Rabu, Maret 3, 2021

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Ketika Seorang Kristen Memandang dan Merayakan Idul Fitri

“Aku tidak akan berbicara untung-rugi kalau sudah berurusan dengan ldul Fitri”, ungkap salah satu teman saya. Ia menjawab dengan lugas sebuah pertanyaan sederhana yang...

Simplifikasi Kesejahteraan

Era disrupsi paten berhubungan dengan semakin bertambahnya peluang kesejahteraan, akan tetapi memaknai disrupsi dengan sikap berlebihan dan tergopoh-gopoh untuk segera “ikut-ikutan” juga bukanlah solusi...

Madilog Sekali Lagi

Gerakan modernisasi dan perkembangan teknologi terjadi begitu cepatnya saat ini, memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun yang negatif, mulai dari dampak yang terlihat maupun...

Media yang Ramah Anak

Akhir-akhir ini pemberitaan terkait dengan anak, acapkali melanggar hak-hak anak dan tidak berpihak pada prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Pemberitaan...
Benedictus Dasit
Mahasiswa Program Magister Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia.

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan. salah satu upaya peningkatan mutu layanan kesehatan tersebut ialah melalui proses akreditasi terhadap fasilitas kesehatan, dimana pada masa pandemik ini tidak memungkinakan untuk dilakukan dengan optimal demi mengutamakan pencegahan penularan COVID-19.

Menanggapi situasi tersebut maka pemerinatah Indonesia mempertimbangkan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan terkait proses akreditasi di masa pandemik COVID-19 setelah ditetapkannya pandemik sebagai bencana Nasional di awal tahun 2020 yang lalu.

Pemerintah sempat mengeluarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomir YM.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit, namun pada tanggal 19 Juli 2020 pemerintah mencabu kembali dan menyatakan tidak berlakunya surat edaran tersebut yang dinyatakan dan dilengkapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tahun 2020 tentang Perizinanan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam surat edaran tersebut memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah di masa Pandemi COVID-19. salah satu ketentuan menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan akreditasi untuk pertama kali atau yang telah habis masa berlakunya diharuskan membuat surat pernyataan komitmen menyelenggarakan/oprasional fasilitas kesehatan, yang dapat digunakan sebagai persayaratan kerja sama dengan BPJS kesehatan, badan usaha atau lembaga lainnya.

Meskipun dengan adanya surat pernyataan komitmen menyelenggarakan/oprasional fasilitas kesehatan tidak serta merta menjamin keseluruhan mutu layanan dari setiap fasilitas kesehatan. justru pada masa pandemi ini fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran besar dan sentral dalam upaya penanggulangan COVID-19 khususnya dalam penanganan pasien, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus berupaya menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dengan suatu standar yang dapat di pertanggung jawabkan seperti Akreditasi dari lembaga yang diakui.

Dalam rangka upaya menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, dilakukan proses perizinan dan akreditasi secara berkala sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Akreditasi secara umum diartikan sebagai pengakuan oleh suatu lembaga tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Sebuah lembaga independent nonprofit, International Society for Quality of Health Care (ISQua) melakukan survey terhadap dampak positif penanganan pada COVID-19 antara rumah sakit yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, dimana Rumah Sakit yang telah terakreditasi memiliki:

  • Program Penvegahan dan Pengendalian Infeksi (IPC) yang terstruktur dengan baik
  • Kemampuan yang lebih kuat untuk meningkatkan rencana penanggulangan bencana guna pengelolaan kasus COVID-19 yang lebih baik (dari triage hingga rawat inap)
  • Komite yang responsive yang secara berkala menginformasikan kondisi dan melakukan pemantauan pelaksanaan pelayana
  • Melengkapi kebijakan dan prosedur yang mengacu pada Health Care Accreditation Council (HCAC) dan mendukung komunikasi dan pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu
  • Staf terlatih mengenai IPC, keselamatan kerja, manajemen risiko, protokol dan adopsi protocol
  • Telah memiliki Rencana kesiapsiagaan darurat untuk memberikan panduan pelayanan pada sasaran keselamatan dan keterjaminan hak
  • Sebuah budaya yang melekat dan sistem internal untuk pemantauan kualitas, termasuk pengumpulan data, indikator kerja, dokumentasi yang tepat dari catatan pasien dan data klinis.

Namun proses akreditasi tidak dapat dilakukan dengan optimal sebagaimana mestinya oleh adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena situasi ini pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan yang dinilai efektif baik melalui pencegahan penularan dengan membatasi aktivitas-aktivitas yang berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 namun juga dapat menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dalam memberikan penanganan kasus COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui surat edaran terkait pelakasaan akreditasi fasilitasi pelayanan kesehatan masih ada beberapa hal yang perlu kita kritisi bersama diantaranya:

  • Surat Edaran tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bisa digunakan sebagai dasar regulasi tetapi hanya bersifat imbauan dan anjuran. Kebijakan seharusnya berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Mengingat proses Akreditasi merupakan amanat UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit dan teknis pelaksanaanya telah diatur dalam PMK No 12/2020. Sehingga diharapkan Surat edaran tidak mereduksi dan melangkahi isi PMK.
  • Akreditasi merupakan syarat kerja sama RS dengan BPJS kesehatan sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99/2015. Sebaiknya Kemenkes mengakomodir RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatann namun belum belum memiliki akreditasi, terutama RS yang baru berdiri dibawah dua tahun. Maupun RS yang telah memiliki akreditasi namun telah jatuh tempo.
  • Akreditasi merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan, dengan melakukan penundaan proses akreditasi maka pemerintah harus mampu memberikan alternatif tambahan selain surat pernyataan komitment fasilitas kesehatan sebagai upaya yang dapat menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dimasa pandemi COVID-19.

Dalam upaya menegaskan kembali pelaksanaan perizinan dan akreditasi fasilitas kesehatan dimasa pandemi ini maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sesuai untuk mengakomodasi kerjasama rumah sakti untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan dimasa pandemic COVID-19. Mengakomodir rumah sakti untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan merupakan wujud tanggung jawab dan peran negara dalam memastikan kualitas pelayanan RS Kepada Masyarakat.

Penetapan kebijakan terkait penundaan proses akreditasi jika diperlukan sebaiknya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Mengingat proses Akreditasi merupakan amanat UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit dan teknis pelaksanaanya telah diatur dalam PMK No 12/2020 sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

Proses akreditasi dapat tetap diselengarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku misalnya melalui dilkukannya analisis terhadap Dampak COVID-19 pada fasilitas kesehatan oleh lembaga akreditasi untuk memperoleh informasi awal yang dapat membantu tim survey menentukan penyesuaian selama proses akreditasi dilakukan.

Benedictus Dasit
Mahasiswa Program Magister Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.