Banner Uhamka
Kamis, Oktober 1, 2020
Banner Uhamka

Rekoalisi Bernama Rekonsiliasi

Upah Hitungan Jam dan Nasib Angkatan Kerja

Generasi muda kita tengah melaju kencang dalam berkarya. Bahkan, jika tidak ada batasan delapan jam perhari, barangkali mereka akan bekerja lebih dari itu. Asal,...

Dari Bawaslu untuk Pemilu

Gegap gempita dan riuh gemuruh perhelatan akbar demokrasi di Indonesia yakni penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah mulai terasa dan kini sudah dihadapan mata. Pemilu serentak...

Gibran, Dinasti Politik, dan Kaderisasi Parpol

Akhir-akhir ini media sosial kita seperti twitter, instagram, facebook dan whatsApp ramai memperbincangkan topik Gibran dalam dekapan dinasti politik. Seolah perbincangan Gibran ini mengalahkan...

‘Melawan Kemusyrikan di Purwakarta’

Semenjak di Pimpin oleh Dedi Mulyadi Purwakarta memang menjadi primadona di kancah nasional maupun Internasional.Selain karena sederet prestasi yang di gapai dengan berbagai kebijakan,...
Fadhlan Aldhifan
Mahasiswa Biasa

Serangkaian panjang proses Pemilihan Umum Serentak di Indonesia tahun 2019 yang menguras seluruh perhatian publik setahun belakangan sudah hampir mencapai titik penghujung. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum kemudian melahirkan berbagai macam konsekuensi politis dan teknis atas jalannya kontestasi elektoral edisi 2019 ini.

Mekanisme pemilu serentak mengharuskan seluruh partai politik menentukan sikapnya ke dalam salah satu dari dua koalisi yang pada akhirnya terbentuk untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif. Hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap polarisasi yang terjadi mulai dari tingkat elite partai politik hingga massa secara umum.

Indonesia seakan terbagi ke dalam dua kubu yang merasa paling tahu cara terbaik dalam membangun negara di periode yang akan datang. Situasi demikian terjadi sepanjang masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, hingga proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu.

Pembacaan putusan persengketaan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menandai bahwa tidak ada lagi perselisihan yang perlu diperdebatkan dalam memandang jalannya pesta demokrasi lima tahunan ini.

Berdasarkan rekapitulasi suara sah nasional, KPU mengumumkan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan pemilihan dengan 55,50% atau 85.607.362 suara. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44,50% atau sebesar 68.650.239 suara sah nasional.

Sejak selang beberapa hari pasca pemungutan suara hingga menjelang penetapan hasil Pemilu oleh KPU, wacana inisiatif rekonsiliasi yang mempertemukan kedua belah elite koalisi mulai berhembus kencang.

Dalam KBBI, rekonsiliasi dimaknai sebagai upaya atau perbuatan guna memulihkan hubungan ke keadaan semula dan menyelesaikan perbedaan. Namun dalam perkembangannya, rekonsiliasi dalam konteks ini justru terkesan diwarnai dengan berbagai lobi dan tawar-menawar pos menteri atau jabatan strategis serupa.

Hal ini tercermin dari bagaimana pendapat dari Mahfud MD yang menyarankan agar kesepakatan rekonsiliasi dapat saling menguntungkan atau win-win solution. Kesepakatan tersebut ditambahkan olehnya dapat berupa power sharing antara kubu yang menang dan kalah dalam Pilpres.

Satu-persatu partai politik yang berada dalam Koalisi Adil Makmur mulai berpikir untuk mempertimbangkan opsi tersebut dengan menyertakannya ke dalam agenda utama rapat kerja internal partai.

Dalam hemat penulis, definisi dan opsi rekonsiliasi yang diajukan oleh Mahfud MD cenderung melebar serta mengarah untuk menegasikan keberadaan oposisi dalam negara demokrasi.

Di satu sisi, rekonsiliasi merupakan sebuah langkah yang sejatinya dinanti untuk mengakhiri polarisasi yang terjadi selama beberapa bulan silam. Selain itu stabilitas sosial dan politik sebagai buah dari rekonsiliasi juga diharapkan mampu menghadirkan percepatan laju pembangunan nasional.

Namun di sisi lain rekonsiliasi yang dimaknai berbeda dan berlebihan justru berpotensi mencederai proses demokratisasi yang sedang dibangun setelah 20 tahun reformasi. Upaya pembagian kekuasaan secara merata atas nama rekonsiliasi pasca pemilihan umum bisa saja mengganggu fungsi checks and balances di kemudian hari.

Dalam kehidupan berdemokrasi, oposisi memiliki beberapa fungsi utama sebagaimana dikutip dari Firman Noor (2016). Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Fungsi ini secara substantif dimaknai sebagai kekuatan di luar pemerintah yang keberadaanya guna memberikan alternatif sikap untuk menjaga keseimbangan agar kebijakan pemerintah tidak menjauh dari kepentingan publik.

Kedua, menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Ketiga, sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara elite politik dan pemerintahan. Keberadaan oposisi akan membuat penguasa senantiasa menyadari bahwa ada pihak lain yang dapat memberikan opsi kebijakan yang lebih baik sehingga berpotensi mengganggu citra positif pemerintah di mata publik. Secara sederhana, oposisi yang sehat merupakan bagian dan cerminan daripada demokrasi yang kokoh (Dahl, 1971).

Dalam konteks Pilpres 2019 di Indonesia, tugas koalisi oposisi dalam rangka menawarkan alternatif program kerja untuk memajukan negara lewat mekanisme elektoral seharusnya sudah berakhir seiring dengan penetapan resmi KPU.

Namun oposisi masih memiliki jalan panjang dan mengemban tugas yang tidak ringan untuk menyuarakan 68 juta lebih suara pemilih opsi-opsi program kerja yang telah ditawarkan selama masa kampanye. Perjuangan untuk menghadirkan prinsip dan nilai demokrasi di tengah masyarakat memang bukan suatu perkara mudah.

Berbagai bentuk polarisasi dan konflik yang tercipta sebagai akibat dari rivalitas kontestasi demokrasi sudah harus diselesaikan. Elite politik sebagai aktor utama yang berperan dalam situasi ini sepatutnya proaktif menginisiasi upaya rekonsiliasi.

Publik juga tentu dapat menilai apakah rekonsiliasi yang sedang dibangun didasari atas kebaikan bersama atau sekadar kedok untuk mempertemukan kepentingan masing-masing elite politik tanpa memperhatikan suara masyarakat di akar rumput. Untuk menyelamatkan demokrasi, kita tidak hanya butuh rekonsiliasi tetapi juga butuh oposisi.

Referensi 

Dahl, Robert. (1971). Poliarchy: participation and opposition. New Haven, CT, and London: Yale University Press.

Noor, Firman. (2016). ‘Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia’. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016. 

CNN Indonesia. (2019). Jokowi-Ma’ruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630142159-32-407716/jokowi-maruf-resmi-jadi-presiden-dan-wapres-terpilih pada 30 Juni 2019 pukul 21.46 WIB.

CNN Indonesia. (2019). Rekonsiliasi via Bagi-Bagi Kursi, Bak Anak Kecil dan Permen. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190620142904-32-404982/rekonsiliasi-via-bagi-bagi-kursi-bak-anak-kecil-dan-permen pada 30 Juni 2019 pukul 21.58 WIB.

Fadhlan Aldhifan
Mahasiswa Biasa
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pancasila dan Demokrasi Kita Hari Ini

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selamanya sejalan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Legitimasi Pancasila secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan difungsikan sebagai...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Dua Perwira di Bawah Pohon Pisang (Kenangan Kekejaman PKI di Yogya)

Yogya menangis. Langit di atas Kentungan muram. Nyanyian burung kutilang di sepanjang selokan Mataram terdengar sedih. What's wrong? Ono opo kui? Rakyat Ngayogyakarta risau, karena sudah...

Pilkada dan Pergulatan Idealisme

Invasi Covid-19 memang tak henti-hentinya memborbardir aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Belum usai kegamangan pemerintah terkait preferensi mitigasi utama yang harus didahulukan antara keselamatan...

Menimbang Demokrasi di Tengah Pandemi

Dibukanya pendaftaran peserta pilkada dari tanggal 4 – 6 September lalu diwarnai oleh pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pilkada. Pelanggaran yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka...

Pengakuan Pak Harto: Malam Jahanam itu Bernama Kudeta

RAUT wajah Presiden Sukarno tampak menahan kesal teramat sangat. Sambil duduk, ia dihadapkan pada selembar kertas yang harus ditandatangani. Di sisi kanan Bung Besar,...

Narasi – Narasi Seputar G-30S 1965

Hingga hari ini, masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama dibalik peristiwa G30S adalah PKI. Kepercayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kampanye...

PKI, HMI, dan NU

Saya pernah membuka kliping koran Kedaulatan Rakyat (KR) tahun 1965-an, dari Januari sampai 30 September di Perpus DIY, Malioboro, tahun 2018. Waktu itu saya...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.