OUR NETWORK

Refleksi dan Evaluasi Kinerja DPR

Hasilnya DPR tetap menjadi lembaga yang tidak mendapat apresiasi dari masyarakat

Dalam perjalan sejarah Republik Indonesia DPR adalah lembaga negara yang paling sering disoroti kinerjanya. Sejak awal terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, kini DPR telah mengalami delapan belas kali pergantian kepemimpinan.

Setiap kali pergantian kepemimpinan disitu juga mucul gagasan dan harapan pemebenahan kelembagaan ini.

Seiring pergantian kepemimpinan, kinerja DPR tetap menjadi sorotan. Menurut survei tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR yang dirilis Populi Center menggambarkan bahwa semua fungsi yang dilakukan DPR tidak mendapat penilaian baik dari responden.

Survei yang dilakukan pada tanggal 7-6 Februari 2018 menghasilkan kinerja DPR menepati urutan ke lima dengan persentase angka cukup rendah yaitu 4,7 % dibandingkan lembaga dengan kinerja terbaik yakni KPK sebesar 30.0%.

Pada kesempatan yang sama Populi juga merilis hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Hasilnya DPR tetap menjadi lembaga yang tidak mendapat apresiasi dari masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada DPR menepati urutan ke lima dengan pesentase 6.6% tertinggal dari KPK yang menepati urutan teratas dengan persentase sebesar 27,1%, news.detik.com, (8/2/18).

Ada banyak faktor penyebab kinerja DPR dianggap buruk. Kita bisa mengukur kinerja DPR menggukan teori evaluasi, dengan membandingkan seberapa besar pelaksanaan fungsi dapat terimplementasi oleh lembaga ini.

Maka terlihatlah hasilnya sebagai berikut: Pertama, Tidak Produktifnya Fungsi Legislasi. Indikator kuantitatif yang bisa kita gunakan adalah dengan membandingkan kehadiran dan jumlah produk yang dihasilkan.

Menurut catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang dirilis Kumparan.com (21/12/17), pada tahun 2017 DPR hanya mampu menyelesaikan 6 Rancangan Undang-undang (RUU) dari 52 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas.

Dalam UU MD3 nomor 17 tahun 2014, kehadiran akan berkaitan dengan voting keputuasan, maka tidak heran beredarlah kampanye ruang rapat kosong, Anggota DPR malas dan tidur dalam ruangan hingga Prolegnas tak tercapai.

Kedua, Lemahnya Fungsi Pengawasan. DPR tidak maksimal dalam me-balance dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh eksekutif. Hal ini dapat diukur dari minimnya pembahasan oleh DPR terhadap temuan dan rekomendasi Badan Pemerikasa Keuangan yang menunjukkan beberapa Kemetrian dan Lembaga yang bersetatus predikat Wajar Dengan Pengecualian dan Tidak Memberikan Pendapat.

Selain itu juga masyarakat merasakan DPR tidak memberikan kontrol terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kebutuhan masyarakat. DPR dirasakan tidak peka dan awas atas terjadinya sejumlah peristiwa yang menonjol dan berdampak luas di Tanah Air. Sebagai contoh Isu gizi buruk di Asmat, Kenaikan Sembako, BBM dan TD Listrik, Isu TK Asing, Isu Persatuan bangsa.

Ketiga, Transaksionalnya Fugsi Anggran. Indikator untuk mengukur kinerja fungsi Anggaran adalah Kapabilitas. Lemahnya kemampuan DPR dalam pembahasan anggaran dari Eksekutif (RAPBN), membuat DPR tidak mepunyai alternatif dan koreksi terhadap mata anggaran yang diajukan Eksekutif. Program dan kegitan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, pemborosan anggaran dengan mudahnya digoalkan.

Indikator lain adalah transaparansi dalam pembahsaan anggaran. Masih banyaknya pembahasan anggaran yang dilakukan secara tertutup membuat ruang yang nyaman bagi ognum untuk melakukan penyimpangan anggran dalam pembahasan di DPR.

Sebenarnya basis evaluasi kinerja DPR berkaitan dengan kemampuan DPR dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan basis konstitituensi untuk disuarakan menjadi ide DPR. Lembaga DPR sebaiknya menyediakan infrastruktur berpikir bagi anggotanya, karena core business dari lembaga DPR adalah brain business bukan produk “fisik” seperti eksekutif.

Pemerhati Dinamika Pemerintahan dan Sospol.

TINGGALKAN KOMENTAR

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.