OUR NETWORK

Prabowo Subianto dan Reuni 212

Wacana yang terus disebarluaskan adalah teror terhadap kehidupan Islam, berupa kriminalisasi ulama, anti Islam, dan sentimen identitas lainnya seperti anti asing dan anti aseng.

“Ada 8 juta umat muslim yang ikut dalam Reuni Alumni 212 di Monas, ujar Novel Bakmukmin. Reuni Alumni 212 kali ini berada dalam posisi yang sangat politis—menjelang Pilpres dan Pileg 2019—kosakata yang digunakan dalam setiap pidato tokoh-tokoh seperti Habib Rizieq, Tengku Zulkarnain, Habib Bahar bin Smith, dan Slamet Maarif juga tak jauh-jauh dari membangun persepsi buruk terhadap pemerintah Jokowi”

Tengku Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur, seperti zaman Belanda. Habib Bahar bin Smith dengan gaya pidato yang membakar, juga membuat satu framing bahwa sedang ada kriminilisasi terhadap dirinya dan juga ulama, pada kasusnya yang mengatakan Presiden Jokowi banci.

Tidak diundangnya Jokowi yang disebarluaskan dengan wacana tidak menghormati acara Reuni 212, bahkan Kiai Ma’aruf Amin yang menjadi salah satu tokoh dalam Aksi 212 tidak hadir juga, menjadi penanda politik yang jelas, bahwa Prabowo dan kelompok 212 sedang memainkan jebakan politik yang hampir mirip sama dengan proses Itjima Ulama I dan II.

Sejak proses politik Pilkada DKI, memang kelompok Islam politik 212 lebih dekat dengan koalisi politik kubu Prabowo. Berhasil menjegal Ahok dan memenangkan Anies-Sandi pada putaran kedua. Kelompok 212 menjadi sebuah kelompok politik baru yang menjadi mesin efektif untuk memelihara sentimen indentitas massa Islam yang lebih luas.

Wacana yang terus disebarluaskan adalah teror terhadap kehidupan Islam, berupa kriminalisasi ulama, anti Islam, dan sentimen identitas lainnya seperti anti asing dan anti aseng. Setelah tidak ada lagi musuh utama yang berhadapan seperti Ahok, maka hanya strategi yang lebih terbuka yang dimainkan oleh kelompok ini.

Misalnya, dalam sambutan melalui sambungan telepon pada saat Reuni 212, Habib Rizieq secara terbuka mengatakan untuk tidak memilih partai penista agama dan menyerukan 2019 ganti presiden. Setelah sebelumnya kelompok ini memiliki momen politik yang besar seperti Pilkada DKI, maka untuk keberhasilan menciptakan sebuah kerumunan massa yang sama besar dengan aksi sebelumnya, satu cara yang paling efektif adalah secara terbuka melakukan konfrontasi untuk tetap merawat sentimen massa ini diperkuat militansi kesadarannya.

Kasus Habib Bahar yang sedang bergulir menjadi langkah konfrontasi yang dibangun diatas wacana konfirmasi atas sentimen kriminalisasi ulama. Bahkan Habib Bahar mengatakan: “lebih baik membusuk di penjara daripada harus minta maaf dengan Jokowi”. Sama seperti kasus beberapa proponen 212 seperti Habib RIzieq, maka strategi permainan sentimen akan sama dimainkan oleh kelompok 212 dengan tujuan meningkatkan sentimen wacana dan militansi massa 212.

Mesin Politik Prabowo

Dua kali Itjima Ulama dilakukan untuk memberikan rekomendasi Cawapres dari Umat Islam versi kelompok 212. Itjima Ulama I memberikan rekomendasi Ustadz Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri untuk menjadi Cawapres Prabowo. Prabowo tidak memilih siapapun dari keduanya menjadi Cawapres, dan memilih Sandiaga Uno menjadi Cawapresnya. Pada sela proses Itjima Ulama I, Jokowi memilih Kiai Ma’aruf Amin menjadi Cawapresnya. Itjima Ulama II secara terbuka hasil rekomendasi adalah mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Capres dan Cawapres pilihan ulama kelompok 212.

Pasca Itjima Ulama II, terjadi polarisasi yang sangat kuat dalam koalisi Prabowo dan 212. Beberapa proponen utama koalisi ini balik mendukung Jokowi, seperti Kapitra Ampera dan Usamah Hisyam, menjadi tokoh yang balik menyerang segala kegiatan kelompok 212 tidak murni sebagai bagian dari pengembangan umat. Bahkan fenomena politik yang menarik terakhir adalah Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma’aruf—yang pada momen politik sebelumnya terlihat akrab dengan kelompok 212, terutama saat menjadi pengacara HTI.

Permasalahan logistik yang seringkali secara terbuka dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan beberapa tim sukses nya, menjadi penanda bahwa Prabowo harus serius mengelola kelompok 212 yang menjadi backbone utama pengorganisir sentimen massa Islam yang diasosiasikan kepada dirinya. Pengalaman terbaik pada Pilkada DKI dicoba dengan format ulang yang lebih besar oleh Prabowo.

Di sisi lain, Gerakan 2019 Ganti Presiden yang dalam praktiknya juga menghadapi masalah apakah aktivitas kampanye atau tidak—pelan-pelan mundur dari aktivitas publik dan bersatu dalam aktivitas kelompok 212. Pandangan posisi politik kelompok 212 ini pun sangat menarik jika dihubungkan dengan model koalisi yang dibangun oleh Prabowo. PKS, Demokrat dan PAN yang bergabung dengan Koalisi Prabowo, akhir-akhir ini juga terlihat lebih fokus mengkampanyekan internal partainya sendiri.

Kompleksitas pemilu serentak dan ancaman efek ekor jas (cocktail effect), menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh Demokrat, PAN, dan PKS. Bahkan SBY mengatakan baru akan berkampanye pada Maret 2019. Beberapa politisi dari PAN juga secara terbuka bahwa Gerindra lah yang diuntungkan dalam proses politik ini. Ditambah 4 persen ambang batas parlemen, maka dilema politik untuk mewujudkan mesin politik yang kuat dan militan Koalisi Prabowo menjadi masalah yang besar bagi Prabowo-Sandi.

Prabowo sangat sadar bahwa kekuatan politik yang tak serius dari PAN, Demokrat, dan PKS akan berdampak pada mengulangi kekalahan pada Pilpres 2014. Disisi lain, ada tantangan baru seperti isu Millenial, yang sepenuhnya sudah diserahkan oleh Sandiaga Uno. Masalah lain, tidak ada momen politik yang memihak seperti Pilkada DKI. Menciptakan dan merawat massa Islam untuk dijadikan mesin politik juga tidak mudah. Disisi lain, banyak tokoh-tokoh yang memainkan sentimen juga menghadapi masalah. Pentolan utama seperti Habib Rizieq juga jauh dari lapangan politik. Baru-baru ini isu kebohongan Ratna Sarumpaet juga menunjukkan satu keburukan, yang menjadi hantaman kubu lawan.  

Merawat Sentimen Identitas

Klaim menghadirkan 8 juta orang pada Reuni 212 dibantah banyak pihak. Dugaan klaim ini menjadi bagian dari memperkuat wacana sentimen yang sama besarnya pada saat aksi-aksi ini dimulai pada saat Pilkada DKI. Tidak dapat dipungkiri bahwa Prabowo memainkan sentimen sangat sering pada kampanye Pilpres 2019 ini.

Mereplikasi cara Donald Trump berkampanye, Prabowo hanya memiliki alternatif politik seperti itu yang harus dirawat. Hal ini terbukti dari beberapa gimmick kampanye Prabowo dan Sandiaga. Meskipun tidak vulgar seperti cara kampanye Donald Trump. Usaha Prabowo dalam merawat sentimen identitas ini hadir dalam konteks menguatnya juga pola politik identitas sejak Pilkada DKI—merupakan cara paling efektif dalam mendorong dan mengumpulkan massa dengan simbol identitas.

Masalah lain juga muncul anggapan bahwa Prabowo tidak mau ikut lebih dalam pada permainan politik kelompok 212. Kesimpulan ini didasarkan pada gambaran bahwa setiran politik kelompok 212 juga dapat membawa Prabowo dalam ceruk elektoral yang cenderung eksklusif. Untuk itu, usaha Prabowo untuk menciptakan sentimen identitas lain juga untuk menyeimbangkan jejaring kelompok dan juga perluasan basis elektoral dalam Pilpres 2019. Rasanya, Pilpres 2019 akan kita hadapi dengan perang kampanye identitas yang semakin menguat antara Jokowi dan Prabowo.

Direktur Eksekutif di Depublica Institute (Center for Local Development Research and Studies) dan Public Policy Consultant Associate di Visi Strategic Consulting

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…