OUR NETWORK

Pertemuan IMF, Hari Tani, dan Logika pasar

Lantas bagaimana kiprah IMF dalam ekonomi Indonesia selama ini?

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF (International Monetary Fund) dan World Bank (Bank Dunia) yang rencananya akan digelar pada 8-14 oktober di bali. Pendanaanpun yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pertemuan ini tak tanggung-tanggung, sekitar Rp. 855 Miliar.

Berbagai fasilitas dipersiapkan untuk menyambut para tuan besar ini, mulai dari perbaikan bandara hingga hotel yang elah dipersiapkan sebanyak kurang lebih 15.000 kamar. Respon terhadap pertemuan inipun beragam, mulai dari yang bersorak-sorak bergembira, membedahnya, hingga menolak.

Lantas bagaimana kiprah IMF dalam ekonomi Indonesia selama ini? Pada 24 September yang lalu, kita merayakan hai tani nasional, Bagaimana hubungan IMF dengan kondisi pertanian dan kesejahteraan petani?

IMF sebagai agen Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah versi terbaru dari gagasan ekonomi liberal klasik yang dominan di AS dan Inggris sebelum depresi besar tahun 1930-an. Neoliberalisme merupakan sebuah teori ekonomi dan juga pendirian kebijakan.

Sebagai teori penopang kapitalisme maka tentu neoliberalisme bermasalah sama seperti kapitalisme. Pada dasarnya ideologi ini memperjuangkan leissez faire (persaingan bebas) yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual.

Mereka (penganut paham ini) juga lebih percaya pada kekuatan pasar (Power of Market) untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang paet-paket kebijakan regulasi atau intervensi pasar oleh negara.1 Dengan ini maka semakin membuat mereka (kapitalisme dan Neoliberalisme) semakin mesra.

IMF dan World Bank sebagai Agen Neoliberalisme punya perannya masing-masing. Dari situs resmi IMF mengklaim memiliki tugas “mulia” dimana IMF mendorong kerja sama moneter, memberikan pinjaman bagi negara-negara berkembang dan membantu negara-negra merancang program-program kebijakan, sedangkan Bank Dunia mendorong Pembangunan ekonomi jangka Panjang dan pengentasan kemiskinan. Tentu ini semua adalah “amanat agung” ideologi neoliberal, yang harus kita tolak dan gantikan dengan model yang lebih manusiawi.

Banyak Negara menolak Kebijakan,tawaran dan saran “mulia” IMF. Yang masih segar diingatan, bagaimana rakyat Yunani diminta memilih mengikuti saran IMF atau memilih tidak dan akan dan akan berpikir sendiri untuk mengatur krisis di negerinya, 61% rakyat memilih Tidak mengikuti saran dari IMF dan didukung oleh partai SYRIZA yang berkuasa pada saat itu. Dalam satu kesempatan Mantan Mentri Ekonomi Yunani, Yanis Varoufakis bahkan mengatakan hasil pemilihan tidak adalah momen suci dan penuh harapan bagi seluruh eropa.

Di Indonesia, Neoliberalisme mulai menari bebas sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Agen-agen Neoliberalisme telah mengincar negeri ini. Dalam bahasa David Ransom, Indonesia merupakan “hadiah yang terkaya bagi penjajah” di dunia. Presiden AS, Richard Nixon pernah menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah Asing Tenggara (Ransom: 2006). Sedangkan Presiden Lyndon Johnson menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebagai alasan Amerika mendekati dan “membantu” Indonesia (Johnson Library: 1967).

Tentu masih segar diingatan kita istilah Mafia Berkeley, julukan bagi para pemikir ekonomi jaman Orde Baru yang dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk menguasai Indonesia, yang kebanyakan merupakan lulusan University of California, Berkeley. Mafia Berkeley memformat pembangunan Indonesia bertumpu pada hutang. Sementara Amerika memainkan peranan melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB. 

IMF bertugas menciptakan stabilisasi ekonomi, penjadwalan hutang, dan memobilisasi hutang baru. Sedangkan Bank Dunia berperan dalam memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian Indonesia. Pada tahun 1967 undang-Undang tentang penanaman modal asing disahkan, yang mana tentu ini bersebrangan dengan ide-ide dan gagasan Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa. Perusahaan asal amerika, Freeport adalah korporasi pertama yang memanfaatkan undang-undang tersebut.

Sejak saat itu Indonesia selalu dililit hutang dan kita bisa melihat dan haruslah meraskan sebagai masyarakat bernegara bagaimana neoliberalisme mengikat suatu bangsa. Kritik terhadap Neoliberalisme dan Kerja-Kerja Agennya sangat banyak dan dengan mudah dapat dilihat jejaknya di era digital dan jaringan ini, salah satunya mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli yang pernah berkata “Tidak ada negara hebat ikut saran dari IMF dan Bank Dunia, Jepang dan China adalah dua negara yang tidak mengikuti cara-cara, syarat IMF dan Bank Dunia.

Hari Tani: Perlawanan Buruh Tani terhadap setan-setan Neoliberal

Setiap tanggal 24 september kita memperingati hari tani nasional, hari tani nasional ini ditetapkan sesuai dengan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 agustus 1963 No.196/1963.  Tiga tahun sebelumnya, pada hari sabtu tanggal 24 september 1960 rancangan UUPA disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan kemudian disahkan oleh presiden RI Soekarno menjadi Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA.

Prinsip dari Land Reform adalah Land for the tiller and land for the landless (Tanah untuk penggarap dan Tanah bagi yang tak bertanah). Ini tentu sangat bersebrangan dengan semangat membara kapitalisme-neoliberalisme yang menyukai privatisasi. Reforma Agraria yang terkandung didalam UUPA tidak mengalir mulus, dengan adanya kebijakan agraria orde baru yang mengambil jalan yang disebut by-pass approach. Yaitu revolusi Hijau tanpa reforma agraraia (agrarian reform).2

Gunawan wiradi dalam bukunya Seluk Beluk Masalah Agraria (2009) mengatakan bahwa kompetisi pengunaan tanah berkembang sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat sektoral. 60 %  dari total produksi pangan nasional (khusunya beras) dihasilkan di pulau jawa, pada masa orde baru terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (sectoral developed)  yang sangat cepat, Gunawan Wiradi melanjutkan dengan mengatakan barangkali ini salah satu faktor kita beberapa kali  melakukan impor beras dari negara lain.

Pada masa orde baru kita pernah swasembada beras namun itu tidak berlangsung lama, karena kemajuan itu tidak disertai dengan upaya- upaya mensejahterakan petani namun lebih oleh keterpaksaan ekonomi dan atmosfir ketakutan. Model kebijakan (Policy) seperti ini masih kita temui dan semakin marak.

Namun dalam mengkritisi dan membangun perlawanan terhadap Neoliberalisme-kapitalisme perlu juga dilihat pembagian kelas di masyarakat agraris dan tidak mengidealkan kondisi tersebut. Biasanya terdapat kalangan penghisap seperti tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, dan tani kaya. Kaum tani pekerja terbagi dalam buruh tani, tani miskin, dan tani sedang. Kita tentu tidak ada niat sedikit bermesraan walau singkat dengan feodalisme untuk melawan kapitalisme barulah mengumpulkan kekuatan untuk tahap kedua, melawan Feodalisme.

Sumber baca:

Fakih,M. (2003), Bebas dari Neoiberalisme, Yogyakarta:Insist Press (dalam Khudori, Neoliberalisme Menumpas Petani, 2004, Resist Book)

Khudori, Neoliberalisme Menumpas Petani, 2004, Resist Book

Pegiat Kristen Hijau Malang dan Gerakan Melek Literasi (GALERI) Kupang

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…