Banner Uhamka
Selasa, September 29, 2020
Banner Uhamka

Politik Elektoral yang Semakin Eksklusif

Kalau Bukan Mereka, Jadi Siapa?

Kabar bohong ataupun kabar yang tidak disertai dengan data yang valid, tentu akan menimbulkan kontroversi bahkan kehebohan. Dari kubu capres-cawapres nomor urut 2, telah...

Mempertanyakan Kesaktian Pancasila, Jargon Tanpa Pemaknaan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang “tidak lupa” terhadap peristiwa-peritiwa penting dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa. Salah satu bentuknya yaitu adanya sebuah peringatan terhadap...

Ketika Jurnalis Dimabuk “Alkohol”

Hal ajaib yang bisa dilakukan oleh para jurnalis adalah menciptakan opini publik yang sangat heboh. Entah mukjizat apa yang diberikan oleh Tuhan kepada para...

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam CSR dan Lingkungan Hidup

Berbicara tentang CSR (Corporate Social Responsibilty), CSR merupakan suatu konsep di dalam suatu organisasi yang mana adalah suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan...
Rizky Pratama Lianto Putra
Mahasiswa PENS. Politeknokrat. Merdeka dalam sikap dan pemikiran. Berdikari secara ekonomi. Bijak dalam bertindak.

Alur kepemimpinan up to bottom yang kerap identik dengan model pemfiguran dan penokohan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat masih menjadi hal yang lumrah.

Pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai instrumen untuk mengenalkan diri kepada publik, kemahiran dalam permainan retorika kata, serta dibumbui dengan aksi peduli masyarakat yang bersifat periodik; masih menjadi tren dalam strategi pemenangan para calon wakil rakyat.

Kontestasi pesta demokrasi menjadi sebuah momentum bagi masyarakat untuk berkompetisi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Berbagai macam janji dan jargon mengatas-namakan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat ditawarkan. Fenomena pengeluaran biaya sejumlah jutaan bahkan miliaran untuk membiayai serangkaian agenda kampanye dan pemenangan diri sudah menjadi konsekuensi logis dari pencalonan diri dalam politik elektoral.

Lahirnya Sistem Parlementer Sebagai Embrio dari Demokrasi Politik

Struktur sosial masyarakat yang terjadi di masa kini tidak lepas kaitannya dengan kejadian sosial-politik di masa lalu. Masyarakat bukanlah sekumpulan dari subyek-subyek manusia, yang dengan keinginannya dapat mengukir sejarahnya sendiri. Menurut George Ritzer, masyarakat merupakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan terintegrasi dengan elemen-elemen konstituennya; seperti: Norma, adat, tradisi, dan institusi. Teori sosiologis ini biasa dikenal dengan fungsionalisme struktural.

Demokrasi di Indonesia dan sebagian besar negara di dunia memiliki jejak historis yang sama. Lahirnya demokrasi politik erat kaitannya dengan sejarah pergolakan masyarakat Eropa menentang model pemerintahan monarki absolut pada abad ke-18. Di akhir masa feodalistik, masyarakat Eropa mengalami perkembangan signifikan dalam intelektualitas dan perekonomian. Perkembangan tersebut melahirkan kelas sosial baru dalam masyarakat yaitu; para intelektual, produsen, dan pedagang.

Kelas sosial ini menjadi pemimpin dalam pengorganisiran masyarakat untuk menumbangkan sistem monarki absolut di berbagai negara. Sebut saja seperti gerakan Renaissance di Italia, gerakan Enlightment di Inggris, dan gerakan Affclaro di Jerman. Puncak dari gerakan rakyat ini melahirkan sebuah Revolusi Politik di Prancis pada tahun 1789-1799.

Dengan tumbangnya sistem pemerintahan monarki, maka lahirlah sistem parlementer sebagai aktualisasi dari demokrasi politik dengan prinsipnya yaitu Liberté, égalité, fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).

Demokrasi Parsial dan Relasi Kuasa Antara Negara Dengan Masyarakat

Soekarno menjelaskan bahwa demokrasi politik harus diikuti dengan demokrasi ekonomi. Ketika demokrasi ekonomi masih belum dijalankan, demokrasi politik yang sejatinya terbuka untuk seluruh elemen masyarakat tanpa memandang kelas dan kedudukan sosial hanyalah bualan semata. Partisipasi masyarakat terutama masyarakat kecil untuk menjadi aktor dalam politik elektoral semakin terbatasi. Realitas empiris yang ada, politik elektoral justru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk melanggengkan kekuasaannya melalui instrumen negara.

Negara secara historis merupakan produk fiksi hasil revolusi kognitif manusia. Menurut Yuval Noah Harari, negara berakar dari mitos kebangsaan bersama. Negara muncul dari imajinasi kolektif masyarakat untuk menciptakan struktur sosial yang menciptakan keharmonisan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Negara sebagai kontruksi sosial dalam masyarakat merupakan produk dari bayangan atas realitas yang dipercaya setiap orang. Sepanjang kepercayaan tersebut tersebut tetap eksis di masyarakat, negara mendatangkan kekuatan di dunia. Dan kekuatan ini sering kali dimanfaatkan secara tidak bertanggung-jawab oleh oknum tertentu.

Badan-badan pemerintahan yang merupakan struktur pemerintahan publik yang merepresentasikan kepentingan masyarakat telah berubah menjadi institusi privat yang mengedepankan kepentingan kelompok. Pragmatisme dalam perpolitikan menyebabkan anggota pemerintahan terjebak dalam kacamata kuda yang tidak dapat membaca dan menganalisa kondisi masyarakat dengan perspektif yang lebih luas secara kritis.

Gramsci menjelaskan bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Kontradiksi kepentingan antara lembaga pemerintahan dengan rakyatnya merupakan salah satu contoh dari adanya hegemoni yang dibangun melalui mekanisme konsensus melalui institusi dalam masyarakat.

Ketimpangan dalam struktur sosial (ada yang menguasai dan ada yang dikuasai), tidak disadari oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan dominasi yang dimiliki, lembaga pemerintahan menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika ini sebagai suatu kewajaran atau bahkan keniscayaan dalam praktik politik kenegaraan. Sosialisasi ini dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan pejabat publik agar masyarakat tidak mengusik kepentingan yang telah mereka susun.

Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi

Momentum pemilihan umum yang tidak mengijinkan seluruh elemen masyarakat untuk berkesempatan menjadi aktor didalamnya dan cenderung diisi oleh masyarakat dari kalangan atas menimbulkan skeptisisme pada banyak elemen masyarakat. Transformasi pejabat pemerintahan menjadi kapitalis birokrat yang menjadi penghubung antara pemerintah dengan investor menjadi salah satu lahan basah bagi para pejabat pemerintahan untuk memperkaya diri.

Fenomena masuknya pengusaha dalam politik elektoral mengindikasikan kepentingannya untuk memperlancar bisnis dengan memangkas rantai birokrasi untuk mempermudah proses ekspansi. Paradigma yang justru terjadi di masyarakat, pebisnis yang masuk dalam politik elektoral pasti mementingkan kepentingan rakyat. Karena mereka sudah kaya, dan karena mereka kaya kemungkinan mereka untuk korupsi semakit sedikit.

Demokrasi bukan demokrasi sejati ketika masih adanya kesenjangan dalam partisipasi masyarakat kecil untuk berkontribusi menjadi pemenang dalam pemilihan umum. Ketika partisipasi masyarakat kecil semakin terbatas karena minimnya modal dan mengharuskan mereka untuk menghentikan pergerakan, maka demokrasi politik hanya milik masyarakat bermodal, dan penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi demokratis.

Eksklusifitas politik elektoral terletak pada proses pemilihan umum yang demokratis secara parsial, yang hanya mengijinkan rakyat golongan atas untuk menjadi aktor dalam kontestasi pesta demokrasi. Urgensi dari aktualisasi demokrasi ekonomi adalah sebagai tonggak keadilan dalam partisipasi seluruh masyarakat untuk menjadi aktor dalam kontestasi pemilihan umum.

Inklusifitas politik elektoral harus menjadi visi bersama dalam menegakkan keadilan dalam demokrasi politik dan ekonomi. Modal bukanlah insturumen penting sebagai prasyarat utama dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum, melainkan kejujuran dan kredibilitas individu.

Referensi

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart

Harari, Yuval Noah. 2017. Sapiens. Tangerang: Pustaka Alvabet

Ritzer, George. 2009. Teori Sosiologi: Yogyakarta: Pustaka Belajar

Soekarno. 2005. Dibawah Bendera Revolusi: Jakarta: Yayasan Bung Karno

Rizky Pratama Lianto Putra
Mahasiswa PENS. Politeknokrat. Merdeka dalam sikap dan pemikiran. Berdikari secara ekonomi. Bijak dalam bertindak.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Miskonsepsi Seks dengan Persetujuan

Pada 13 September 2020 lalu, terunggah sebuah kiriman di Instagram yang berjudul “Kupas Tuntas Pakta Integritas UI dan Pendidikan Sex dengan Persetujuan” yang di...

Jika Cantik Hanya Mengikuti Standar Industri

Belakangan ini perbincangan mengenai bagaimana diri kita maupun bagaimana industri mendefinisikan standart kecantikan kembali ramai diperdebatkan. Mulai dari gerakan perempuan dukung perempuan yang dianggap...

Civil Society, Pariwisata Nasional, dan Dikotomi Ekonomi Vs Kesehatan

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan devisa terbesar nomor dua (280 triliun Rupiah pada 2019) di Indonesia untuk kategori non-migas. Ini...

PKI dan Narasi Sejarah Indonesia

Bagaimanakah kita menyikapi narasi PKI dalam sejarah Indonesia? Sejarah resmi mencatat PKI adalah organisasi politik yang telah menorehkan “tinta hitam” dalam lembaran sejarah nasional,...

Janji Manis Penyelesaian HAM

Setiap memasuki bulan September, negeri ini selalu dibangkitkan dengan memori tentang sebuah tragedi kelam yang terjadi sekiranya 55 tahun silam. Peristiwa diawali dengan terbunuhnya enam...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.