Jumat, Oktober 30, 2020

Post-Truth dan Kebutuhan Data Desa Presisi

Benderaku Tak Berkibar di Angkasa

Euforia upacara 17 Agustus acap kali menghiasi seluruh media Indonesia. Baik daring maupun mainstrem. Sorotan utama pasti siapa yang jadi petugasnya, para Paskibrakanya. Dan...

Relasi Antara Buruh, Pemerintah, dan Pemilik Modal

May Day is not holiday. May Day is a war day! Bentuk pernyataan yang seringkali digunakan untuk membangkitkan semangat buruh untuk mengikuti aksi massa...

Mengutuk Israel, AS, dan Yahya

Umat Islam terlalu sering mengutuk Israel dan Amerika Serikat (AS) bahkan telah over dosis. Dalam kasus Palestina, mengutuk Israel sia-sia saja. Israel tidak memiliki...

Depolitisasi, Fanatisme, dan Hiperpolitisasi Agama

Tesis kebebasan mengungkapkan bahwa fanatisme agama lahir akibat tiadanya kebebasan di ruang publik. Itu artinya fanatisme memiliki makna yang searah dengan otoritarianisme dan kediktatoran....
sofyan sjaf
Aktivitas keseharian sebagai dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Saat ini, saya diamanahkan sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB.

Pembangunan desa memasuki era postmo (postmodern). Era yang ditandai dengan masifnya kemajuan teknologi (era 4.0). Kaum postmo menganggap kemajuan teknologi ini akan mempermudah aksi pembangunan nantinya, namun sebaliknya.

Teknologi menyimpan daya destruksi yang membuat aksi pembangunan terjebak ke dalam pasca kebenaran (post-truth). Sebagai entitas terpenting, bagaimana desa menghalau mewabahnya post-truth ini?

Realita

Menurunnya angka kemiskinan, membaiknya infrastruktur desa, terbukanya akses informasi, pendapatan di atas rata-rata, dan kualitas sumberdaya manusia yang membaik adalah sederet ukuran yang menentukan perubahan status desa, dari tertinggal menjadi berkembang atau maju.

Namun, tidak sedikit ukuran-ukuran tersebut dikritisi pegiat sosial dan warga desa sendiri. Alasannya cukup sederhana, dari mana diperoleh data tersebut? Sebab realitasnya, data yang tersaji tidak sebagaimana fakta di lapangan.

Respon kritis tersebut sangat wajar, karena warga desa selama ini tidak ikut terlibat menyusun data desa, apalagi memperbaharuinya. Seolah data desa, hanya milik elit desa (kepala desa dan perangkatnya).

Sehingga warga desa merasa dijadikan sebagai obyek semata. Kondisi ini beralasan, karena sumber data desa yang dapat diakses publik masih merujuk Permendagri No. 32/2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedua Permendagri tersebut, menghasilkan paling sedikit 33 model buku yang wajib dikuasai aparatur desa. Ini belum termasuk tambahan model pencatatan dan pelaporan lain (seperti: pencatatan dan update data monografi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, keuangan, pelaksanaan kegiatan umum dan khusus lainnya).

Selanjutnya, buku-buku ini dijadikan sebagai sumber informasi kepala desa atau aparatur desa ketika publik hendak mengaksesnya, termasuk sensus potensi desa di mana kepala desa atau aparatur desa menjadi responden dalam sensus tersebut.

Banyaknya buku yang harus dilengkapi tersebut, membuat pemerintah desa gagal fokus dalam substansi. Sebaliknya, motif menggugurkan kewajiban dengan cara melengkapi dokumen (buku) menjadi utama. Sehingga metodologi penyusunan dokumen yang benar, sangat jauh dari harapan.

Realita ini bisa kita temukan di hampir semua desa! Jika Anda meragukan, maka datanglah ke desa dan simaklah informasi yang terpajang di kantor desa (seperti: peta desa, data monografi desa, buku data, RPJM desa, RKP desa dan lain-lain). Apa yang Anda simpulkan? Saya meyakini bahwa semua yang Anda lihat tersebut, jauh dari standar yang disebut sebagai data presisi tentang kondisi desa.

Penjelasan di atas memperkuat pandangan George Orwell, bahwa dari rahim era postmo lahir produk post-truth society. Produk yang dianggap wabah sosial yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, dimanakah realitas post-turth ini terjadi?

Jawabannya adalah cermati dokumen RPJM dan RKP desa. Dua dokumen ini adalah portofolio pembangunan desa yang menjelaskan tapak pembangunan desa berupa program maupun kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan memiliki dampak bagi warga desa. Namun, apakah benar dokumen strategis tersebut disusun berpijak pada data presisi?

Saya meyakini bahwa sebagian besar desa-desa di Indonesia belum berpijak pada data presisi dalam menyusun RPJM dan RKP desa. Meski prosedural musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) dilaksanakan, tetapi rumusan program yang disusun masih berpijak pada daftar keinginan dan kebutuhan yang tidak terukur outputnya.  Disinilah awal realita post-truth pembangunan desa terjadi! Salahkah pemerintah desa?

Butuh data desa presisi

Meski James Bill menyadari bahwa post-truth adalah era kebohongan yang diproduksi oleh politisi dan kekuasaan, akan tetapi dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa tidak bisa disalahkan. Atau tidak bisa dikatakan sebagai produsen kebohongan dalam pembangunan desa.

Ketergantungan desa terhadap supra desa dalam bentuk regulasi dan minimnya pemahaman sosiologis oleh aktor supra desa (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah) terhadap kondisi desa saat ini, berdampak terjadinya kebohongan dalam pembangunan desa!

Pengakuan UU Desa terhadap hak subsidiaritas yang dimiliki desa, dipancung dengan Permendes yang menganalisasi peruntukkan dana desa ke aspek-aspek tertentu (seperti: infrastruktur, embung, sarana olah raga, dan lain-lain). Alhasil, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan lokal untuk mengelola dana desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan desa dan warganya.

Maka sangat wajar jika terjadi penyangkalan warga desa terhadap membaiknya tingkat kesejahteraan, membaiknya kualitas sumberdaya manusia, kenaikan pendapatan, dan lain sebagainya.  Dalam konteks ini, maka dibutuhkan data desa presisi untuk mengeliminasi terjadinya kebohongan dalam pembangunan desa.

Data desa presisi adalah data yang bersumber dari desa yang dihasilkan melalui pendekatan spasial, partisipatif, dan sensus. Penggunaan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi adalah keniscayaan menghasilkan data desa presisi.  Pertanyaannya bagaimana upaya memproduksi data desa presisi untuk menepis kebohongan pembangunan desa?

Pertama, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang afirmatif untuk menghasilkan data desa presisi.  Kepercayaan sepenuhnya kepada desa harus diberikan untuk memproduksi data desa presisi. Bukan sebaliknya menjadikan desa sebagai obyek data. Dana desa harus diorientasikan menghasilkan data desa presisi tersebut.

Peran pemerintah sebatas mengeluarkan regulasi pemanfaatan dana desa untuk data desa presisi dan pedoman penyusunan data desa presisi (data tematik) yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pembangunan desa.

Tentang hal ini, maka perlu revisi Permendagri No. 32/2006 dan Permendagri No. 113/2014; kedua, era 4.0 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempermudah aksi pembangunan desa. Pemerintah harus menyediakan server di kabupaten untuk menampung data-data yang diproduksi desa. Kecamatan harus menjadi penjamin mutu kualitas data yang diproduksi desa. Data yang terkumpul (big data) dijadikan basis pijakan musyawarah dari tingkat dusun hingga kabupaten yang berujung sebagai kebijakan pembangunan yang presisi.

Ketiga, mengaktifkan peran perguruan tinggi atau elemen pegiat sosial sebagai pendamping metodologi.  Minimnya sumberdaya desa menuntut peran perguruan tinggi atau pegiat sosial untuk mengedukasi metodologi.

Data dengan metodologi yang benar, akan mempermudah kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Ke depan, bisa jadi kebijakan satu peta dan kebijakan satu data berawal dari desa; dan keempat, membangun sistem kerahasiaan data desa. Dibantu dengan pakar digital, pemerintah sudah saatnya mulai memikirkan sistem kerahasiaan data desa.

Keempat upaya di atas, adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menghalau segala bentuk kebohongan atau upaya untuk mereproduksi kebohongan dalam pembangunan desa. Dengan data desa presisi kejayaan masa depan Indonesia kita jemput bersama. Semoga!

sofyan sjaf
Aktivitas keseharian sebagai dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Saat ini, saya diamanahkan sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pemuda dalam Pergerakan Nasional Pandemi Covid-19

Peringatan hari Sumpah Pemuda mempunyai makna yang khusus di masa Covid-19 saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang...

Pilu-Kasih di Medan Aksi

Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Saya kira, saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan atau nongkrong di kafe favorit bersama sang kekasih....

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Kelamnya Dunia Politik di Thailand

Apa yang kalian bayangkan tentang negara Thaiand? Ya, negara gajah putih tersebut sangat dikenal dengan keindahannya. Apalagi keindahan pantai yang berada di Krabi dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pendidikan di Era Disrupsi (Catatan Karya Yudi Latif)

Yudi Latif lebih muda 10 tahun dari saya. Dan walau saya, tentunya, lebih awal menulis, Yudi jelas jauh lebih produktif. Dua bulan lalu, saya diminta...

Pemuda, Agama Sipil, dan Masa Depan Indonesia

Sejarah sangat berguna untuk mengetahui dan memahami masa lampau, dalam rangka menatap masa depan, ungkap Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Semestinya tidak hanya dibaca sebagai...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.