Jumat, Januari 22, 2021

Politik Identitas Bisa Menyejukkan? Ini Syaratnya

Jokowi Vs Prabowo, Bukan Polri Vs TNI

Jumat malam, 21 September 2018 lalu, resmi menjadi garis start dimulainya kontestasi politik dalam bahasa politiknya. Bahasa medianya adalah rematch. Dan bahasa ulamanya, sebagaimana...

Solidaritas Ekologis

Dalam kontestasi politik, perdebatan yang dihadirkan kelompok masyarakat pada akar rumput terkonsentrasi mengenai pilihan politik dengan debat yang tidak berkesudahan. Sementara di saat yang bersamaan,...

Fenomena Kemunduran Demokrasi di Era Joko Widodo

Tulisan ini menjelaskan tentang fenomena kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia yang mulai tampak di bawah kepemimpinan Joko Widodo sejak 2014 hingga kini. Pada mulanya,...

Kualat Politik ala NU

Pemilihan Presiden 2019 bukan hanya jadi ajang pemilihan kandidat saja. Berubah jadi ajang perebutan kuasa ideologisasi. Pelampiasaan dendam segilintir kelompok yang tidak puas dengan...
Wawan Kuswandi
Pemerhati komunikasi massa, founder blog INDONESIAComment, mantan editor Newsnet Asia (NNA) Jepang dan penyuka sambal

Politik identitas yang selama ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai pemicu munculnya perpecahan antaranak bangsa, ternyata bisa menyejukkan, bila diterapkan dengan baik dan benar, tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Apa syaratnya?

Politik identitas boleh-boleh saja dilakukan di tahun politik ini, selama tetap menjaga kedamaian umat dan persatuan bangsa. Namun faktanya, politik identitas justru banyak digunakan oleh oknum politisi dan sejumlah tokoh agama ‘mendadak’ ulama untuk merusak kenyamanan publik dan memecahbelah rakyat. Jadi, bagaimana caranya menerapkan politik identitas yang baik dan benar?

Kalau saja kita berani ngomong jujur, sesungguhnya di belahan negara manapun di dunia, umumnya saat akan pilpres atau pilkada, politik identitas pasti selalu ada. Politik identitas tidak melulu identik dengan agama lho!

Politik identitas bentuknya macam-macam, bisa politik identitas agama, identitas kesukuan, identitas golongan, identitas ras, identitas gender, bahkan identitas profesi. Secara definitif, politik identitas merupakan simbol sosial berdasarkan kepentingan individual yang memiliki kesamaan secara sosiokultural, sosioekonomi, sosiogeografi dan sosioteologi.

Bersatunya kepentingan individual dalam simbol sosial inilah yang akhirnya melahirkan politik identitas. Biasanya, politik identitas digunakan untuk merebut kekuasaan politik. Jadi, sungguh amatlah ‘dungu’ bila sejumlah politisi tidak melakukan politik identitas dalam kontestasi politik.

Dalam tiga tahun terakhir ini, wajah politik identitas yang terjadi di negeri kita, lebih didominasi oleh politik identitas agama, khususnya Islam. Munculnya istilah agama mayoritas (Islam) dan agama minoritas (nonmuslim) menjadi salah satu ukuran yang membuat politik identitas agama mengemuka secara membabi buta.

Padahal, dalam sejumlah UU yang terkait dengan hak politik warga negara tidak ditemukan sepatah katapun tentang istilah agama mayoritas dan minoritas. Istilah itu hanya muncul dari mulut sekelompok politisi, pejabat, pengamat politik atau tokoh agama ‘dungu’ yang berpikiran sempit. Mereka hanya melihat agama dari kacamata kuantitas belaka, bukan dari sisi kualitas.

Setiap warga negara dengan identitas apapun termasuk paham atheis sekalipun, memiliki hak yang sama dalam politik dan tidak bisa dibatasi oleh jargon agama mayoritas atau minoritas. Jadi, kalau ada politisi, pejabat atau pengamat politik serta tokoh agama mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya jelas-jelas salah besar, ngawur dan dungu banget.

Syarat Politik Identitas

Apa sih yang ditakutkan dengan politik identitas? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena jawabannya akan memberikan gambaran secara gamblang bahwa politik identitas itu halal dan mutlak diperlukan. Anda percaya?

Saya termasuk orang yang percaya bahwa politik identitas itu halal. Namun, dalam menerapkan politik identitas ini ada satu syarat penting yang wajib ditaati oleh seluruh komponen politik bangsa dan tidak boleh dibantah.

Mungkin, selama ini kita sudah terjebak dengan politik identitas agama yang dikemas dengan cara-cara kotor dan biadab. Ketahuliah, pada dasarnya semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan hidup.

Tuhan menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kebenaran melalui kitab suci. Jadi, kalau terjadi penyelewengan dalam menafsirkan ayat-ayat  kitab suci, maka bukan agama dan kitab sucinya yang salah, tetapi manusianya.

Kembali kepada persoalan politik identitas, momen pilpres 2019 memang menjadi waktu yang tepat untuk memblow up politik identitas agama. Namun, sungguh disayangkan, politik identitas agama yang dilakukan hanya berisi fitnah, menyebar hoaks, menabur ujaran kebencian, dan menyelewengkan tafsir ayat di kitab suci.

Sampai di sini, politik identitas agama bisa menghancurkan negara dan toleransi antarasesama umat beragama. Contoh kongkretnya ialah saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lebih parahnya lagi, sejumlah ormas tertentu dengan membawa label membela agama ikut terlibat dan meneriakkan politik identitas agama yang memuakkan.

Politik Identitas Elegan

Politik identitas agama yang dikemas dengan cara kotor dan biadab akan sangat berbahaya dan bisa merusak sendi-sendi kedamaian, kenyamanan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, politik identitas hanya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan politik semata. Inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak menjelang kontestasi politik nasional 2019.

Sesungguhnya, politik identitas agama sangat diperlukan. Namun, dengan satu syarat yaitu politik identitas harus dilaksanakan dengan cara-cara damai, nyaman dan tetap menjaga persatuan dan persaudaraan antarsesama anak bangsa. Itulah yang saya sebut politik identitas halal.

Jadi, saya dan juga Anda tidak perlu khawatir dengan politik identitas selama memiliki tujuan mulia yaitu untuk menjaga kerukunan SARA. Bila saja, politik identitas dilakoni dalam trek yang benar, maka saya yakin bangsa Indonesia akan kebal terhadap serangan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Sekarang Anda sudah paham khan, betapa pentingnya politik identitas di Indonesia. Selamat menikmati singkong rebus kawan…

Wawan Kuswandi
Pemerhati komunikasi massa, founder blog INDONESIAComment, mantan editor Newsnet Asia (NNA) Jepang dan penyuka sambal
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.