Kamis, Desember 3, 2020

Putusan Final dan Mengikat MK

Demokrasi Lokal dan Logika Neoliberal

Tak ayal, tema seputar demokrasi lokal kian laku dalam perbincangan di meja publik belakangan ini. Tema tersebut menjadi sajian yang laris sebab beriringan dengan...

Beda Tipis Palak dan Pajak: Antara Norma dan Keterpaksaan

Anda pernah dipalak preman? Syukur jika belum pernah. Amit-amit jabang bayi. Biarpun begitu, pemalakan bukan hal yang asing dalam masyarakat kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa...

“Bumi Datar” dan Pesan Singkat

Tulisan ini bukan sedang membicarakan Bumi Datar dalam teori konspirasinya Eric Dubay (The Flat-Earth Conspiracy). Tulisan ini akan membicarakan "Bumi Datar" (red Dunia Datar...

Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Proses Pembelajaran

Pandemi covid-19 merupakan krisis yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome...
MARIO AGRITAMA
Mahasiswa FH UAD | Deputi Kajian & Penelitian BAKAD (Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan) | Kepala Divisi Pidana Materil CCLS (Community of Criminal Law Study)

Pilpres telah usai dan perdebatan panjang mengenai siapakah yang seharusnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pun telah berakhir pada ucapan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019.

Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hasil perselisihan sengketa pemilu dengan menolak permohonan dari tim kuasa hukum BPN Prabowo dan Sandiaga yang secara tidak langsung telah membuat terpilihnya kembali presiden petahana Joko Widodo dan wakilnya K.H. Ma’ruf Amin.

Sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dimana setiap warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku (ius constitutum). Dalam hal ini hukum tertinggi dalam negara ini ialah Konstitusi “grondwet” UUD 1945.

Guna melaksanakan konstitusi tersebut maka UUD 1945 menuangkannya dalam Pasal 24 C Mahkamah konstitusi yang kewenanganya sebagai pengawal UUD 1945, yang pengaturan dan kewenanganya lebih lanjut akan diatur oleh Undang-Undang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang bertujuan untuk menegakan hukum dan demokrasi demi tegaknya keadilan dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara serta tercapainya kemakmuran (prosperity state) dan kesejahteraan (welfare state).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan tersebut merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lain.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konsitusi RI Pertama, sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan sengketa hasil pilpres 2019 merupakan putusan yang final dan mengikat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Penegasan kembali ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005  tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU Pasal 39, bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Putusan mengenai sengketa hasil Pilpres 2019 telah didasari oleh fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan nilai–nilai filosofis dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertenggger pada nilai–nilai keadilan.

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, hasil yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden pada 27 Juni 2019 harus lah dihormati dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia dan mengakhiri perdebatan yang sebelumnya sangat memanas antar kedua kubu dan kembali bersama-sama membangun bangsa ini tanpa membeda-bedakan antara tim 01 maupun 02.

MARIO AGRITAMA
Mahasiswa FH UAD | Deputi Kajian & Penelitian BAKAD (Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan) | Kepala Divisi Pidana Materil CCLS (Community of Criminal Law Study)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.