Senin, Maret 8, 2021

Peran Keluarga Mereduksi Perilaku Koruptif

Film The Gift Hanung dan Hadiah yang Kepalang Tanggung

Pemilihan judul film dengan lema bahasa asing sudah lebih dulu menunjukkan mula kegagalan. Film komersil Indonesia gemar berjudul asing dan membiarkan dirinya tertuduh sekadar...

Cak Imin dan Daya Tawar Politik Holopis Kuntul Baris

Pepatah Jawa holopis kuntul baris adalah sebuah refleksi tentang kebersamaan dan gotong-royong dalam meraih sebuah cita-cita luhur. Tentunya, sentimen yang ingin di bangun adalah...

Generasi Netflix dan Politik Orang Tua

“Gue suka banget series baru di Netflix, lo harus nonton!” Ini pesan dari teman saya yang lagi suka-sukanya nonton series di Netflix. Dia kemudian cerita...

Meneropong Politik Asertif Kampus

Sore itu, bus Trans Jakarta koridor 1, Blok M – Kota Tua, yang membawa saya menuju Jl. Jend. Sudirman mendadak berhenti sebelum halte Gelora...
Afthon Ilman Huda
Rakyat Biasa

Dalam kenyataan, korupsi telah menimbulkan segudang permasalahan. Mulai dari dampak kemiskinan terhadap rakyat di mana-mana dan juga kerugian terhadap Negara yang begitu besarnya. Korupsi merupakan perbuatan biadab karena membuat rakyat semakin melarat.

ICW mencatat, dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, terdapat 226 kasus korupsi. Dimana yang menjadi tersangka berjumlah 587 orang, dengan kerugian Negara mencapai Rp 1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp 118,1 miliar (dikutip dari detik.com).

Sungguh menggelikan. Bila kita bisa berpikir afektif, mungkin nilai uang sebesar itu akan bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarkat kecil yang hidup berkesusahan karena terjerambab dalam lingkar kemiskinan.

Kekuasaan dan Korupsi

Tidak cukup hanya terjadi di tataran pemerintah pusat saja, perlahan ‘penyakit’ korupsi ini mulai menulari lapisan pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Sebagai contoh di NTB, dikutip dari suarantb.com, HP (nama inisial) yang merupakan mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bima, terjerat sebagai tersangka karena dugaan kasus korupsi proyek pengelolaan lahan kebun kopi Tambora Bima.

Ditengarai ia menggunakan uang hasil kebun kopi sebesar Rp 40 juta untuk keuntungan pribadi. Bila kita mencermati kasus korupsi yang ada, hampir sebagian besar dari para pelaku adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga seolah semakin memperkuat pernyataan bahwa kekuasaan dan korupsi merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan.

Ibarat dua sisi mata uang, korupsi selalu lekat dengan kekuasaan. Nietszche, seorang filsuf kelahiran Jerman pernah mengatakan bahwa manusia memiliki kehendak untuk berkuasa (will to power). Setiap kekuasaan pasti selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi, sementara korupsi selalu melibatkan kekuasaan dalam setiap aksinya. Banyak orang memiliki niatan korupsi, tetapi karena tidak adanya alat kekuasaan, maka perilaku korupsi bisa saja tidak terjadi. Berkaca dari contoh kasus di atas, maka apa yang diungkapkan oleh Nietszche tentang klisenya sebuah kekuasaan sebagai suatu fenomena yang nyata terjadi, patut diyakini.

Kita tidak bisa pungkiri dan hindari bahwa kekuasaan itu mempesona. Banyak orang rela menderita bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Demi harga diri, status sosial bahkan materi kekayaan, banyak orang yang kemudian berlomba-lomba dalam meraih tahta kekuasaan. Tidak peduli itu didapatkan dengan cara sportif atau tidak. Penulis sendiri tidak habis pikir, sebegitu prestisius kah sebuah kekuasaan di negeri ini bila kemudian dalam kenyataannya kekuasaan banyak melahirkan manusia-manusia amoral ? mengapa kekuasaan begitu diperebutkan dan masih saja dipertahankan mati-matian ?

Hancurnya Akhlak Akibat Korupsi

Begitu banyak kasus korupsi terjadi. Begitu banyak pula regulasi yang terlahir dari ‘tangan suci’ (otoritas) pemerintah dalam upayanya menuntaskan masalah korupsi. Namun korupsi seakan tidak pernah mati. Kwik Kian Gie (2006), menjelaskan bahwa letak permasalahan korupsi bukan memberantas kasus demi kasus. Yang sudah bobrok berat adalah manusianya. Fokus pembenahan korupsi adalah bagaimana memperbaiki akhlak manusia Indonesia. Jadi, kalau diibaratkan pohon, KPK hanya menangani daun yang rusak karena akarnya busuk. Selama akarnya tidak di obati, selalu bermunculan daun-daun yang rusak.

Bila kita merenungi, apa yang dijelaskan oleh Kwik tersebut sebenarnya sudah menjadi jawaban atas persoalan korupsi yang begitu masif terjadi saat ini. Namun disisi lain juga kembali menimbulkan pertanyaan; bagaimana kemudian mengobati akhlak manusia sebagaimana yang diungkapkan Kwik sebagai akar yang telah busuk tersebut.

Mereduksi Perilaku Koruptif Melalui Peran Keluarga

http://4.bp.blogspot.com/-qfJiWWNHmyE/VSdM4mvDhrI/AAAAAAAAAQQ/Cdw08YsHwuY/s1600/koruptor.jpg

Ada sebuah ungkapan; mencegah lebih baik daripada mengobati. Bila memang telah lebih dulu terluka, maka cara terbaik adalah dengan mengobati. Namun agar tidak kembali terluka, bukankah upaya pencegahan menjadi prioritas untuk dilakukan?

Bila demikian, hal tersebut berlaku juga dengan perilaku koruptif. Perilaku koruptif dapat kita analogikan sebagai luka yang ada pada tubuh kita. Ketika luka itu sudah sembuh diobati, bukan berarti tubuh kita akan bisa terhindar sepenuhnya dari adanya luka. Segala kemungkinan dari bagian tubuh yang lain  untuk mengalami luka itu akan ada. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, dibutuhkan upaya pencegahan.

Upaya pencegahan terhadap potensi korupsi melalui penguatan peran masyarakat dapat dilakukan. Dimana dalam hal ini dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang.

Mengapa kemudian harus peran keluarga? Menurut tokoh sosiolog George Herbert Mead (1972), dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia menjelaskan; bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga. Dimana lingkungan keluarga secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat.

Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Bayangkan ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, semisal, mendidik sang anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat ? maka akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya oleh kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi, sehingga harapan untuk membumihanguskan korupsi di Indonesia bisa saja tercapai.

Perlunya Langkah Afirmatif Hukum

Terlepas dari asumsi yang ada, tentu yang menjadi harapan kita semua adalah adanya upaya afirmatif atas supremasi hukum dari pemerintah bagi siapa saja yang terlibat kasus korupsi. Sehingga kita tidak lagi melihat adanya hukum yang berat sebelah, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.

Dimana pelaku korupsi ternyata tidak mendapat ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Hukum tetaplah hukum yang harus di tegakkan seadil-adilnya. Tidak peduli ia seorang pejabat berpangkat tinggi setingkat presiden.

Hukum bukanlah materi yang bisa di perjual-belikan dimana mereka yang kaya dapat seenaknya memperalat hukum untuk menindas mereka yang miskin. Karena hukum adalah setara di hadapan kita semua. Dengan demikian, api harapan untuk negara Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan terus menyala.

 

 

Afthon Ilman Huda
Rakyat Biasa
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

Dialektika Hukum Kepemiluan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, hukum dan politik merupakan dua hal yang memiliki keterikatan secara timbal balik. Hubungan timbal balik antara hukum dan politik tersebut...

Ujian Kedewasaan Digital Kita

Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

ARTIKEL TERPOPULER

Amuk Leviathan Hobbesian dalam Konflik Partai Demokrat

Tahun 1651, Thomas Hobbes menerbitkan buku berjudul “Leviathan”. Nama leviathan merujuk kepada monster sangat ganas dalam mitologi Yunani. Makhluk yang hidup di lautan ini...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.