Banner Uhamka
Kamis, September 24, 2020
Banner Uhamka

Ilmu Mahar dan Pilkada

Tentang Papua, 02, dan Anti Asing

Beberapa pekan pasca tragedi pengepungan asrama Papua karena diduga membuang bendera merah putih ke selokan (belakangan tidak terdapat bukti mahasiswa Papua pelakunya) dan aksi...

Bu Tejo Pahlawan Pemersatu Masyarakat Kita

Film pendek Tilik yang tayang di Youtube baru-baru ini, mampu menyedot perhatian khalayak, terutama netizen yang haus akan hiburan yang menyegarkan. Film yang berdurasi...

Nyinyiran tentang Nasionalisme

Sebenarnya tulisan ini membuat penulis ragu untuk menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Akan tetapi, kalau ide tak dikeluarkan maka pada akhirnya akan hilang begitu saja....

Kata Maaf Menjadi “Baper”di Zaman Now!

Baru-baru ini ungkapan “Baper” menjadi trending di masyarakat zaman now. Setiap percakapan antara teman sebaya yang saya temui, dan juga di dunia entertain melantunkan...
Bakhrul Amal
Dosen Ilmu Hukum dan Pemerhati Sosial

Calon kepala daerah itu laksana pria yang hendak meminang wanita, butuh mahar. Agar sang belahan jiwa dan atau konstituen tertarik, agar tujuan tercapai, maka sebagai konsekuensi tidak ada yang gratis, mahar perlu diakui memang dibutuhkan sebagai tanda serius untuk memikat.

Tetapi persoalan politik, perihal jadi dan tidak jadi, itu bukan pernikahan. Politik melebihi hingar bingar semalaman suntuk itu. Politik bukan cuma janji setia pada satu pasangan. Politik tidak hanya melibatkan satu dua orang, satu dua keluarga, tetapi ribuan jiwa.

Sebab keterlibatan itu luas, maka mahar calon kepala daerah dalam politik pun besar. Sudah kita sepakati bersama, baik dalam kitab suci, atau pun juga petatah petitih bijak bestari, yang lebih besar dari uang (baca:harta) adalah ilmu. Mutatis mutandis, melihat tanggung jawab serta pengaruhnya yang besar, maka mahar yang pantas untuk dijadikan nilai tukar untuk Calon Kepala Daerah di dalam ruang-ruang politik adalah ilmu.

Ilmu pun tentu banyak spesialisasinya tergantung kepada kebutuhan. Semisal, daerah yang potensial di bidang pertanian membutuhkan pemimpin yang lihai memanfaatkan lahan dan tahu apa yang perlu ditanam serta kapan memanen. Daerah yang perlu pembangunan modern membutuhkan pemimpin yang visioner dengan kemampuan membaca situasi dan membaca generasi. Dan banyak lagi.

Hal tersebut bukanlah suatu yang baru. Kita bisa memandang ke belakang; dimulai dari Hatta yang kemudian menjadi pemimpin karena keahliannya di bidang ekonomi. Soekarno dipercaya menahkodai puluhan hingga ratusan juta manusia oleh karena kehebatannya dalam hal meramu pandangan bangsa (sinkretik dan ekletik). Gus Dur yang bisa menjadi presiden ‘tanpa modal kapital’ disebabkan kecerdikannya mengikat perasaan rakyat. Keahlian dan integritas merekalah bentuk dari mahar itu.

Keadaan Hari Ini

Malang bukan kepayang, nyatanya hari ini politik justru jatuh pada kubangan materialistik dengan pragmatisme yang akut. Ilmu yang derajatnya tinggi ternyata terkikis oleh uang. Akibatnya, untuk  berpolitik dan terlibat di dalam jabatannya lebih sering yang dilihat adalah isi dompet bukan isi kepala. Mahar yang semestinya berbentuk profesionalitas berubah persepsi menjadi pundi-pundi uang.

Ada beberapa hal yang membuat kenapa politik kemudian terpleset pada kelicinan itu. Setidaknya hal itu bisa diakibatkan oleh tiga hal, pertama disebabkan pola pikir yang berorientasi pada hasil, kedua terjebak pada tren, dan yang ketiga adalah mandegnya proses pengkaderan.

Orientasi Hasil

Politik hari ini cenderung menihilkan “proses menuju” dan lebih mengarus utamakan pada “hasil”. Ketidakinginan rugi tersebut kemudian membuat adanya dinding lebar yang memisahkan ideologi dan kemenangan. Selama dirasa mungkin menang, sekalipun berlawanan dengan ideologi, maka lebih baik memudarkan warna partai daripada harus kalah meskipun dengan cara yang terhormat.

Bawaslu, dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu, mencatat bahwa politik uang memeroleh skor 5 atau tingkat kerawanan tertinggi. Parahnya, kerawanan tersebut tercatat setidaknya pada 7 Provinsi yang pada 2018 ini akan mengadakan Pilkada Serentak.

Proses jual beli suara melalui politik uang ini adalah akibat memandang bahwa tujuan politik adalah memeroleh hasil. Kebutuhan akan hal tersebut, membayar dengan istilah “serangan fajar”, hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai modal kapital yang besar. Inilah yang kemudian berimbas pada desas desus tempo hari perihal mahar-mahar “wani piro” karena persepsi hanya si kaya lah yang bisa memengaruhi hasil.

Terjebak pada Tren

Ideologi memang terikat pada era. Akan tetapi keterikatan pada era tersebut bukan berarti menghilangkan subtansi.

Yang terjadi hari ini adalah era didahulukan lebih daripada ideologi. Semisal ada publik figur yang terkenal, dicintai, dan memiliki banyak followers didaulat menjadi calon meskipun gagasan serta tujuannya tidak sama dengan ideologi partai politik. Tokoh-tokoh yang sedang digandrungi dipilih menjadi calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kekuatan pikiran.

Pada posisi tersebut, diksi “terjebak pada tren” kemudian menemui  relevansinya. Jebakan-jebakan semu inilah yang akhirnya membuat proses distribusi ideologi menjadi stagnan.

Mandegnya Pengkaderan

Pemilihan akan proses-proses instan tersebut tidak lain dan tidak bukan tentulah akibat dari mandegnya pengkaderan. Atau, tidak ada kader yang siap dan sesuai dengan kebutuhan.

Tidak adanya kader yang bisa diunggulkan untuk maju dalam pemilihan membuat kesempatan-kesempatan itu dijatuhkan pada sosok-sosok yang cenderung baru. Sosok yang diusung oleh sebab kalau tidak karena terkenal, pasti karena memiliki kekuatan materi.

Tugas kita semua hari ini adalah mengembalikan politik pada narasi yang seharusnya. Politik adalah wahana tindakan untuk kebaikan bersama. Bukan wahana menghambur-hamburkan uang. Politik merupakan alam dialektik yang mencetak manusia-manusia yang cerdas. Dengan begitu, dengan upaya pengembalian itu, istilah mahar yang konotasinya negatif itu bisa hilang dan kembali pada semestinya, mahar politik adalah ilmu pengetahuan.

Bakhrul Amal
Dosen Ilmu Hukum dan Pemerhati Sosial
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

Pandemi Dapat Membunuh Populis, Tidak Populisme

Demokrasi atau otoriter? Masa awal pandemi diwarnai dengan perdebatan mengenai tipe rezim mana yang paling efektif dalam menghadapi wabah Covid-19. Namun memasuki kuartal ketiga...

Potret Seorang Feodal Tua sebagai Seniman Serba Bisa

Pada zaman dahulu kala, ketika revolusi tidak ada lagi, Goenawan Mohamad pernah mengibaratkan dirinya, dengan heroisme penyair muda, sebagai Malin Kundang. Tapi kini, Malin...

Menilik Komunikasi Publik Tokoh Politik

Komunikasi merupakan sarana yang memiliki signifikansi tinggi dalam mengkonstruksikan sebuah interaksi sosial. Hal ini dikarenakan melalui jalinan komunikasi, seseorang akan mengaktualisasikan suatu konsepsi diri...

Seharusnya Marx Menjadi PNS!

Duduk dan berbincang dengan teman-teman di warung kopi, tak lepas dengan sebatang rokok, saya bersama teman-teman lain kerap kali membicarakan dan mengolok-olok pelamar Calon...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.