Selasa, April 13, 2021

Perempuan dan Politik

Pesan-Pesan Politik Ahmad Syafii Maarif

Dunia politik Indonesia dalam 10 tahun terakhir dihantui oleh gelombang populisme agama dan politik identitas. Populisme agama ditandai oleh adanya gerakan Aksi Bela Islam...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Penumpang KRL yang Dirindukan

Bagi penduduk Jakarta –istilah populer bagi penghuni kawasaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), ketersediaan KRL menjadi penolong. Terutama bagi mereka yang mobilitas rutin hariannya...

Literalisme dan Tantangan Keberagamaan Kita

Di tengah maraknya semangat simbolisme agama mutakhir ini, seperti demonstrasi atas nama agama, pamer poligami, kampanye berjubah, memelihara jenggot, hingga pelabelan kafir terhadap ‘yang...
Lina Febriyani
Government Science "Alam menginspirasi, manusia berimajinasi"

Politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, tidak pantas untuk perempuan masuk kedalam ranah tersebut. Politik selalu identik dengan sesuatu yang aneh dari sudut pandang feminitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenang-wenangan, mobilisasi massa dan kompetisi yang tidak melekat pada perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.

Kekuasaan pada dasarnya netral. Itu bisa digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Di dunia ini politik kekuasaan yang digunakan dengan benar dimanifestasikan melalui ketaatan, perubahan dan pembaruan.

Kondisi negatif ini bukanlah penilaian yang pesimis bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Realitasnya bekerja dimanapun seorang warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak ingin berpartisipasi dalam politik, secara sadar atau tidak sadar menyerahkan nasibnya untuk yang lainnya.

Karena yang aktif secara politik nanti membuat keputusan dan mengatur kehidupan warga yang enggan detail kebijakan. Tapi keputusan tentang martabat kehidupan banyak orang, termasuk masalah perempuan, terwujud di badan eksekutif dan legislatif yang karirnya merupakan hasil dari proses politik.

Diperlukan upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia ditempatkan dalam konteks perubahan yang dialami bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis.

Inti dari demokrasi yaitu menjamin kesetaraan politik untuk semua warga negara, termasuk kelompok terpinggirkan (marjinal) dan kaum minoritas.

Kemudian, hak politik selalu berarti partisipasi individu dalam pembangunan opini publik, baik dalam pemilihan wakilnya di DPR maupun dalam pencalonannya mereka menjadi anggota perwakilan.

Ruang lingkup hak politik tersebut itu adalah ungkapan pendapat dalam memilih dan mengajukan keanggotaan DPR, hak untuk diangkat menjadi pemimpin atau dipilih sebagai presiden, dan masalah lain yang berkaitan dengan dimensi hukum dan politik.

Selama ini hak politik dan hukum perempuan masih bersifat semu, artinya dalam masyarakat Indonesia hak-hak tersebut senantiasa berada di bawah kekuasaan laki-laki, telebih lagi yang menganut faham patriarki itu sendiri.

Kondisi seperti inilah tercipta seperti kebanyakan orang melihat wanita lebih hina dan karena itu harus tunduk pada pria. Pandangan seperti ini menjadi sulit untuk merumuskan “hukum alam” untuk diformat ulang sedemikan mungkin.

Melihat dari negara lain salahsatunya yaitu Thailand, meskipun terdapat sistem patriaki dalam politik yang sama antara Thailand dan Indonesia, tetapi terdapat perbedaan yang cukup jelas salahsatunya pada Partai politik di Thailand, yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh konstituennya masing-masing.

Kemudian juga ada sikap yang terbuka antara masyarakat, partai politik dan anggota parlemen maupun lembaga pemerintah, sehingga memudahkan terbentuknya jaringan kerjasama dalam memperjuangkan UU dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pada dasarnya Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik (legislatif) maupun dalam kehidupan publik.

Kebijakan politik juga harus dilihat dari perspektif gender. Jika dalam praktiknya, partai politik merupakan hambatan budaya yang sangat luar biasa terhadap peran formal politik perempuan, sehingga perlu ditetapkan jumlah perempuan di Partai-partai politik. Diasumsikan bahwa satu partai perempuan sudah cukup dapat mewakili aspirasi perempuan Indonesia.

Hal tersebut sangat salah besar, hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan – pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisir dan di mobilisasi atas nama demokrasi.

Keterwakilan perempuan sendiri dalam dunia politik mulai memdapatkan bagian saat dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan.

Selain ketentuan dalam UUD 1945, terdapat juga UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 CEDAW dan Konvensi Hak Politik Perempuan yang semuanya menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

Kemudian meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di bidang politik Pemilu tidak akan terjadi secara otomatis ataupun serta merta,  tetapi karena Perjuangan terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Jika melihat progres peningkatan dan hambatan dari keterwakilan perempuan itu sendiri, pada pemilihan umum pertama tahun 1955, 6,5 persen perempuan di antara anggota parlemen. Kemudian, perwakilan perempuan Indonesia pernah mengalami pasang surut di parlemen dan mencapai angka tertinggi Ini mencapai 13,0% pada tahun 1987.

Lalu jumlah perempuan sudah mencapai 8,8% dari semua perwakilan terpilih. Sampai pada akhirnya pasca reformasi keterlibatan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas politik dari waktu ke waktu meningkat.

Terlepas dari peningkatan keterwakilan perempuan tersebut, terdapat faktor lain yang memang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik.

Melihat tantangan dan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia terkait keterwakilan perempuan dalam politik, maka dibutuhkan strategi meningkatkan partisipasi politik perempuan Indonesia.

Lina Febriyani
Government Science "Alam menginspirasi, manusia berimajinasi"
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Bertahan Disegala Kondisi

Pandemi COVID-19 membawa beragam nilai positif. Bagi dunia pendidikan, selain orangtua mengetahui betapa susahnya Pendidik (guru/dosen) mengajar anak didik, pendidik juga bisa belajar secara...

Bagaimana Cara Mengatasi Limbah di Sekitar Lahan Pertanian?

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian terutama pertanian konvensional terdapat banyak proses dari penanaman hingga pemanenan,...

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Kebebasan Berpendapat Masih Rancu

Kebebasan berpendapat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang mutlak bagi setiap manusia. Tapi belakangan ini kebebasan itu sering menjadi penyebab perpecahan. Bagaimana bisa kebebasan yang...

Laporan Keuangan? Basi?

Berbicara soal laporan keuangan, tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang ekonomi, apalagi yang bergelut dalam dunia akuntansi. Secara singkat, laporan keuangan adalah...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Jihad Versi Kristen?

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kata jihad sebagai usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Mengamati definisi ini paling tidak kita memiliki pengertian...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Terorisme dan Paradoks Keyakinan

Jika Brian May, gitaris grup band Queen, menulis lagu berjudul "Too Much Love Will Kill You", dalam terorisme barangkali judul yang lebih tepat, "Too...

Mengenang Hans Küng (1928-2021), Tokoh Dialog Antar Agama

Bagi para pegiat dialog antar agama, sosok dan pemikiran Hans Küng tak asing lagi. Namanya kerap disebut seiring dengan pemikirannya tentang upaya mewujudkan perdamaian...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.