikasi, seseorang akan mengaktualisasikan suatu konsepsi diri...

Seharusnya Marx Menjadi PNS!

Duduk dan berbincang dengan teman-teman di warung kopi, tak lepas dengan sebatang rokok, saya bersama teman-teman lain kerap kali membicarakan dan mengolok-olok pelamar Calon...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.